Loading

Dinas Perhubungan Jabar Gelar Vaksinasi Pekerja Transportasi


Penulis: IthinK
2 Tahun lalu, Dibaca : 630 kali


Dinas Perhubungan Jawa Barat menggelar vaksinasi COVID-19 bagi pekerja transportasi dan logistik, serta masyarakat umum pada tanggal 9-16 September 2021. (Foto: Hms Jabar)

BANDUNG, Medikomonline.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat (Jabar) menggelar vaksinasi COVID-19 bagi pekerja transportasi dan logistik, serta masyarakat umum pada tanggal 9-16 September 2021.

"Rencananya selama dua hari ini kita memvaksin 22.700 orang pekerja sektor transportasi dan logistik, serta masyarakat umum di 19 kabupaten/kota. Ini dilakukan seiring dengan pelonggaran sektor transportasi, tetapi tetap dalam kesiagaan," Kepala Dishub Jabar Hery Antasari dalam pembukaan vaksinasi secara virtual, Rabu (8/9/2021).

Hery Antasari menjelaskan, vaksinasi yang digelar dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional pada 17 September tersebut akan dilakukan di 19 kabupaten/kota dan bertujuan untuk mendorong vaksinasi 37 juta warga Jabar pada akhir 2021.

Dikatakan Hery, vaksinasi COVID-19 sektor perhubungan dan masyarakat umum dapat berlangsung berkat kolaborasi sejumlah pihak, seperti Dishub kabupaten/kota, Dinas Kesehatan Jabar, dan Pemda kabupaten/kota. "Jadi, ini serentak dilaksanakan di 19 kabupaten/kota, kerja sama antara jajaran Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jabar Dewi Sartika mengungkapkan, Jabar harus memvaksin sekitar 37,9 juta jiwa untuk mengejar kekebalan komunal atau herd immunity pada akhir 2021.

"Sejauh ini kita sudah bisa mencapai vaksinasi jumlah terbanyak se-Indonesia yaitu 200 ribu lebih per hari. Namun untuk mengejar target herd immunity akhir Desember sebanyak 37 juta lebih, maka kita harus menyuntikan vaksin 400 hingga 500 ribu per hari," katanya.

Dewi memberikan apresiasi kepada Dishub Jabar yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap pekerja sektor transportasi dan logistik, serta masyarakat umum.

"Vaksinasi harus dibarengi pencatatan administrasi yang jelas dan tepat, untuk laporan ke Pemerintah Pusat. Jika administrasinya jelas dan tepat, maka kita akan mendapat tambahan vaksin sesuai yang kita minta secara cepat pula," ucapnya. 

Tag : No Tag

Berita Terkait