Pengentasan Kemiskinan di Jabar Selatan Bisa Menjadi Proyek Strategis Nasional

Penulis: Mbayak Ginting
3 Tahun lalu, Dibaca : 821 kali

BANDUNG, Medikomonline.com - Jawa Barat (Jabar) perlu membentuk sebuah badan otorita yang fokus mengentaskan kemiskinan di wilayah selatan. Ketimpangan antara wilayah Jabar utara dan selatan  masih menjadi tantangan Jabar dan menjadi lebih kompleks karena pandemi COVID-19. 

Melalui peran badan otorita ini, berbagai program ekonomi, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan memungkinan diajukan ke pemerintah pusat menjadi Proyek Strategis Nasional. Dana yang dibutuhkan diestimasi Rp3 triliun.

Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan yang diselenggarakan di Kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya, Kamis (22/10/20). 

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum memimpin rakor yang dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar dan perwakilan pemerintah daerah (pemda) di wilayah selatan seperti Pemkab Pangandaran, Pemkab Ciamis, Pemkab Tasikmaya, Pemkab Cianjur, dan Pemkab Garut. 

Menurut Uu, Jabar saat ini sudah memiliki lembaga khusus yang berfokus pada pemekaran daerah. Lembaga baru akan lebih banyak membahas strategi pengembangan ekonomi termasuk pengentasan kemiskinan. 

“Kemarin juga kan ada Porjabarsel, tapi hanya dalam bidang pemekaran daerah. Nah, nanti akan dibuat (badan) khusus ekonomi dan ketuanya ini harus ex officio, bisa kepala Bappeda atau sekretaris Bappeda,” ujar Uu usai rakor. 

Sementara anggotanya, idealnya masing- masing pemda yang sebagian wilayahnya membentang di sebelah selatan Jabar. Perangkat daerah yang terlibat tidak hanya di bidang ekonomi tapi di bidang lain. 

“Jadi jangan hanya dalam bidang ekonomi atau kadis sosial, tapi seluruh kadis dilibatkan sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” kata Uu. 

Tag : No Tag