Adef : Raperda Penanggulangan Kemiskinan Solusi Warga Tidak Mampu di Kota Depok

Penulis: Lucia
2 Bulan lalu, Dibaca : 183 kali

DEPOK, Medikomonline.com - Sidang paripurna DPRD Kota Depok menyampaikan Raperda Penanggulangan Kemiskinan untuk memberikan ruang partisipasi kepada seluruh Stakeholder Pemerintah.

Acara dihadiri Walikota Depok M.Idris , Ketua DPRD Depok Ade Firmansyah beserta para anggota dewan, PJ.Sekda Kota Depok Nina Suzana,Kepala perangkat daerah, unsur FORKOPIMDA, Pimpinan TNI - Polri serta Tokoh Masyarakat.

Sidang Paripurna yang di pimpin Ade Firmansyah yang juga wakil ketua Panitia khusus (Pansus) Penanggulangan Kemiskinan Kota Depok digelar di gedung DPRD Kota Depok, Jalan Raya Boelovard Kota Kembang kecamatan Sukmajaya Kota Depok kemarin, Ade Firmansyah biasa di sapa Adef menginisiasi Raperda Penanggulangan Kemiskinan untuk memberikan ruang partisipasi kepada seluruh Stakeholder Pemerintah.

Dikatakan Adef, Raperda Penanggulangan Kemiskinan esensinya adalah untuk membentuk Ruang Partisipasi seluruh Stakeholder  untuk berperan dalam mengoptimalkan peran Pemerintah dalam menanggulangi Kemiskinan. 

"Semua Stakeholder, seperti akademisi organisasi masyarakat termasuk media memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di kota Depok” ujar Adef 

Dia menambahkan bahwa penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan pertama kali dengan Mendata jumlah kemiskinan dengan kalkulasi data yang dihimpun mulai dari tingkat Rukun Tetangga atau RT terangnya 

” Untuk selanjutnya di Data melalui Rapat di Musyawarah Tingkat Kelurahan dalam Data yang di-Update, Data Penduduk miskin diutamakan terutama dalam hal bantuan sosial” paparnya

Adef memastikan Raperda Penanggulangan Kemiskinan dapat membuat warga tidak  mampu di kota Depok terakes bantuan, diantaranya bantuan pendidikan , kesehatan dan pangan kota termasuk bantuan hukum

Di ungkapkannya , Raperda Penanggulangan Kemiskinan tidak hanya terakes dengan urusan bantuan sosial kota Depok, namun ada hal lain yang dinilai lebih penting yaitu : akses keterampilan kerja dan wirausaha

”Dengan berharap lahirnya Raperda , yang akan menjadi Perda ini nanti angka kemiskinan kota Depok sampai zero kemiskinan ” tutupnya 

Sebagai informasi :

*Penanggulangan kemiskinan* adalah upaya untuk mengurangi dan menghilangkan kondisi kemiskinan di masyarakat. Dalam konteks ini, beberapa strategi dan pendekatan yang umum dilakukan meliputi:

1. *Pendidikan dan Pelatihan*:

   - Meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

   - Menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

2. *Pemberdayaan Ekonomi*:

   - Mendorong kewirausahaan melalui dukungan modal dan bimbingan usaha.

   - Meningkatkan akses ke pasar bagi produk lokal dan usaha kecil.

3. *Program Jaminan Sosial*:

   - Mengimplementasikan program bantuan sosial untuk keluarga miskin, seperti bantuan tunai dan pangan.

   - Menyediakan asuransi kesehatan dan pensiun untuk melindungi masyarakat dari risiko finansial.

4. *Pembangunan Infrastruktur*:

   - Membangun infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih untuk meningkatkan kualitas hidup.

   - Meningkatkan akses transportasi untuk mendukung mobilitas dan kegiatan ekonomi.

5. *Keterlibatan Masyarakat*:

   - Melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

   - Mengedukasi masyarakat tentang hak dan sumber daya yang tersedia untuk mereka.

6. *Kolaborasi Multisektor*:

   - Mendorong kerjasama antara pemerintah, swasta, dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menciptakan solusi yang efektif.

   - Mengintegrasikan pendekatan pembangunan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program.

*Kesimpulan*: Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan peluang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini tidak hanya fokus pada bantuan langsung tetapi juga pada pemberdayaan individu dan komunitas agar mampu mandiri. (Lucia)

Tag : No Tag