Loading

Komisi III Bahas LPKj Gubernur Jabar Bersama Biro BUMD dan Investasi


Penulis: IthinK/Editor: Mbayak Ginting
4 Tahun lalu, Dibaca : 882 kali


Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Cucu Sugyati. (Foto: Humas DPRD Jabar)

BANDUNG, Medikomonline.com - Komisi III DPRD Jawa Barat Rapat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)Gubernur akhir tahun anggaran 2019 dalam rapat kerja dengan Biro BUMD dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Jabar, Rabu (22/04/2020) lalu.

Biro BUMD dan Investasi memaparkan beberapa capaian di tahun 2019, antara lain inovasi Sistem Evaluasi BUMD, Dashboard BUMD, Rencana Strategis BUMD, Open Bidding Direksi dan Komisaris BUMD, Inventarisasi Aset BUMD, Restrukturisasi Organisasi BUMD, Merger BPR, Sinergitas BUMD, Perubahan Badan Hukum, Kerjasama Pihak Lain, Optimalisasi CSR BUMD. Inovasi itu dibuat untuk mempermudah kinerja dan pemantauan terhadap BUMD di Provinsi Jawa Barat.

Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Cucu Sugyati mengatakan, dengan adanya inovasi yang sudah dibuat itu, diharapkan BUMD di Jawa Barat bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa menjadi salah satu sektor penyumbang PAD bagi Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, kata Cucu, Komisi III juga menyoroti realisasi penyerapan anggaran di Biro BUMD dan Investasi yang hanya 78% . “Dirasa masih kurang baik, padahal sebagai pembina BUMD, anggaran yang tidak terserap itu dapat dibuat program/kegiatan untuk mendorong kinerja BUMD dalam meningkatkan PAD Jawa Barat,” katanya.

Untuk itu, Cucu mengatakan, Komisi III akan melihat kegiatan mana saja yang penyerapan anggarannya kurang maksimal, agar ke depannya menjadi bahan evaluasi di tahun anggaran berikutnya.

Menueut Cucu, BUMD yang ada di Jawa Barat ini harus memiliki "Bussines Plan" yang terencana matang, sehingga bisa lebih fokus terhadap pengembangan bisnisnya sesuai visi dan misi awal perusahaan dibentuk.

Contohnya, seperti BPR di Jawa Barat yang berbentuk BUMD, mempunyai peluang yang sangat bagus dan bisa berperan dalam pembangunan di Jawa Barat. “Dalam pengembangan BPR-BPR ini harus didukung juga dengan adanya peran serta Pemerintah Daerah setempat,” katanya.

Tag : No Tag

Berita Terkait