Ketua PWI Depok: Pemerintah Lebih Suka Gandeng Kelompok Asal-Asalan daripada yang Edukatif

Penulis: Lucy
7 Jam lalu, Dibaca : 47 kali

DEPOK,  Medikomonline.com - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Ahmad Qodari, yang membuka ruang bagi “homeless media” dalam strategi komunikasi pemerintah.  

Menurut Rusdy, langkah tersebut berpotensi merusak tatanan demokrasi dan menimbulkan disintegrasi bangsa. “Jika homeless media dikembangkan pemerintah, cepat atau lambat akan menjadi bom waktu yang menghancurkan demokrasi sehat dan bisa menjurus pada disintegrasi NKRI,” tegasnya, Kamis (07/05/2026).  

Ia menilai praktik homeless media mirip dengan media pesanan di era Orde Baru maupun buzzer saat ini. Media semacam itu tidak memiliki kode etik, tidak berbasis fakta, dan hanya mengejar sensasi.  

Rusdy menekankan bahwa kebijakan Bakom Pemerintah melecehkan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers. “Ini kebijakan berbahaya karena mencampuradukkan pers profesional dengan media tanpa badan hukum, struktur redaksi, maupun standar etik jurnalistik sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999,” ujarnya.  

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya memperkuat ekosistem pers yang sehat dan profesional, bukan memberi legitimasi pada media yang tidak memenuhi standar produk pers. “Apa gunanya Dewan Pers melakukan verifikasi media dan Uji Kompetensi Wartawan jika pemerintah justru merangkul media abal-abal?” katanya.  

Rusdy menegaskan, pers memiliki peran vital sebagai pilar keempat demokrasi: mengawasi kebijakan pemerintah, menyampaikan fakta, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Karena itu, ia meminta pemerintah menjadikan profesionalisme pers sebagai fondasi utama komunikasi publik.  

“Bangun ekosistem pers yang sehat, jalin kerja sama dengan media terverifikasi Dewan Pers. Itu jalan untuk komunikasi publik yang kredibel,” pungkasnya. (Lucy)

Tag : No Tag