Ngopi Bareng Wartawan, BPN Depok Bongkar 4 PR Besar Layanan Tanah

Penulis: Lucy
21 Jam lalu, Dibaca : 54 kali

DEPOK, Medikomonline.com - Suasana Aula Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok berbeda dari biasanya, Selasa (15/09/2026). Sambil menyeruput kopi, BPN Depok menggelar "Ruang Terbuka Bersama Media". Santai di luar, serius di dalam.

Kepala Kantor BPN Kota Depok, *Budi Jaya*, menegaskan forum ini bukan sekadar temu kangen. Media, katanya, adalah mitra strategis dalam menyampaikan informasi pertanahan yang benar ke publik.

"Ini bukan sekadar ngopi. Kita butuh membangun tim yang kuat, sehat, dan terbuka. Sinergi dengan media penting agar informasi sampai ke masyarakat dengan benar dan tidak menimbulkan polemik," ujar Budi di hadapan puluhan wartawan dari media cetak, online, dan elektronik.

Dalam diskusi terbuka itu, ada 4 poin utama yang disorot BPN Depok:

*1. Perbaiki Komunikasi 3 Arah*  

Budi menyoroti masih adanya gap komunikasi antara pemohon, media, dan BPN. Banyak berita muncul tanpa konfirmasi ke BPN lebih dulu, akhirnya menimbulkan salah paham.  

"Jangan sampai masyarakat dicekoki isu sepihak. Klarifikasi itu penting. Kami harap media bisa jadi filter terhadap isu liar yang mengganggu stabilitas pertanahan," tegasnya.  

Ia juga mengingatkan wartawan untuk tetap berpegang pada UU Pers No. 40 Tahun 1999 soal prinsip konfirmasi dan verifikasi.

*2. Gencar Digitalisasi Layanan*  

BPN Depok kini mempercepat reformasi layanan lewat digitalisasi. Ada 2 aplikasi utama dari Kementerian ATR/BPN yang dimaksimalkan:  

- *Aplikasi BHUMI*: Akses data spasial, peta bidang tanah, status hak, dan peruntukan tata ruang secara daring.  

- *Aplikasi Sentuh Tanahku*: Pantau proses administrasi pertanahan real-time dari HP. Pemohon bisa lihat progres pengajuan sertifikat dari awal sampai selesai.  

"Dengan digitalisasi ini kami ingin pelayanan makin cepat, transparan, dan masyarakat tidak perlu bolak-balik ke kantor," jelas Budi.

*3. Tetap Jaga Kehati-hatian Data*  

Meski mendorong keterbukaan, BPN tetap berhati-hati. Sebagai lembaga vertikal, BPN tunduk pada aturan pusat dan provinsi.  

"Semua informasi kami sampaikan sesuai koridor aturan. Perlindungan data pribadi pemohon adalah prioritas utama kami," lanjutnya.

*4. Butuh Dukungan Lintas Sektor*  

Budi mengakui persoalan pertanahan di Depok dinamis. Karena itu kolaborasi dengan Pemkot Depok, Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI diperlukan untuk menjaga stabilitas.  

"Kami akui masih banyak PR, terutama soal kualitas data dan layanan. Tapi kami berkomitmen melakukan perbaikan bertahap dan terukur. Kami ingin masyarakat Depok percaya terhadap layanan kami," pungkasnya.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab. Wartawan bebas bertanya langsung soal kendala di lapangan, mulai dari pengurusan sertifikat, pengukuran, hingga sengketa tanah.(Lucy)

Tag : No Tag