Proyek Taman Lapangan Genteng Rp 2,5 M Diduga Syarat Monopoli, Kadis Perumkim Terancam Diperiksa

Penulis: Gani
2 Bulan lalu, Dibaca : 140 kali

BOGOR, Medikomonline.com – Makin terang dan menyala adanya dugaan praktek monopoli di Kota Bogor, kini mulai terendus.

Saat dikonfirmasi media pada Rabu (18/9/2024), hingga kini Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim) Kota Bogor Rr. Juniarti Estiningsih, S.E., M.M.memilih bungkam padahal kondisi HP aktif.

Dari penelusuran dan investigasi tim ditemukan data dan fakta, yakni LPSE Kota Bogor mencatat kode lelang kegiatan proyek ini 13994163 dengan kategori KONSTRUKSI.

Dan tidak diketahui pasti para peserta lelang yang ada dan ikut dalam tender proyek tersebut, juga adanya nomenklatur mata anggaran yang janggal di mana proyek lapangan lainnya seperti lapangan Manunggal dan lapangan Kertamaya berada di proyek Dispora Kota Bogor.

Diduga kuat adanya proyek – proyek yang ratusan paket berada dan terpusat oleh salah satu orang yang ternama di Kota Bogor, bahkan disebut merupakan tangan kanan mantan wali kota sebagai tim suksesnya.

”Kami selaku bagian dari elemen masyarakat tentunya memiliki rasa memiliki atas kepedulian pembangunan yang ada di Kota Bogor. Nah adanya penguasaan proyek tertentu apalagi dikondisikan serta terpusat oleh seseorang yang memiliki hubungan dengan penguasa adalah kategori dugaan praktek monopoli. Di mana secara harfiah praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dan mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan masyarakat. Adapun beberapa kegiatan yang dilarang seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan,” ujar Geno Benghol, Ketua LSM Analisis Riset Monitoring Indonesia (ARMI).

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU 5/1999 atau UU Anti Monopoli dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan, pembayaran ganti rugi, hingga denda paling sedikit Rp 1 miliar,” tegas Ketum LSM ARMI.

Ditambahkan Geno Benghol, ancaman dan sanksi bagi oknum yang diduga adalah pelaku atas dasar kewenangan selaku ketua asosiasi perdagangan dan indrustri ternama.

”Secara hukum jelas bahwa ada sanksi hukum pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli No 5. Tahun 1999, di mana jika pelaku usaha melanggar ketentuan UU Anti Monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,? tegasnya. (Gani)

Tag : No Tag