Wakil Bupati Fajar Optimistis Sumedang Raih Peringkat Pertama LPPD Jawa Barat 2025

Penulis: Emi Nanang
1 Bulan lalu, Dibaca : 88 kali

SUMEDANG , Medikomonline.com - Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila menyatakan optimisme tinggi bahwa Kabupaten Sumedang akan kembali merebut peringkat pertama dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tingkat Provinsi Jawa Barat tahun ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Wabup saat membuka kegiatan Evaluasi LPPD Tahun 2024 oleh Tim Evaluator Daerah Provinsi Jawa Barat (Timda Jabar) di Aula Tampomas, Rabu (30/4/2025).

Skor LPPD Sumedang Naik, Status Tetap “Kinerja Tinggi”

Wabup Fajar mengungkapkan rasa syukur atas capaian kinerja Sumedang yang terus menunjukkan tren positif. Tahun ini, skor LPPD Sumedang meningkat dari 3,53 menjadi 3,64, mempertahankan status “kinerja tinggi”.

Namun demikian, secara nasional peringkat Sumedang turun dari posisi 5 ke posisi 11, sementara di tingkat Provinsi Jawa Barat, Sumedang kini berada di peringkat kedua.

“Alhamdulillah, Sumedang masih dalam status kinerja tinggi. Di Jawa Barat, kita peringkat dua. Insyaallah tahun ini bisa kembali menjadi yang terbaik,” ujar Wabup Fajar.

Fokus Evaluasi dan Penguatan Kinerja SKPD

Dalam kesempatan tersebut, Wabup menekankan pentingnya pengawasan internal dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja setiap perangkat daerah.

“Saya minta seluruh kepala SKPD bekerja erat dengan Inspektorat. Jangan lengah, jangan sampai kecolongan,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa forum evaluasi ini merupakan ruang pembelajaran kolektif untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Apresiasi dari Tim Evaluator Jawa Barat

Ketua Tim Evaluator Provinsi Jawa Barat, Akhmad Fauzi, S.Sos., M.AP., menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan progresivitas Sumedang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami melihat keseriusan Sumedang dalam menyusun LPPD yang terstruktur dan berbasis data. Ini patut diapresiasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) ke dalam dokumen perencanaan serta keterbukaan SKPD dalam proses evaluasi.

“Kami tidak datang untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperkuat praktik pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung ke masyarakat,” pungkasnya.

Tag : No Tag