Kukuhkan Pengurus, DPC GBNN Garut Tekankan Peran Organisasi Sebagai Bagian Negara dan Pelindung Masyarakat

Penulis: A. Rochman
8 Jam lalu, Dibaca : 32 kali

GARUT, Medikomonline.com – Momentum pengukuhan pengurus baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Kabupaten Garut menjadi tonggak penting bagi organisasi untuk hadir lebih nyata di tengah masyarakat. Berbekal landasan legalitas yang sah, jajaran pengurus ditegaskan untuk tidak hanya sekadar berdiri pada aturan, melainkan mampu menjawab kebutuhan warga yang membutuhkan uluran tangan dan perlindungan, Minggu, 26 Juli 2026.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPC GBNN Garut, Asep Berlian atau yang akrab disapa Asber, menyampaikan pesan mendalam tentang hakikat berorganisasi, keseimbangan peran, dan tanggung jawab sebagai bagian dari negara.

" Tanusi" sebagai Pembina GBNN kabupaten Garut dalam sambutannya menuturkan ;Organisasi semuanya sama, namun yang lebih baik adalah yang mampu menciptakan kemampatan bagi diri kita sendiri dan masyarakat sekitar. Jangan hanya sekadar ikut-ikutan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan GBNN sudah memiliki landasan sah berupa Surat Keputusan (SK) dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Legalitas ini menjadi landasan agar setiap pengurus bertindak sesuai aturan, bukan atas kehendak pribadi semata. "Legalitas adalah jati diri kita yang dilegitimasi organisasi. Di dalamnya sudah jelas batasan-batasan yang harus dipatuhi," tegasnya.

Lebih jauh ia mengingatkan, sebagai bagian dari negara, kehadiran pengurus GBNN harus terasa di tengah masyarakat, terutama mereka yang belum memahami hak dan kewajibannya. "Kita wajib hadir di sana. Karena kita ini bagian dari negara, bukan sekadar pemerintah. Ketika ada warga yang sakit, butuh bantuan, atau menghadapi masalah, kita harus ada di sana. Baik itu urusan diplomasi, diskusi, maupun penyelesaian masalah, kita punya kemampuan masing-masing. Orang yang sebenarnya bodoh adalah mereka yang enggan belajar," tandasnya.

"Rohman Priatna" Ketua DPC GBNN kabupaten Garut juga mengingatkan keseimbangan peran yang harus dimiliki setiap pengurus: sebagai anggota keluarga, bagian dari organisasi, dan pelayan masyarakat. Ketiga hal ini sama pentingnya, sehingga harus dikelola dengan bijaksana dan tidak saling mengorbankan satu sama lain. "Jangan sampai kepentingan pribadi atau keluarga menjadi alasan untuk meninggalkan tugas organisasi dan masyarakat. Ambil keputusan secara dewasa, karena setiap langkah yang kita lakukan adalah bagian dari amal ibadah," ucapnya.

Terkait keutuhan organisasi, ia menegaskan pentingnya satu komando, garis koordinasi yang jelas, serta menjunjung tinggi etika organisasi. Masalah pribadi tidak boleh dibawa ke dalam organisasi, dan sebaliknya setiap kendala yang dihadapi pengurus di lapangan demi kepentingan masyarakat akan mendapatkan dukungan penuh dari jajaran pimpinan.

Sementara itu, Kuasa Hukum DPC GBNN Kabupaten Garut,"Rizal", menyampaikan bahwa keberadaan divisi hukum di dalam organisasi bertugas menjadi pelindung sekaligus mitra dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, hukum pada hakikatnya adalah rekayasa sosial yang bertujuan melindungi hak setiap warga sesuai aturan yang berlaku.

"Kehadiran kami di sini bukan untuk menguasai, melainkan belajar dan bergerak bersama. Divisi hukum siap berkolaborasi menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan hukum, administrasi, maupun permasalahan lainnya," jelas Rizal.

Ia berharap momentum ini menjadi langkah awal GBNN untuk masuk ke ruang-ruang masyarakat, mulai dari desa hingga lingkungan sekitar, memberikan sosialisasi, pendampingan, dan solusi yang dibutuhkan warga secara bersama-sama.

"Kita akan tumbuh meluas hingga ke pelosok masyarakat yang membutuhkan. Mari kita wujudkan manfaat rekayasa sosial ini demi kebaikan bersama," pungkasnya.

Sementara" ASEP BERLIAN (ASBER)", Wakil Ketua DPC GBNN Kabupaten Garut, dalam sambutannya menjelaskan ;"Organisasi mana pun pada hakikatnya sama, namun organisasi yang unggul adalah yang mampu membawa manfaat nyata bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Janganlah kita bergerak hanya karena ikut-ikutan semata.

Kehadiran kita di sini sudah berlandaskan legalitas yang sah, tertuang dalam Surat Keputusan dan Kartu Tanda Anggota. Legalitas ini bukan sekadar simbol, melainkan jati diri yang mengikat kita untuk bertindak sesuai aturan, bukan atas kehendak pribadi. Segala ketentuan yang mengatur keberadaan kita sudah jelas dan padat, tinggal kita wujudkan di lapangan.

Kita adalah bagian dari negara, bukan sekadar bagian dari pemerintah. Maka ketika ada warga yang belum paham haknya, yang sedang kesulitan, yang membutuhkan bantuan—baik itu urusan kemanusiaan, penyelesaian masalah, maupun hal lain—kita wajib hadir. Setiap dari kita memiliki kemampuan masing-masing. Orang yang sebenarnya tidak berdaya bukanlah mereka yang terbatas kemampuannya, melainkan mereka yang enggan untuk belajar.

Ada tiga peran yang harus kita jaga keseimbangannya dengan bijaksana: peran sebagai anggota keluarga, sebagai pengurus organisasi, dan sebagai pelayan masyarakat. Ketiganya sama pentingnya. Jangan jadikan satu alasan untuk melalaikan yang lain. Ambil keputusan dengan kedewasaan berpikir, karena setiap langkah baik yang kita lakukan adalah bagian dari amal ibadah.

Organisasi harus tegak pada satu komando, garis koordinasi yang jelas, dan etika yang terjaga. Masalah pribadi tidak boleh dibawa ke ranah organisasi. Sebaliknya, setiap saudara kita yang berjuang di lapangan demi kepentingan masyarakat, akan selalu mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan. Mari kita bersatu, tidak terpecah, dan melangkah bersama membawa manfaat bagi semua." ( A.Rohman )

Tag : No Tag