Gerakan Indonesia Emas Gelar Diskusi Pemindahan Ibu Kota

Penulis: Dadan Supardan
4 Tahun lalu, Dibaca : 1225 kali

BANDUNG, Medikomonline.com – Pemindahan Ibu kota negara sangat menarik dikaji. Untuk itu, Gerakan Indonesia Emas mendiskusikan isu yang hangat ini, Kamis (26/3/2020) di Kampus Unpas Jalan Tamansari Bandung.

Hadir sebagai pemateri Dr Deden Ramdani MSi (Wakil Rektor III Universitas Pasundan), Cahyono MPd (Sekertaris Prodi PPKn FKIP Unpas), dan Bayu Saputra (Tokoh Mahasiswa dan Founder Pena Guru Id).

Menurut CEO Gerakan Indonesia Emas Irwan Hendrawan pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi letak calon ibu kota yang baru. Yaitu, di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Keputusan ini merupakan hasil dari diskusi panjang antara Presiden dan jajarannya.

Kenapa ibu kota perlu dipindahkan? Jakarta, jelas Irwan merupakan kota yang sangat padat. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Jakarta berperan besar dalam meningkatnya jumlah penduduk di kota ini. Sebagai informasi, penduduk DKI Jakarta adalah 10.467.600 jiwa per akhir 2018. Setiap tahunnya banyak orang yang pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.

Dikatakan, mobilisasi ini menjadikan sumber tenaga manusia di ibu kota jadi banyak dan murah. Namun di sisi lain, karena permintaan akan berbagai hal seperti tempat tinggal, makanan, dan keperluan lainnya makin meningkat, harga berbagai bahan kebutuhan dan perumahan jadi melonjak tinggi. Inflasi tahunan di Jakarta pada 2018 mencapai 3,27%, dengan inflasi terbesar pada harga bahan makanan.

“Kondisi ini tentunya tidak sehat, karena bisa meningkatkan angka kemiskinan yang berdampak pada meningkatnya jumlah kejahatan, serta meningkatnya beban biaya untuk kesejahteraan sosial. Dari segi lingkungan, padatnya perumahan tanpa penataan yang baik menjadikan Jakarta rawan banjir. Belum lagi masalah polusi yang ditimbulkan dari padatnya kendaraan serta banyaknya proyek perbaikan fasilitas seperti jalan dan trotoar. Polusi ini makin buruk pada musim kemarau,” tutur Irwan.

Irwan pun menjelaskan beberapa pertimbangan, mengapa Kalimantan menjadi lokasi paling cocok untuk ibu kota baru. Pertama lahan kosong yang masih luas. Lahan yang tersedia pun bukan sembarang lahan, melainkan sebagian adalah lahan milik pemerintah.

Kedua minim gempa. Menurut penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Kalimantan tidak ada risiko bencana gempa bumi dan tsunami. Faktor ini sangat penting, karena sebagai pusat pemerintahan, kerusakan akibat bencana alam harus bisa dicegah. Baik Kalimantan Timur maupun Tengah, merupakan area aman bencana.

Ketiga, posisi strategis. Pulau Kalimantan berada di tengah jajaran pulau di Indonesia. Artinya, koordinasi untuk pembangunan ke wilayah barat atau timur Indonesia bisa berjalan lebih efektif. Pengiriman delegasi ke berbagai daerah juga bisa lebih mudah dan cepat jika lokasi pusat pemerintahan lebih strategis. Artinya, biaya perjalanan dinas ke daerah-daerah bisa jadi lebih murah.  

Keempat, pemerataan ekonomi. Selama ini, pembangunan terkesan hanya berpusat di Pulau Jawa. Dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan, diharapkan pembangunan akan jadi lebih merata. Nantinya juga akan berakibat pada pemerataan penduduk serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Lalu dari sisi biaya, biaya proses pemidahan ibu kota ini adalah Rp 466 triliun untuk membangun lahan 40.000 hektare. Hal ini sempat dijabarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dari angka ini, hanya sekitar 19% yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya merupakan investasi swasta serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Adapun biaya ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas seperti gedung leglislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selain itu, akan dibangun juga fasilitas tempat tinggal untuk pegawai negeri dan militer, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta keamanan. ***

Tag : No Tag