Loading

HPN 2027 di Lampung: PWI Tegaskan Komitmen Inklusif, Rangkul Seluruh Konstituen Dewan Pers


Penulis: Lucy
1 Hari lalu, Dibaca : 32 kali


HPN 2027 Di Lampung Inklusif dan Kolaboratif (Foto: Humas PWI Pusat)

JAKARTA, Medikomonline.com -Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memastikan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027 di Lampung tetap berada di bawah tanggung jawab PWI. Sekaligus berkomitmen membuka ruang partisipasi lebih luas bagi seluruh konstituen Dewan Pers.


Komitmen itu disampaikan dalam pertemuan Pimpinan Dewan Pers dengan Pengurus Pusat PWI di Jakarta, Rabu (2/9/2026). Pertemuan membahas persiapan HPN 2027 dan wacana pembaruan tata kelola perhelatan tahunan insan pers Indonesia.


*PWI: HPN Milik Bersama*

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan PWI memahami aspirasi agar HPN ke depan lebih inklusif. Namun perluasan keterlibatan organisasi pers lain tidak harus menghapus posisi historis PWI.


“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia,” ujar Munir.


*Menegaskan Landasan Sejarah dan Hukum*

Dalam pertemuan tersebut, PWI menyerahkan pendapat hukum berisi sejarah, landasan hukum, dan praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN selama ini.


Munir menjelaskan, tanggal 9 Februari sebagai HPN memiliki kaitan historis dengan berdirinya PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta. Gagasan penetapan HPN secara formal muncul di Kongres PWI Padang 1978, lalu dibahas di Dewan Pers dan dikukuhkan negara lewat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985.


“Pemilihan tanggal 9 Februari tidak terpisahkan dari berdirinya PWI 1946. Karena itu kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat disamakan begitu saja dengan organisasi pers lainnya,” kata Munir.


Selama hampir empat dekade, PWI telah menyelenggarakan HPN dengan melibatkan pemerintah, Dewan Pers, pemerintah daerah, organisasi dan perusahaan pers, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat. Menurut PWI, kontinuitas itu perlu jadi pertimbangan jika tata kelola HPN diperbarui.


Terkait regulasi, PWI menegaskan Keppres 5/1985 masih menjadi dasar hukum penetapan 9 Februari sebagai HPN. PWI tidak menolak pembaruan regulasi, tetapi menilai perubahan tidak bisa dilakukan sepihak.


“Sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional,” tegasnya.


*Dewan Pers Dorong Keterlibatan Lebih Luas*

Sejumlah anggota Dewan Pers dalam pertemuan itu mendorong agar HPN 2027 tetap di bawah tanggung jawab PWI, tetapi dilaksanakan dengan melibatkan lebih banyak konstituen.


Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat menekankan pentingnya semangat inklusivitas ke depan. Sementara Anggota Dewan Pers Abdul Manan meminta PWI mempertimbangkan aspek psikologis organisasi konstituen lain.


Pandangan itu disambut baik PWI. Organisasi ini menyatakan siap membuka ruang partisipasi bagi konstituen Dewan Pers, baik di kepanitiaan, penyusunan agenda, maupun kegiatan rangkaian HPN 2027.


PWI juga terbuka membahas pembaruan regulasi HPN, dengan catatan ditempuh melalui mekanisme hukum yang tepat dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pers.


*Diharapkan Jadi Momentum Persatuan*

PWI menilai aspirasi Dewan Pers bisa diakomodasi tanpa memutus kontinuitas kelembagaan yang sudah berjalan puluhan tahun.


Karena itu, HPN 2027 di Lampung akan diarahkan untuk mempertahankan sejarah, memperkuat persatuan, sekaligus memperluas partisipasi.


“HPN milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers. Namun sejarah dan kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan tanpa dasar hukum yang sah. Selama belum ada regulasi baru, PWI akan melanjutkan tanggung jawabnya dan siap menyelenggarakan HPN 2027 bersama seluruh elemen pers nasional,” pungkas Munir.


Dengan semangat itu, HPN 2027 di Lampung diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga ruang bersama memperkuat solidaritas, kolaborasi, dan masa depan pers Indonesia.(*Lucy*)

Tag : No Tag

Berita Terkait