Indonesia di Tengah Thucydides’s Trap AS–Tiongkok

Penulis: Dr. Dadang Solihin, S.E, M.A. T
1 Hari lalu, Dibaca : 108 kali

Oleh Dr. Dadang Solihin, S.E, M.A.

Taprof Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI 16 Mei 2026

1. Pengantar

Kunjungan Presiden Donald Trump bersama rombongan pemerintah Amerika Serikat ke Tiongkok pada tanggal 12–15 Mei 2026 dan pembicaraan strategis  selama  dua hari dengan Presiden Xi Jinping menjadi salah satu peristiwa geopolitik paling penting dalam dinamika hubungan internasional kontemporer. Pertemuan tersebut tidak sekadar mencerminkan hubungan bilateral dua negara besar, tetapi memperlihatkan upaya dunia dalam mengelola rivalitas strategis global yang semakin kompleks di tengah perubahan tatanan dunia menuju sistem multipolar.

Fenomena tersebut erat kaitannya dengan konsep Thucydides’s Trap yang dipopulerkan oleh Graham Allison. Konsep ini menjelaskan bahwa konflik besar cenderung terjadi ketika kekuatan lama merasa terancam oleh bangkitnya kekuatan baru. Dalam konteks saat ini, Amerika Serikat dipandang sebagai kekuatan dominan dunia, sementara Tiongkok muncul sebagai rising power yang mengalami  pertumbuhan ekonomi, militer, dan teknologi  secara sangat cepat. Persaingan kedua negara telah merambah berbagai bidang strategis, mulai dari perdagangan, semikonduktor, kecerdasan buatan, energi, keamanan maritim, hingga pengaruh geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

Bagi Indonesia, rivalitas tersebut memiliki implikasi yang sangat besar terhadap  Geopolitik, Ketahanan Nasional, dan Kepemimpinan Nasional. Posisi geografis Indonesia yang berada di persilangan dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai kawasan strategis yang tidak dapat dilepaskan dari perebutan pengaruh global. Indonesia memiliki posisi sentral dalam jalur perdagangan dunia, keamanan maritim, dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, setiap eskalasi rivalitas AS–Tiongkok akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Dalam perspektif geopolitik, dinamika tersebut menuntut Indonesia untuk memperkuat peran strategisnya sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan Indo-Pasifik. Politik luar negeri bebas aktif harus menjadi instrumen utama agar Indonesia tidak terjebak dalam rivalitas blok kekuatan dunia. Indonesia harus mampu menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok tanpa kehilangan independensi nasional dan kedaulatan politik luar negerinya.

Dalam perspektif Ketahanan Nasional, ancaman yang muncul tidak lagi hanya bersifat militer konvensional. Ancaman modern berkembang menjadi perang ekonomi, perang siber, perang teknologi, perang informasi, hingga infiltrasi ideologi transnasional. Oleh sebab itu, penguatan seluruh dimensi Astagatra menjadi sangat penting agar Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas nasional dalam menghadapi lingkungan strategis global yang penuh ketidakpastian.

Empat  Konsensus Dasar Kebangsaan menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan tersebut.  Implementasi  nilai Pancasila harus menjadi landasan moral dan ideologis  bangsa dalam menghadapi pengaruh global. Implementasi nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional. Implementasi nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia mengharuskan adanya persatuan nasional yang kokoh, sedangkan implementasi nilai Bhinneka Tunggal Ika menjadi perekat sosial bangsa di tengah ancaman polarisasi dan disinformasi global.

Dalam konteks lingkungan strategis global, muncul sejumlah skenario pengelolaan rivalitas AS–Tiongkok. Pertama, skenario Coexistence with Rules, yaitu hidup berdampingan dengan aturan yang jelas sehingga konflik terbuka dapat dihindari. Kedua, skenario Concert of Powers, yakni pembentukan mekanisme kolektif negara-negara besar untuk menjaga stabilitas global. Ketiga, skenario Domain Separation, yaitu pembagian arena kompetisi agar rivalitas tidak berkembang menjadi perang total.

Hakikat dari seluruh dinamika tersebut adalah perebutan pengaruh, kepentingan strategis, dan dominasi global di abad ke-21. Apabila Indonesia gagal membaca perubahan geopolitik dunia, maka  kepentingan nasional dapat terancam  dalam  bentuk  ketergantungan  ekonomi, melemahnya persatuan nasional, terganggunya stabilitas keamanan, serta berkurangnya ruang strategis Indonesia dalam percaturan internasional. Karena itu, Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang visioner, berkarakter negarawan, dan berwawasan nusantara agar mampu menjaga kedaulatan nasional serta menjadikan Indonesia sebagai aktor strategis yang disegani dunia.

2. Latar Belakang

Perubahan geopolitik global dewasa ini menunjukkan adanya pergeseran keseimbangan kekuatan internasional dari dominasi unipolar menuju sistem multipolar. Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan militer global memunculkan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap perubahan distribusi kekuatan dunia. Rivalitas tersebut semakin terlihat melalui perang dagang, pembatasan teknologi semikonduktor, kompetisi kecerdasan buatan, penguatan aliansi militer Indo-Pasifik, hingga meningkatnya tensi di Laut Tiongkok Selatan dan Selat Taiwan.

Kunjungan Donald Trump ke Tiongkok pada Mei 2026 menjadi indikasi bahwa kedua negara menyadari pentingnya menjaga stabilitas global melalui diplomasi strategis. Namun demikian, diplomasi tersebut tidak menghilangkan rivalitas mendasar yang terus berkembang dalam berbagai bidang strategis. Situasi ini mencerminkan teori Thucydides’s Trap yang menyatakan bahwa perubahan keseimbangan kekuatan sering kali memicu konflik antara negara dominan dan kekuatan baru yang sedang bangkit.

Bagi Indonesia, kondisi tersebut menghadirkan tantangan sekaligus peluang strategis. Indonesia berada di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi pusat gravitasi ekonomi dan keamanan global. Posisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai arena penting dalam perebutan pengaruh geopolitik dunia.

Tabel

Indikasi Strategis Rivalitas AS–Tiongkok terhadap Indonesia

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rivalitas AS–Tiongkok memiliki dampak multidimensional terhadap Indonesia. Persaingan ekonomi dan teknologi dapat mengganggu stabilitas pembangunan nasional apabila Indonesia terlalu bergantung pada salah satu kekuatan global. Di sisi lain, eskalasi keamanan di Indo-Pasifik berpotensi mengganggu stabilitas maritim Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Selain itu, perkembangan teknologi modern menyebabkan batas antara ancaman sipil dan militer semakin kabur. Teknologi digital, kecerdasan buatan, dan sistem siber kini menjadi instrumen kekuatan geopolitik baru. Oleh sebab itu, Indonesia harus memperkuat kemampuan nasional dalam bidang teknologi strategis agar tidak menjadi objek dominasi global.

Dalam perspektif lingkungan strategis, muncul tiga kemungkinan skenario pengelolaan rivalitas AS–Tiongkok. Pertama, Coexistence with Rules yang menekankan hidup berdampingan melalui aturan  bersama. Kedua, Concert of Powers yang melibatkan negara-negara besar dan kekuatan regional untuk menjaga stabilitas global. Ketiga, Domain Separation yang membagi arena kompetisi agar rivalitas  tidak  berkembang  menjadi  konflik terbuka.

Ketiga skenario tersebut menunjukkan bahwa masa depan stabilitas dunia akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara besar mengelola rivalitas secara rasional. Bagi Indonesia, kondisi ini menuntut penguatan Ketahanan Nasional dan Kepemimpinan Nasional yang memiliki visi geopolitik jangka panjang.

3. Pembahasan

Dalam perspektif strategis khas Lemhannas RI, rivalitas AS–Tiongkok harus dipahami sebagai tantangan geopolitik multidimensional yang membutuhkan respons nasional secara integral, holistik, dan berkelanjutan. Indonesia tidak boleh hanya menjadi objek persaingan global, tetapi harus tampil sebagai subjek geopolitik yang memiliki posisi tawar strategis dalam percaturan internasional.

Skenario Coexistence with Rules memberikan peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan Indo-Pasifik. Dalam skenario ini, dunia mengakui realitas multipolar sehingga Amerika Serikat dan Tiongkok tetap bersaing, tetapi melalui aturan yang jelas untuk mencegah konflik terbuka. Indonesia dapat memanfaatkan situasi tersebut dengan memperkuat diplomasi bebas aktif, mendorong penyelesaian damai sengketa Laut Tiongkok Selatan, dan memperkuat kerja sama ekonomi tanpa kehilangan independensi nasional.

Sementara itu, skenario Concert of Powers membuka ruang bagi Indonesia untuk memperkuat peran ASEAN sebagai pusat stabilitas kawasan. Dalam skenario ini, negara-negara besar seperti India, Jepang, Uni Eropa, dan ASEAN dilibatkan dalam mekanisme kolektif menjaga stabilitas global.  Indonesia harus menjadi motor penggerak diplomasi regional agar ASEAN tidak hanya menjadi objek persaingan geopolitik, tetapi menjadi aktor strategis yang mampu memengaruhi arah kebijakan Indo-Pasifik.

Adapun skenario Domain Separation menunjukkan kemungkinan pembagian arena kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam konteks ini, Indonesia perlu memperkuat kemandirian nasional di bidang ekonomi, teknologi, energi, dan pertahanan agar tidak terjebak dalam ketergantungan terhadap salah satu kekuatan global.

Dari perspektif Ketahanan Nasional, ketiga skenario tersebut menunjukkan pentingnya penguatan seluruh dimensi Astagatra. Ketahanan ekonomi harus diperkuat melalui hilirisasi industri, penguatan UMKM, ketahanan pangan, dan diversifikasi mitra dagang. Ketahanan pertahanan keamanan harus diperkuat melalui modernisasi pertahanan maritim, penguatan keamanan siber, dan peningkatan kapasitas industri pertahanan nasional.

Pada aspek sosial budaya, penguatan karakter kebangsaan menjadi sangat penting di tengah meningkatnya perang informasi global. Pancasila harus menjadi benteng ideologis bangsa dalam menghadapi infiltrasi ideologi transnasional dan polarisasi sosial yang dapat mengancam persatuan nasional.

Kepemimpinan nasional menjadi faktor penentu dalam menghadapi dinamika global tersebut. Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki wawasan geopolitik, integritas moral, kemampuan diplomasi strategis, dan orientasi kuat terhadap kepentingan nasional jangka panjang. Kepemimpinan nasional harus mampu mengonsolidasikan seluruh kekuatan nasional agar Indonesia tetap kokoh menghadapi perubahan geopolitik global yang semakin dinamis.

4. Penutup

Indonesia saat ini berada pada titik persimpangan sejarah yang sangat menentukan. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukan sekadar kompetisi dua negara besar, tetapi bagian dari perubahan besar tata dunia abad ke-21 yang akan memengaruhi arah peradaban global.

Dalam situasi tersebut, Indonesia harus mampu hadir sebagai bangsa besar yang memiliki jati diri, keteguhan ideologi, dan kepemimpinan nasional yang berkarakter negarawan.

Kunjungan Donald Trump ke Tiongkok dan dialog strategis dengan Xi Jinping menunjukkan bahwa bahkan kekuatan besar dunia pun menyadari pentingnya diplomasi dan pengelolaan konflik secara rasional. Indonesia harus mengambil pelajaran strategis dari dinamika tersebut bahwa kekuatan bangsa tidak hanya diukur dari kemampuan militer, tetapi juga dari kemampuan menjaga stabilitas nasional, membangun persatuan, dan memperkuat daya saing bangsa.

Ketahanan Nasional Indonesia harus dibangun secara komprehensif, integral, holistik, integratif, dan profesional. Pembangunan ekonomi harus memperkuat kemandirian nasional, bukan memperbesar ketergantungan asing. Penguasaan teknologi harus diarahkan untuk membangun kedaulatan digital nasional. Pendidikan nasional harus melahirkan generasi unggul yang cerdas, adaptif, berkarakter, dan memiliki nasionalisme yang kuat.

Lebih dari itu, seluruh elemen bangsa harus memperkuat semangat persatuan dan kesadaran bela negara. Ancaman geopolitik modern hadir dalam bentuk yang semakin kompleks, mulai dari perang siber, perang informasi, infiltrasi ideologi, hingga dominasi ekonomi dan teknologi global. Oleh sebab itu, kewaspadaan nasional harus terus ditingkatkan agar bangsa Indonesia tidak mudah terpecah oleh pengaruh eksternal.

Dalam kerangka Wawasan Nusantara, Indonesia harus terus memandang dirinya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Persatuan nasional merupakan kekuatan utama bangsa dalam menghadapi tekanan geopolitik global. Karena itu, sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, akademisi, media, dunia usaha, dan masyarakat sipil harus terus diperkuat sebagai bagian dari sistem Ketahanan Nasional yang utuh.

Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang memiliki cakrawala pandang universal, tetapi tetap berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila dan kepentingan nasional. Pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral, berintegritas, dan mampu menjadi teladan kebangsaan. Pemimpin yang mampu menjadikan Indonesia bukan sekadar objek perebutan  pengaruh  global, tetapi subjek geopolitik yang aktif, mandiri, dan disegani dunia.

Dengan semangat Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional, Indonesia harus terus melangkah maju sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Di tengah dinamika Thucydides’s Trap AS–Tiongkok, Indonesia harus hadir sebagai jangkar stabilitas kawasan Indo-Pasifik, pelopor perdamaian dunia, dan kekuatan moral internasional menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Daftar Pustaka

Allison, G. (2017). Destined for war: Can America and China escape Thucydides’s trap? Houghton Mifflin Harcourt.

Brzezinski, Z. (1997). The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives. Basic Books.

Fukuyama, F. (2014). Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy. Farrar, Straus and Giroux.

Huntington, S. P. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. Simon & Schuster.

Kaplan, R. D. (2012). The revenge of geography: What the map tells us about coming conflicts and the battle against fate. Random House.

Kennedy, P. (1987). The rise and fall of the great powers. Random House. Khanna, P. (2019). The future is Asian. Simon & Schuster.

Kissinger, H. (2011). On China. Penguin Press. Kissinger, H. (2014). World order. Penguin Press.

Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. W.W. Norton & Company.

Tag : No Tag