KETIKA KEKACAUAN DIANGGAP KEWAJARAN

Penulis: Dr. Asep Tapip Yani
7 Jam lalu, Dibaca : 103 kali

Kegelisahan di Tengah Bangsa yang Kehilangan Kompas Moral

Oleh Dr. Asep Tapip Yani

Dosen Pascasarjana Universitas Mitra Bangsa Jakarta

Ada masa ketika kita marah melihat ketidakberesan. Ada masa ketika kita kecewa menyaksikan ketidakadilan. Namun, ada masa yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada keduanya: ketika kita mulai terbiasa dengan semua itu.

Kita menyaksikan tata kelola bangsa yang kerap menghadirkan tanda tanya. Kita mendengar perdebatan tentang ideologi, kepentingan, kekuasaan, dan masa depan kebangsaan. Kita melihat kehidupan sosial ekonomi yang tidak selalu memberikan rasa aman, sementara sebagian masyarakat harus berjuang semakin keras untuk mempertahankan kehidupan yang layak.

Di tengah semua itu, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Bukan semata-mata karena keadaan sedang tidak baik-baik saja, melainkan karena sesuatu yang seharusnya dianggap tidak wajar perlahan-lahan diperlakukan sebagai kewajaran. Kekacauan seolah menjadi bagian dari rutinitas. Ketidakpastian menjadi teman sehari-hari. Dan ironi, yang dahulu mengundang kemarahan, kini cukup disambut dengan gelengan kepala, senyum getir, atau kalimat pendek: “Ya, mau bagaimana lagi?”

Barangkali, justru di situlah persoalan kita yang sesungguhnya bermula.

Ketika Kompas Kebangsaan Mulai Dipertanyakan

Bangsa tidak hanya dibangun oleh wilayah, penduduk, pemerintahan, dan simbol-simbol kenegaraan. Bangsa juga dibangun oleh kesepakatan moral tentang bagaimana kekuasaan digunakan, bagaimana perbedaan dikelola, bagaimana keadilan ditegakkan, dan bagaimana manusia diperlakukan.

Pancasila bukan sekadar lima sila yang dihafalkan, dicetak dalam dokumen resmi, atau dipajang di dinding kantor pemerintahan. Ia seharusnya menjadi kompas moral dalam menentukan arah kehidupan bersama. Namun, apa artinya ideologi kebangsaan apabila nilai-nilainya berhenti sebagai slogan? Apa makna persatuan apabila perbedaan justru terus dipelihara menjadi permusuhan? Apa arti keadilan sosial apabila sebagian warga harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara kebijakan publik tidak selalu mampu menjawab kesulitan mereka?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari kebencian terhadap bangsa sendiri. Justru sebaliknya, pertanyaan itu muncul karena ada harapan yang belum rela kita lepaskan.

Mencintai bangsa bukan berarti harus selalu memuji pemerintah. Mendukung negara bukan berarti membenarkan setiap keputusan penguasa. Dan menjaga persatuan bukan berarti membungkam kritik.

Nasionalisme yang sehat tidak membutuhkan rakyat yang selalu berkata, “Semua baik-baik saja.” Nasionalisme membutuhkan warga yang berani mengatakan, “Ada yang keliru, dan kita harus memperbaikinya.” Sebab, bangsa yang kehilangan keberanian untuk mengoreksi dirinya sendiri sedang mempertaruhkan masa depannya.

Ketika Kekuasaan Lebih Didengar daripada Kebenaran

Salah satu kegelisahan terbesar dalam kehidupan bernegara adalah ketika masyarakat mulai meragukan apakah kebenaran benar-benar memperoleh tempat yang semestinya.

Hukum seharusnya menjadi pagar yang membatasi kekuasaan. Ia tidak boleh menjadi alat untuk melindungi kepentingan tertentu, menekan pihak yang lemah, atau membenarkan tindakan yang secara moral patut dipertanyakan.

Namun, ketika proses hukum menimbulkan kesan bahwa perlakuan terhadap seseorang dapat berbeda karena jabatan, kekayaan, jaringan, atau kedekatannya dengan pusat kekuasaan, yang terancam bukan hanya kepercayaan terhadap lembaga hukum. Yang terancam adalah keyakinan masyarakat bahwa keadilan masih mungkin diperjuangkan.

Tentu, setiap perkara harus dinilai berdasarkan bukti, prosedur, dan hukum yang berlaku. Kritik terhadap penegakan hukum pun harus bertumpu pada fakta, bukan sekadar prasangka. Akan tetapi, lembaga hukum juga tidak boleh menutup mata terhadap persepsi ketidakadilan yang tumbuh di tengah masyarakat.

Sebab, keadilan bukan hanya soal keputusan akhir. Keadilan juga menyangkut proses yang transparan, perlakuan yang setara, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kekuasaan boleh menentukan kebijakan, tetapi tidak berhak menentukan kebenaran semata-mata berdasarkan kepentingannya sendiri.

Ketika kebenaran harus terlebih dahulu meminta izin kepada kekuasaan, demokrasi sedang menghadapi masalah serius. Dan ketika hukum kehilangan wibawa moralnya, masyarakat akan mulai mencari keadilan melalui jalan-jalan lain yang belum tentu benar.

Masyarakat yang Mudah Terbakar, tetapi Sulit Diajak Berpikir

Di tengah perkembangan teknologi informasi, kita hidup dalam masyarakat yang semakin mudah terhubung, tetapi belum tentu semakin mampu memahami satu sama lain.

Informasi bergerak cepat. Emosi menyebar lebih cepat lagi. Sedangkan verifikasi sering kali tertinggal jauh di belakang. Sedikit perbedaan pendapat dapat berubah menjadi pertengkaran. Kritik dianggap penghinaan. Ketidaksetujuan diperlakukan sebagai permusuhan. Orang lebih sibuk membela kelompoknya daripada memeriksa apakah pendapat yang dibelanya memang benar.

Manusia-manusia bersumbu pendek tumbuh subur dalam ekosistem yang memberikan penghargaan kepada reaksi spontan, kemarahan, dan sensasi. Semakin keras seseorang bersuara, semakin besar kemungkinan ia mendapat perhatian. Sebaliknya, orang yang berhati-hati, memeriksa data, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang justru sering dianggap tidak tegas atau kurang berani. Padahal, keberanian bukanlah kemampuan untuk marah paling keras. Keberanian adalah kemampuan mempertahankan akal sehat ketika lingkungan mendorong kita untuk kehilangan kendali.

Demokrasi membutuhkan perbedaan pendapat. Bahkan, perbedaan merupakan salah satu sumber kekuatannya. Namun, demokrasi juga membutuhkan kedewasaan untuk menerima bahwa orang lain boleh berbeda tanpa harus dijadikan musuh. Kita perlu belajar kembali membedakan kritik dengan kebencian, keberanian dengan kecerobohan, serta kebebasan berbicara dengan kebebasan menyebarkan fitnah. Sebab, masyarakat yang kehilangan kemampuan berdialog akan mudah dipecah belah, bahkan oleh pihak-pihak yang sesungguhnya tidak memiliki kepentingan terhadap kesejahteraan mereka.

Ketika Kesulitan Ekonomi Menjadi Beban yang Terlalu Sunyi

Di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi, statistik pembangunan, dan laporan keberhasilan program pemerintah, ada kehidupan manusia yang tidak selalu tertangkap oleh tabel.

Ada keluarga yang harus menghitung ulang pengeluaran setiap akhir bulan. Ada anak muda yang menyelesaikan pendidikan, tetapi masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Ada pekerja yang mencurahkan sebagian besar waktunya untuk bertahan hidup, tetapi belum memiliki kepastian tentang hari esok.

Tentu, persoalan ekonomi tidak dapat disederhanakan menjadi satu penyebab atau dibebankan kepada satu pihak saja. Ada faktor global, perubahan teknologi, struktur pasar tenaga kerja, produktivitas, serta berbagai persoalan domestik yang saling berkaitan. Namun, justru karena persoalannya kompleks, tata kelola negara harus semakin cermat, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa megah proyek yang dapat diresmikan atau seberapa indah angka pertumbuhan yang dapat diumumkan. Kita juga perlu bertanya: apakah kehidupan warga menjadi lebih aman? Apakah akses terhadap pendidikan dan kesehatan semakin baik? Apakah pekerjaan yang layak semakin mudah dijangkau? Apakah keluarga biasa memiliki harapan yang lebih masuk akal tentang masa depan?

Pembangunan seharusnya membuat manusia merasa memiliki masa depan, bukan sekadar membuat negara terlihat sedang bergerak maju. Sebab, kemajuan yang tidak dirasakan secara adil berisiko melahirkan kekecewaan sosial. Dan kekecewaan yang terus diabaikan dapat berubah menjadi ketidakpercayaan yang sulit dipulihkan.

Normalisasi Penyimpangan: Bahaya yang Tidak Selalu Terlihat

Mungkin inilah persoalan paling berbahaya dari semua kegelisahan tersebut: kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang seharusnya kita koreksi. Ketika pelanggaran berulang kali terjadi tanpa evaluasi yang berarti, orang mulai menganggapnya biasa. Ketika kebohongan terus dipertontonkan tanpa konsekuensi yang jelas, sebagian orang mulai menganggap kejujuran sebagai sikap yang tidak realistis. Ketika konflik kepentingan tidak ditangani secara terbuka, masyarakat dapat kehilangan kepekaan terhadap batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi.

Lambat laun, standar moral mengalami pergeseran. Yang semula memalukan menjadi lumrah. Yang semula memerlukan penjelasan berubah menjadi pembenaran. Yang semula menuntut pertanggungjawaban akhirnya berlalu tanpa percakapan yang berarti. Di sinilah kita perlu membedakan antara ketahanan masyarakat dan kepasrahan masyarakat. Ketahanan berarti kemampuan menghadapi kesulitan tanpa kehilangan prinsip. Kepasrahan berarti berhenti memperjuangkan prinsip karena merasa keadaan tidak mungkin diubah.

Kita memang tidak mungkin hidup dalam masyarakat yang sepenuhnya bebas dari kesalahan. Tidak ada pemerintahan yang selalu benar, tidak ada lembaga yang selalu sempurna, dan tidak ada manusia yang tidak pernah keliru. Tetapi, menerima kenyataan bahwa kesalahan dapat terjadi berbeda dengan menerima kesalahan sebagai standar kehidupan. Kita boleh memahami kompleksitas masalah, tetapi tidak boleh menjadikan kompleksitas sebagai alasan untuk berhenti menuntut perbaikan.

Siapa yang Sebenarnya Sedang Mengalami Krisis?

Mudah untuk menunjuk pemerintah sebagai sumber segala persoalan. Mudah pula menyalahkan masyarakat, elite politik, aparat, atau kelompok tertentu. Namun, kegelisahan kebangsaan menuntut pertanyaan yang lebih dalam: apakah krisis ini hanya krisis tata kelola, atau sekaligus krisis etika publik? Krisis tata kelola terjadi ketika kebijakan tidak efektif, koordinasi buruk, pengawasan lemah, atau lembaga tidak bekerja sebagaimana mestinya. Krisis etika publik terjadi ketika orang yang memiliki kewenangan tidak lagi merasa berkewajiban mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat. Ketika jabatan diperlakukan sebagai hak untuk diistimewakan, bukan amanah untuk melayani. Ketika kepentingan kelompok dianggap lebih penting daripada kepentingan bersama. Keduanya dapat saling memperburuk.

Sistem yang buruk dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, orang-orang yang mengabaikan etika dapat merusak sistem yang sebenarnya dirancang dengan baik. Karena itu, reformasi tidak cukup hanya memperbaiki prosedur dan mengganti orang. Kita membutuhkan sistem yang membatasi kesewenang-wenangan sekaligus budaya yang menghargai integritas. Kita membutuhkan lembaga yang kuat, tetapi tidak kebal kritik. Pemimpin yang tegas, tetapi tidak antikoreksi. Masyarakat yang kritis, tetapi tidak kehilangan kesantunan dan nalar. Yang kita perlukan bukan sekadar pergantian wajah, melainkan perubahan cara berpikir dan cara menggunakan kekuasaan.

Apakah Kita Masih Memiliki Harapan?

Di tengah segala kegelisahan, pertanyaan ini layak diajukan dengan jujur. Apakah kita masih memiliki alasan untuk berharap? Saya kira, harapan masih ada, tetapi ia tidak boleh dipelihara hanya melalui optimisme kosong. Harapan harus memiliki pijakan dalam tindakan nyata. Harapan tumbuh ketika hukum diterapkan secara adil, kebijakan dijelaskan secara terbuka, kritik ditanggapi dengan argumentasi, dan pejabat bersedia bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya. Harapan tumbuh ketika masyarakat tidak mudah diadu domba, ketika media menjalankan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab, ketika lembaga pendidikan membangun daya pikir kritis, dan ketika generasi muda belajar bahwa keberhasilan tidak harus dibayar dengan mengorbankan integritas. Harapan juga tumbuh melalui tindakan sederhana yang sering kali tidak masuk dalam berita utama: menolak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak menggunakan jabatan untuk menekan orang lain, tidak membenarkan kecurangan hanya karena dilakukan oleh kelompok sendiri, serta berani mengakui kesalahan ketika kita memang keliru.

Kita tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk memperbaiki bangsa. Kita tidak harus memiliki kekuasaan untuk mempertahankan kebenaran. Dan kita tidak harus menjadi tokoh besar untuk menunjukkan bahwa integritas masih mungkin dipraktikkan. Namun, tindakan individual saja tidak cukup. Kepedulian warga perlu bertemu dengan institusi yang sehat, mekanisme pengawasan yang efektif, kebijakan yang adil, dan kepemimpinan yang bersedia mendengar. Harapan bukan alasan untuk menutup mata terhadap kenyataan. Harapan adalah alasan untuk tidak menyerah memperbaikinya.

Jangan Sampai Kita Kehilangan Rasa Gelisah

Pada akhirnya, kegelisahan terhadap keadaan bangsa bukanlah sesuatu yang harus selalu disembunyikan. Selama kegelisahan itu tumbuh dari kepedulian, disertai kejernihan berpikir, dan diarahkan pada perbaikan, ia dapat menjadi energi moral yang penting. Yang perlu kita khawatirkan justru ketika kegelisahan itu mati. Ketika ketidakadilan tidak lagi mengusik hati. Ketika kebohongan tidak lagi mengganggu pikiran. Ketika penyalahgunaan kekuasaan tidak lagi memancing pertanyaan. Ketika kita lebih takut dianggap berbeda daripada takut menyaksikan kebenaran diabaikan. Sebab, bangsa tidak hanya dapat kehilangan arah karena pemimpinnya membuat keputusan yang keliru. Bangsa juga dapat kehilangan arah ketika warganya berhenti peduli terhadap ke mana mereka sedang dibawa.

Kita boleh berbeda pilihan politik, berbeda pandangan, bahkan berbeda cara memahami persoalan. Namun, kita semestinya tetap memiliki kesepakatan mendasar: kekuasaan harus dibatasi, hukum harus dihormati, kebenaran harus diuji dengan bukti, dan martabat manusia harus dijaga. Kita tidak sedang menuntut sebuah bangsa tanpa cela. Kita sedang memperjuangkan sebuah bangsa yang bersedia mengakui kesalahan, memperbaiki penyimpangan, dan memastikan bahwa kekuasaan tidak berdiri di atas kepentingan rakyat yang seharusnya dilayaninya.

Mungkin kita tidak mampu mengubah seluruh keadaan hari ini. Namun, kita masih dapat menolak ikut menormalisasi keburukan. Kita masih dapat menjaga kewarasan di tengah hiruk-pikuk. Kita masih dapat memilih kejujuran ketika kebohongan tampak lebih menguntungkan. Dan kita masih dapat mengajukan pertanyaan, bahkan ketika jawaban yang tersedia terasa tidak memuaskan. Sebab, selama pertanyaan tentang keadilan masih diajukan, selama nurani masih terusik oleh ketidakberesan, dan selama masih ada orang yang bersedia memperjuangkan perbaikan, bangsa ini belum sepenuhnya kehilangan harapan.

Jangan sampai kita begitu terbiasa menyaksikan yang salah, hingga akhirnya kehilangan kemampuan untuk mengenali yang benar. Dan jangan sampai, suatu hari nanti, anak cucu kita mewarisi sebuah negeri yang bukan hanya dipenuhi persoalan, melainkan juga masyarakat yang sudah tidak lagi merasa perlu mempersoalkannya. Sebab, kerusakan sebuah bangsa tidak selalu dimulai ketika kejahatan berkuasa. Terkadang, ia dimulai jauh lebih sunyi: ketika orang-orang baik mulai menganggap semuanya biasa saja. @@@

Tag : No Tag