Airi 2.100 Hektar Sawah, Pemprov Jabar Alokasikan Anggaran Pekerjaan Situ Rawa Kalong Rp20,5 Milyar

Penulis: IthinK
4 Tahun lalu, Dibaca : 1030 kali

BOGOR, Medikomonline.com – Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar) mengunjungi UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane untuk Monitoring Rencana Kegiatan TA 2022 dan Kegiatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kota Bogor, Selasa (25/05/2021).

Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady mengatakan, pada tahun 2021 ada pekerjaan di Situ Rawa Kalong dengan anggaran sebesar Rp20,5 milyar. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar diharapkan tidak menurunkan kembali anggarannya seperti tahun sebelumnya yang mendapatkan Rp4,5 Milyar.

"Yang pertama tentu saja yang sempat agak panjang menjadi bahan diskusi adalah terkait dengan pekerjaan di Situ Rawa Kalong. Situ Rawa Kalong mendapatkan anggaran lagi di tahun ini (2021-red) sekitar Rp20,5 milyar. Dan pesan kami adalah jangan sampai seperti anggaran tahun sebelumnya dari 32 hanya 4,5 M saja,” tegas Daddy, wakil rakyat dari Dapil Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon.

Selain pekerjaan Situ Rawa Kalong tersebut, ungkap Daddy, ada juga proyek lain yaitu Daerah Irigasi Cihoe - Cikompeni yang harus diselesaikan dan mendapatkan anggaran yang proporsional, meskipun itu amanat dari APBN yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Ada pekerjaan lain juga yang menjadi amanat dari APBN, yaitu DAK terkait dengan Daerah Irigasi yang juga harus dituntaskan, yaitu Daerah Irigasi Cihoe - Cikompeni yang didanai sekitar 23 M," ujar Daddy usai pertemuan dengan pejabat UPTD PSDA WS Ciliwung – Cisadane.

Dalam agenda monitoring Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan Kegiatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut, Daddy juga mengharapkan, sekitar 2.100 hektar yang akan diairi oleh Irigasi Rawa Kalong ini bisa merealisasikan Jawa Barat menjadi daerah lumbung padi nasional.

"Kami berharap sesungguhnya masing-masing UPTD memberikan satu Daerah Irigasi tuntas untuk merealisasikan Jabar sebagai lumbung padi nasional. Kalau itu terwujud, maka Jawa Barat sebagai daerah pertama dengan jumlah penduduk 20% dari penduduk Indonesia yang bisa berkontribusi kepada pembangunan secara nasional," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Jabar Eryani Sulam menambahkan, dari kunjungan Komisi IV ini, pihaknya bisa mendapatkan informasi yang sangat penting, seperti dari 10 daerah irigasi, ternyata hanya satu daerah saja yang masih mempunyai fungsi untuk pengairan pertanian dan itu bisa menjadi masalah ke depannya.

"Bahwa dari 10 daerah irigasi ternyata yang masih berfungsi untuk irigasi pertanian hanya satu, ini masalah ke depannya. Satu sisi ukuran untuk daerah irigasi bisa normalisasi secara penganggaran itu outcome-nya untuk pertanian dan itu diatur kewenangan bahwa 1.000-3.000 itu kewenangan dari provinsi. Dan ke depannya butuh format baru ini siapa yang harus bagus atau memang harus di PSDA, tapi penganggarannya bukan DI istilahnya karena harus balance atau seimbang," ujar Eryani.

Eryani menyebut, hasil monitoring yang dilakukan Komisi IV ini akan dibahas juga dalam rapat Komisi IV. Menurutnya, ini merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat dan bisa berdampak buruk jika dibiarkan.

"Iya nanti akan kita bahas dalam rapat komisi, karena jika selama ini hanya satu daerah irigasi yang berfungsi, sebagai amanat peraturan perundang- undangan maka yang sembilannya akan terbengkalai. Sementara kalau terbengkalai pun akan berdampak kepada masyarakat, yaitu misalnya banjir karena tidak normalnya saluran daerah irigasi lainnya," tutup Eryani Sulam.

Tag : No Tag