Komisi V Tinjau Tindak Lanjut Pembangunan Unit Sekolah Baru di Kecamatan Tengah Tani Cirebon

Penulis: IthinK
3 Tahun lalu, Dibaca : 912 kali

KABUPATEN CIREBON, Medikomonline.com - Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau perkembangan tindak lanjut pembangunan Unit Sekolah Baru di Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon, Rabu (13/10/2021).

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai pembangunan Unit Sekolah Baru di Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon sudah dalam tahap realisasi anggaran.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, semua stakeholder terkait sudah satu suara untuk merealisasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan Unit Sekolah Baru yang berada di Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

“Ini sudah satu langkah maju kita capai karena semua pihak sudah satu suara mulai dari warga, perangkat desa, camat, bupati dan wakil bupati juga sudah ok lalu kemudian komisi V. Semua sudah satu suara untuk penggagarannya dan realisasinya dari ajuan dinas sudah akan ada 3 M untuk tahap pertama pembangunan SMA Negeri Tengah Tani ini terdiri dari beberapa ruang kelas, kantor, ruang guru, ruang kepala sekolah dan juga laboratorium. Semua ini akan masuk direalisasi di tahun 2022," kata  Abdul Hadi saat meninjau tindak lanjut pembangunan Unit Sekolah Baru di Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon, Rabu (13/10/21).

Komisi V pun akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota legislative, yaitu pengawalan anggaran agar pembangunan Unit Sekolah Baru tersebut segera terealisasi. Pihaknya juga menekankan di samping telah terealisasinya anggaran tersebut, ada yang tidak kalah penting yaitu proses sertifikasi lahan yang sampai saat ini masih berada di tangan Dinas PSDA dan ini menjadi sorotan juga karena ini harus segera dipindahtangankan kepada KCD Wilayah X.

“Kami akan terus menjaga dalam rapat-rapat bandan anggaran yang akan berlangsung pekan depan sampai dengan akhir tahun ini agar anggaran tersebut aman. Kemudian kami juga akan terus memantau proses sertfikasi karena lahan ini masih nama Dinas PSDA agar segera dialihkan kepada KCD Wilayah X," tegas Abdul Hadi.

Tag : No Tag