Loading

SMK Negeri Garut Mulai PTM, Komisi V: Protokol Kesehatan Yang Ketat Wajib Dilakukan


Penulis: IthinK
3 Tahun lalu, Dibaca : 839 kali


Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe.

KABUPATEN GARUT, Medikomonline.com – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri 2 Kabupaten Garut, Selasa (07/09/21). Kunjungan ini untuk memantau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Kabupaten Garut.

PTM terbatas di Kabupaten Garut sudah dimulai, setelah hampir 18 bulan para pelajar tingkat SMA/SMK belajar daring. Hasil asesmen Satgas Covid-19, ada sekitar 14 SMK Negeri di Kabupaten Garut mulai melaksanakan PTM terbatas tersebut.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe mengapresiasi kepada sejumlah SMK yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di Kabupaten Garut.

Namun demikian, pihaknya tetap akan terus berkoordiasi dengan pihak terkait termasuk gugus tugas covid di setiap daerah tentang bagaimana dampak pembelajaran tatap muka yang sudah di laksanakan.

“Pembelajaran tatap muka yang sudah mulai dilakukan di Kabupaten Garut ini, saya kira ini di luar dugaan. Ternyata Kabuaten Garut ini lebih cepat. Ini merupakan percontohan untuk kita tentang pembelajaran tatap muka dan akan coba kita evaluasi lagi sejauh mana dampak pembelajaran tatap muka ini,” kata Harris Bobihoe di SMK Negeri 2 Kabupaten Garut, Selasa (07/09/21).

Harris menjelaskan, pembelajaran tatap muka di Jawa Barat sudah bisa dilakukan, tapi dengan prosedur yang sangat diperhatikan dan tentu menunggu kebijakan dari bupati dan walikota.

Katanya, Komisi V DPRD Jawa Barat saat ini sudah tidak ada kehawatiran tentang PTM Terbatas, namun persiapan yang matang dan wasapada serta selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat wajib dilakukan. Tidak lupa juga harus selalu berkoordinasi dengan gugus tugas Covid agar pembelajaran tatap muka ini berjalan dengan efektif dan tidak berdampak pada kesehatan.

“Inshallah semua sekolah di Jawa Barat sudah mendapatkan lampu hijau untuk melakukan pembelajaran tatap muka, karena Jawa Barat sudah berada di zona kuning, namun memang di beberapa daerah masih menunggu kebijakan dari bupati dan walikota," sebut Harris.

Tag : No Tag

Berita Terkait