Wakil Wali Kota Cimahi Klaim Proses Proyek 2025 Sesuai Aturan

Penulis: Ganda Tb
13 Jam lalu, Dibaca : 30 kali

CIMAHI, Medikomonline.com - Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cimahi sepanjang tahun anggaran 2025 berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai melakukan monitoring pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMP tahun 2026 di SMP Negeri 1 Cimahi, Senin (6/4/2026).

Di hadapan awak media, Adhitia menjelaskan bahwa setiap tahapan pembangunan telah melalui mekanisme yang jelas, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Ia memastikan tidak ada proses yang dilalui di luar koridor aturan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan tahun 2025 saat ini tengah memasuki tahap audit menyeluruh oleh dua pihak, yakni Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

“Audit ini mencakup semua kegiatan, bukan hanya proyek tertentu. Jadi seluruh penggunaan anggaran akan diperiksa secara komprehensif,” ujarnya.

Menurutnya, audit tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Jika ditemukan kekurangan, hal itu akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Adhitia juga memaparkan sejumlah proyek strategis yang masuk dalam pengawasan dan audit, di antaranya pembangunan rumah dinas kepala daerah, Unit Pengelolaan Darah (UPD) di RSUD Cibabat, penataan Bundaran Jati, serta berbagai program di sektor kesehatan dan pendidikan.

Khusus untuk sektor pendidikan, ia menyebut sebagian besar program merupakan bantuan dari pemerintah pusat, sehingga pelaksanaannya juga harus mengikuti aturan yang ketat.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan rumah dinas yang pada 2025 masih difokuskan pada tahap pemadatan lahan. 

Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis, mengingat kondisi tanah yang sebelumnya merupakan area persawahan.

“Kita tidak ingin membangun tanpa perhitungan. Pemadatan lahan ini krusial sebagai pondasi utama. Karena itu, 2025 difokuskan di tahap ini, dan pembangunan fisik dilanjutkan pada 2026,” jelasnya.

Ia menilai, pembangunan rumah dinas memiliki nilai strategis bagi pemerintah daerah. 

Selain dapat menghemat anggaran sewa setiap tahun, keberadaan rumah dinas juga akan menjadi aset daerah yang berdampak pada peningkatan nilai neraca keuangan.

“Ini bukan sekadar bangunan, tapi juga simbol marwah daerah. Selama 25 tahun Cimahi berdiri, baru kali ini memiliki rumah dinas resmi,” ungkapnya.

Ke depan, rumah dinas tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat tinggal kepala daerah, tetapi juga ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berinteraksi secara langsung.

“Insyaallah tahun ini bisa berjalan. Kita harapkan semua prosesnya lancar dan sesuai rencana,” pungkasnya. (Ganda Tb)

Tag : No Tag