Mendikbudristek : PTM Terbatas Diperbolehkan, Daftar Periksa Wajib Dipenuhi

Penulis/editor : Edie NS
3 Tahun lalu, Dibaca : 1141 kali

Webinar daring bertema “Dunia Pendidikan Saat Covid-19” dalam rangka ulang tahun IDN Times ke-7, Rabu (16/6) yang dihadiri Bupati Purwakarta, Bupati Dharmasrya, dan Walikota Singkawang.

Jakarta, medikomonline --- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengapresiasi para kepala daerah yang terus bergerak menyelamatkan pendidikan di wilayah masing-masing. “Bapak dan ibu bisa dikategorikan bupati dan walikota penggerak,” puji Menteri Nadiem pada webinar daring bertema “Dunia Pendidikan Saat Covid-19” dalam rangka ulang tahun IDN Times ke-7, Rabu (16/6) yang dihadiri Bupati Purwakarta, Bupati Dharmasrya, dan Walikota Singkawang.

Kemendikbudristek mensurvei mengapa sekolah-sekolah belum menggelar PTM terbatas, sebanyak 60-70 persen menjawab karena tidak diperbolehkan pemerintah daerah dan Satgas Covid-19, padahal seluruh kriteria sudah terpenuhi. Pada kesempatan ini, ia kembali menegaskan bahwa semua sekolah di Indonesia yang ingin menyelenggarakan PTM terbatas, diperbolehkan asalkan mengikuti protokol kesehatan dan memenuhi daftar periksa. Pengecualiannya adalah jika pemerintah daerah setempat memberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) maka pelaksanaan PTM terbatasnya ditunda.

“Semua kepala daerah harus mengikuti contoh-contoh terbaik bupati dan walikota ini. Laksanakan PTM Terbatas seaman mungkin, barulah kalau PPKM, PTM Terbatas dihentikan. Perlu dilatih dari sekarang agar Angka Partisipasi Kasar (APK) Bapak/Ibu semuanya tidak terpukul, dapat memitigasi stres pada anak, kekerasan domestik, pernikahan dini. Semuanya akan meledak kalau tidak ada tindakan secepat mungkin,” Mendikbduristek mengingatkan.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, mengakui tidak semua wilayah di Purwakarta terjangkau jaringan internet untuk menunjang PJJ daring. “Kita terus menyesuaikan dan bergerak, memastikan agar anak-anak dan orang tua bisa menerima dan paham,” kata Bupati Anne. Ia menambahkan, ada penurunan semangat dan kejenuhan anak yang menganggap pengawasan orang tua lebih rendah daripada guru-guru. “Akhirnya, kita berinovasi untuk menjaga semangat belajar anak dengan meluncurkan Klinik BDR,” kata Anne.

Klinik BDR ini, dijelaskan Anne, dibuat lewat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Ada tiga tim, mulai dari tim supervisi yang bertugas membantu pihak-pihak yang kesulitan, tim teknologi informasi (TI) yang membantu anak-anak BDR dengan sistem daring, kemudian ada tim dari sekolah yang juga berisi guru BK, yang akan menerima laporan dan pengaduan. “Misalnya, anak-anak tidak mau belajar, sulit belajar online. Tim ini yang akan menerima laporan dan kita jemput bola ke rumah peserta didik dan kita berkomunikasi dengan orang tua,” ujar Anne.

Anne menuturkan, Purwakarta, memakai kurikulum darurat yang disederhanakan sesuai anjuran Kemendikbudristek agar peserta didik bisa tetap belajar walau masih dalam pandemi. Namun jika masalah yang ditemukan di lapangan adalah ketidakpunyaan media belajar, maka jalan keluarnya adalah belajar luring. Sampai saat ini tidak ada masalah, PTM terbatas diuji coba di tiga kecamatan. Dua kecamatan di antaranya adalah zona hijau dan tidak ada penyebaran. Untuk 15 lainnya, kita coba simulasi, di mana per satu wilayah, (dipilih) satu perwakilan sekolah untuk simulasi. Berjalan dengan baik, tapi kita hentikan PTM karena laju Covid-19 tinggi,” kata Anne.

Anne mengungkapkan, di Purwakarta, jumlah PTK yang sudah vaksinasi sebanyak 91 persen. “Kita tinggal menyelesaikan 9 persen lagi, InsyaAllah besok vaksinasi massal. Kita targetkan seluruh guru swasta dan negeri kita selesaikan vaksinasi,” harap Anne.

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mengakui bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah amat penting. “Kalau kita serahkan seluruhnya ke Mas Menteri, pusing nanti. Jadi, kita saling menguatkan di daerah agar anak-anak bangsa tetap bisa belajar. Alhamdulillah, sudah 100 persen guru dan tenaga kependidikan kita divaksinasi. Kami tetapkan, kalau belum divaksinasi, tidak boleh mengajar di sekolah,” ujar Bupati Riska.

Disampaikan Bupati Riska, ada daerah-daerah yang berharap agar Dana ALokasi Khusus (DAK) 2022 dapat dipergunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik tapi juga untuk penguatan digitalisasi sekolah. “Kami dukung digitalisasi sekolah Mas Menteri, karena semua telah berubah, sekarang informasi begitu cepat. Walau guru-guru kita masih ada yang gagap teknologi. Kita berharap ada penguatan jaringan dengan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga data Kominfo menyebutkan ada sekitar 12.400 yang belum terjangkau internet. Apa yang bisa kami lakukan dari daerah, apa yang bisa dilakukan pusat, inilah yang harus dikolaborasikan,” tutur Bupati Riska..