Catatanku Mengenai Sebuah Nama: Galuh
Bagiku tidak masalah nama daerah mau diganti menjadi apa.
Siklus itu tampaknya akan terus terjadi, dari Ciamis mau menjadi Galuh, dulu
dari Galuh menjadi Ciamis. Bagiku itu hanya sebuah nama.
Nama bisa sangat multitafsir tergantung bagaimana
mengartikannya baik dari sisi tata bahasa maupun historis.
Menanggapi polemik hangat yang ada terkait nama sebuah
daerah, saya teringat sudut pandang William Shakespeare. Ia mengungkapkan:
"What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell
as sweet." (Apalah arti sebuah nama?)
Andaikata kamu memberikan nama lain untuk Kabupaten Ciamis,
kabupaten itu akan tetap menjadi daerah yang bernuansa Ciamis atau bernuansa
Galuh. Nuansa kedaerahan tidak akan musnah sepanjang sejarah itu dijaga dan
dilestarikan.
Namun kini banyak kelatahan di negeri karena kalau tidak
heboh maka tidak gaul, tidak bisa mengikuti tuntutan zaman. Banyak yang lupa
bahwa era zaman kadang by design kelompok iluminits maupun oligarki.
“Jika Boleh Menawar, Tanpa Mengubah Dokumen Administrasi, Cukup
Jadi Nama Ciamis – Galuh”.
Mengubah nama versi petung Jawa, juga masih sering diikuti
oleh sebagian manusia. Atas nama leluhur mengganti nama, namun hanya sebatas
dimensi leluhur. Sedangkan dalam dimensi administratif, tidak perlu mengubah.
Karena implikasinya yang sangat panjang dan cost-nya mahal.
Misal, di primbon Jawa. Ada nama dan istrinya misal bila
dijumlah ketemu itungan *lungguh* yang artinya perekonomiannya sekadar cukup.
Untuk mencapai *Sri* yang artinya duitnya mengumpul banyak dan barokah, maka
itu berarti nama itu pun harus diganti dengan nama seizin leluhur.
Begitu pun nama daerah andai diganti, berani tidak menawar di
prasyarat sehingga tidak mengubah seluruh dokumen warga Ciamis? Bayangkan jika
harus mengubah semua dokumen negara karena ambisi sekelompok elit yang ingin
namanya tercantum dalam sejarah Galuh di abad milenal ini.
Mengapa para elit hobi masturbasi nama? Bukankah kelaparan,
ancaman sampah, ancaman merosotnya kualitas pendidikan, dekadensi moral, krisis
identitas bangsa, dan lain-lain sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak?
Berpikirkah mereka jika suatu saat tanpa diduga terjadi “Terranocity” di mana
daerah menghancurkan warganya?
Maka semestinya kita cerdas bersikap, meski perut sering
kelaparan.
Quo vadis?
Advertisement
Berita Terkait
Sosial lainnya
Kemacetan di Jalan Cimincrang Akibat Aktivitas Kawasan Gedebage, Apa Solusinya
Parkir Berantakan di Kampus 1 UIN SGD Bandung, Siapa yang Harus Berbenah

Angkutan Umum Ngetem di Bundaran Cibiru, Picu Kepadatan Kendaraan

Dari Gedung Merdeka: Tantan Sulthon Bukhawan Resmi Pimpin PWI Jabar 2026-2031

Peringati Hari Angklung Sedunia, PWI Depok Gelar Harmoni Angklung 2026 Diikuti 360 Peserta se-Jabodetabek

PWI Bekasi Raya Serukan Doa untuk Lima Jurnalis: Solidaritas Tak Berhenti di Ruang Redaksi

Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Kecamatan Lewigoong Sukses Digelar

Ribuan Warga Serbu Kolam Al Kamil, 1,5 Ton Ikan Ditebar untuk Meriahkan HUT RI

Advertisement



