MS Keloko: Pekerja Rentan di Kabupaten Karo Wajib Diberi Perlindungan Sosial
KARO,
Medikomonline.com – Pemerhati
buruh dan pembangunan Kabupaten Karo MS Keloko mengatakan, para pekerja rentan
di Kabupaten Karo wajib diberikan perlindungan sosial sebagai bentuk
implementsi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
"Para pekerja rentan yang ada di
Kabupaten Karo sangat layak dan wajib diberikan perlindungan sosial sebagai
bentuk implementsi Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021. Karena itu
pemangku kebijakan dapat memberikan perlindungan sosial jaminan terhadap para
pekerja rentan ini," kata MS Keloko melalui telepon selulernya di
Kabanjahe, Kamis (8/7/2021).
Pekerja rentan (precarious work) merupakan pekerja sektor informal yang kondisi
kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, dan
berpenghasilan sangat minim. Rentan terhadap gejolak ekonomi, dan tingkat
kesejahteraan di bawah rata-rata, di antaranya petani, pedagang kaki lima, sopir
angkot, tukang becak, dan pekerja bukan penerima upah.
Keloko menegaskan, banyak konflik sosial yang
terjadi akibat kesenjangan ekonomi dan pendekatan melalui jaminan sosial
ketenagakerjaan dinilai dapat menumbuhkan solidaritas di antara masyarakat dan
dapat membantu gerak ekonomi bagi peserta yang ditinggal keluarga karena
meninggal dunia.
"Untuk itu jaminan sosial bagi pekerja
rentan yang ada di Kabupaten Karo perlu diperhatikan secara serius oleh
pemimpin daerah melalui APBD-nya untuk membiayai iuran jaminan sosial
ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh pekerja rentan atau bisa juga dilakukan
melalui corporate sosial responsibility
(CSR) perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Karo," ujarnya.
Setia B Sitepu, salah satu pekerja rentan beca
motor (Betor) di Pasar Kabanjahe menuturkan, pendapatannya sehari-hari hanya
cukup buat makan dan sewa rumah saja.
"Kami yang bekerja bawa beca motor di Pasar
Kabanjahe ini semuanya belum memiliki jaminan sosial, baik jaminan kesehatan, jaminan
kematian maupun jaminan tabungan hari tua. Kalau kesehatan ada beberapa dapat
melaui program KIS, tapi kalau jaminan kecelakaan kerja belum ada," ujar
Sitepu.
Hal senada juga disampaikan Tarigan. Mereka
sangat mendambakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka dalam hal
penjaminan sosial kecelakaan kerja dan jaminan sosial kematian yang ada pada
program BPJS Ketenagakerjaan.
Advertisement
Berita Terkait
Sosial lainnya
Kemacetan di Jalan Cimincrang Akibat Aktivitas Kawasan Gedebage, Apa Solusinya
Parkir Berantakan di Kampus 1 UIN SGD Bandung, Siapa yang Harus Berbenah

Angkutan Umum Ngetem di Bundaran Cibiru, Picu Kepadatan Kendaraan

Dari Gedung Merdeka: Tantan Sulthon Bukhawan Resmi Pimpin PWI Jabar 2026-2031

Peringati Hari Angklung Sedunia, PWI Depok Gelar Harmoni Angklung 2026 Diikuti 360 Peserta se-Jabodetabek

PWI Bekasi Raya Serukan Doa untuk Lima Jurnalis: Solidaritas Tak Berhenti di Ruang Redaksi

Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Kecamatan Lewigoong Sukses Digelar

Ribuan Warga Serbu Kolam Al Kamil, 1,5 Ton Ikan Ditebar untuk Meriahkan HUT RI

Advertisement



