Minggu, 22 November 2026
Medikom Online
Iklan
Terkini

Iklan

Iklan

Iklan

Iklan

Mantan Kades Bantarsari Tantang KPK Periksa Bupati Bekasi soal Anggaran Dana Desa

A

Agus/Manah

Minggu, 22 November 2026 · 21:37 WIB

21 menit lalu 14 kali dibaca
Mantan Kades Bantarsari Tantang KPK Periksa Bupati Bekasi soal Anggaran Dana Desa
MANAH/MEDIKOMONLINE.COM

BEKASI, Medikomonline.com – Persoalan pengurangan anggaran desa di Kabupaten Bekasi pada akhir 2025 kembali menjadi sorotan. Seorang mantan Kepala Desa Bantarsari, Kang Abuy, meminta aparat penegak hukum (APH), termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menelusuri kebijakan pengurangan anggaran Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) yang dialami sejumlah desa.

Kang Abuy bahkan menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan guna menjelaskan persoalan tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Plt Bupati saat itu, dr. Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa anggaran BHP dan BHR desa bukan dipotong, melainkan ditunda penyalurannya akibat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggaran tersebut dijanjikan akan disalurkan pada awal 2026.

Namun, menurut Kang Abuy, realisasi pengembalian anggaran yang diterima desa tidak sesuai dengan jumlah yang sebelumnya dikurangi.

Ia mencontohkan, dari pengurangan anggaran lebih dari Rp400 juta di desanya, dana yang dikembalikan hanya sekitar Rp96 juta.

"Kalau memang diperlukan, saya siap bersaksi dan memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum terkait persoalan pengurangan anggaran tersebut," ujar Kang Abuy, Minggu (22/11/2026).

Ia mengaku telah menanyakan persoalan serupa kepada sejumlah kepala desa lainnya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat desa yang mengalami kondisi hampir sama, meskipun besaran pengurangan dan pengembaliannya berbeda.

Selain persoalan BHP dan BHR, Kang Abuy juga menyoroti belum jelasnya realisasi anggaran tunjangan purnatugas bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurutnya, ketentuan mengenai hak purnatugas tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para mantan kepala desa dan perangkat desa.

Ia mengaku pernah menghubungi Bupati Bekasi melalui pesan WhatsApp untuk meminta penjelasan. Namun, hingga saat itu, ia mengaku belum memperoleh tanggapan.

Kang Abuy kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada salah satu pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi.

"Menurut keterangan yang saya terima, bukan tidak disalurkan, tetapi masih dalam pembahasan bersama anggota DPRD," tuturnya menirukan penjelasan salah satu pegawai DPMD berinisial Ca.

Kang Abuy berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai realisasi pengembalian BHP dan BHR serta kepastian anggaran purnatugas bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD.

Ia juga mendorong agar persoalan tersebut ditelusuri secara transparan sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di lingkungan pemerintahan desa. (Agus/MANAH)

Bagikan WhatsApp Facebook X Telegram

Advertisement

Advertisement