Urgensikah Kasus Harun Masiku, Kriminalisasi Politik ataukah Hanya Politisasi Kelas Dinosaurus

Penulis: Rajo Galan
4 Bulan lalu, Dibaca : 165 kali

Oleh Rajo Galan

(Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pasundan/Gema Pasundan)

Akhir-akhir ini kembali mencuat kasus Harun Masiku. Anehnya kasus Harun Masiku itu selalu mencuat menjelang pilpres dan momentum-momentum politik. Dalam minggu ini saja setiap harinya organisasi kepemudaan silih berganti mendesak KPK menangkap Harun Masiku.

Pertanyaannya, seberapa urgensi kasus Harun Masiku dibandingkan dengan kasus Joko Candra yang korupsi 546 miliar atau kasus korupsi PT Timah Rp300 triliun dan kasus BLBI Rp138 triliun.

Ataukah para demonstran ini ikut sayembara Maruar Sirait? Untuk bisa mendapatkan sayembara 8 miliar.

Tentunya sayembara ini sudah menginjak harkat derajat KPK karena Maruar Sirait seolah mengecilkan lembaga KPK dengan membuat sayembara ini. Buat dong sayembara juga untuk Kirana Kotama yang juga sampai hari ini buron.

Kenapa kasus Kirana Kotama ini tidak diramikan dan disayembarakan? Ini sebuah kelucuan Maruar Sirait kalau kami boleh sampaikan.

Kasus Harun Masiku adalah kasus suap senilai Rp600 juta yang menurut pandangan kami tidak ada sedikit pun merugikan negara. Bahkan mantan penyidik KPK menyampaikan kasus Harun Masiku adalah kasus teri.

Kasus Harun Masiku bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020. Wahyu ditangkap karena diduga menerima suap dari Harun untuk memuluskan langkahnya menggantikan Nazarudin Kiemas, anggota DPR RI dari PDIP yang meninggal dunia.  

Nah logikanya tidak akan ada suap bila Wahyu Setiawan eks Komisioner KPK tidak meminta sogokan kepada Harun Masiku.

Bahkan timbul pertanyaan kami apakah sebenarnya kasus Harun Masiku ini benar ditujukan kepada Harun Masiku? Atau ada muatan lain di balik kasus ini?

Kalau kita melihat banyak sekali kasus Harun-Harun Masiku di sekeliling kita. Contoh di dunia pekerjaaan untuk masuk ke suatu perusahaan itu harus melakukan suap untuk memperlancar dan mempermudah, selanjutnya mirisnya dalam dunia pendidikan untuk bisa masuk sekolah/kampus ternama dan favorit ada praktek-praktek sogok menyogok dan suap menyuap. Dan masih banyak sekali kasus suap di sekitar lingkungan kita. Bahkan yang paling terkecil kita membuat KTP saja ada praktek sogok menyogok dan suap menyuap karena kalau tidak pasti ada alasan "habis belangkonya".

Kami tidak sepakat dengan praktek suap menyuap atau sogok menyogok tetapi yang kami tidak suka itu ada Langkah-langkah praktek politisasi dan kriminalisasi dalam suatu kasus. Menurut kami masih banyak hal sangat urgen yang harus kita kritisi, kita kawal, dan kita lawan bersama.

Kasus-kasus di institusi Polri ada kasus yang sangat besar yaitu Polisi backing bandar narkoba yang jelas merugikan negara dan anak bangsa. Kasus polisi tembak polisi, kasus polisi tembak ibu kandung, polisi tembak anak SMK bahkan kasus intimidasi Polri. 

Tag : No Tag