Loading

Defisit Rp600 Miliar Hantui APBD Depok 2027, Ketua DPRD: Jangan Korbankan Sampah, BPJS, dan Pendidikan


Penulis: Lucy
6 Jam lalu, Dibaca : 52 kali


Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2026, Senin (02/11/2026)

Depok, Medikomonline.com - Defisit anggaran sebesar Rp600 miliar mewarnai Sidang Paripurna DPRD Kota Depok terkait pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (02/11/2026).


Wali Kota Depok Supian Suri, menegaskan komitmennya untuk menutup defisit tersebut melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan skema pembiayaan lainnya. Ia memastikan kondisi itu tidak akan mengganggu program prioritas.


"Komitmen kami jelas, defisit sebesar Rp600 miliar ini akan kami penuhi dan kami tutup dengan berbagai sumber. Pasti APBD kita aman dan program prioritas tetap berjalan," tegas Supian Suri di hadapan peserta sidang.


Supian menyebut pihaknya telah menyiapkan proposal kerja sama dan strategi optimalisasi potensi pendapatan daerah untuk menambal kekurangan tersebut.


Menanggapi itu, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna mengapresiasi komitmen Wali Kota yang menargetkan persetujuan APBD 2027 dapat tercapai pada Januari 2027.


"Kita mengapresiasi komitmen Pak Wali. Beliau sendiri yang mendeklarasikan untuk tingkat persetujuan APBD bisa dicapai di Januari 2027. Kita juga mengapresiasi proposal kerja sama yang ditawarkan," ujar Ade usai sidang.


Namun Ade menegaskan DPRD akan mengawal ketat pos-pos anggaran bernilai besar agar tidak menjadi beban fiskal di masa depan. Salah satunya rencana pinjaman daerah untuk pembangunan Flyover Juanda senilai Rp300 miliar.


"Flyover Juanda ini proyek strategis, nilainya besar Rp300 miliar. Kita harus pastikan skemanya tidak membebani APBD ke depan," jelasnya.


Selain infrastruktur, DPRD menekankan tiga sektor yang wajib menjadi prioritas utama di triwulan pertama 2027, yakni penanganan sampah, kesehatan termasuk jaminan BPJS, dan pendidikan.


"Untuk sampah, kesehatan BPJS, juga pendidikan yang anggarannya sudah jelas dan akan keluar di triwulan pertama Januari 2027, ini harus jadi prioritas," tegas Ade.


Dengan target pengesahan pada Januari 2027, DPRD dan Pemkot Depok akan mengintensifkan pembahasan terkait sumber pembiayaan dan efektivitas belanja, sembari memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah tantangan defisit Rp600 miliar.(Lucy)

Tag : No Tag

Berita Terkait