PKS Depok: UHC Bukan Politik, Tapi Hak Dasar Warga

Penulis: Lucy
19 Jam lalu, Dibaca : 49 kali

DEPOK, Medikomonline.com - Ada hal menarik di acara Coffee Talk yang digelar DPD PKS Kota Depok bersama insan pers di sebuah Rumah Makan di kawasan jalan Akses UI Depok, Sabtu (9/5/2026). Forum santai ini menjadi ruang dialog strategis, membahas isu Universal Health Coverage (UHC), perlindungan masyarakat miskin, hingga menjaga independensi pers.

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, H. Ade Firmansyah, menegaskan perjuangan PKS terkait pengembalian predikat UHC bukan sekadar kepentingan politik, melainkan bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat rentan.

Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 216 ribu warga Depok yang kepesertaan KIS PBI-nya nonaktif. “Ini soal hak dasar masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Semua fraksi DPRD sepakat agar UHC segera dikembalikan,” ujarnya.

Ade menilai sistem berbasis bansos saat ini menyulitkan masyarakat miskin karena terbatas pada kelompok tertentu dan hanya bisa mengakses rumah sakit mitra Pemkot Depok. Berbeda dengan UHC yang memungkinkan warga mendapat layanan BPJS di seluruh Indonesia. Ia menambahkan, rekomendasi DPRD kini tinggal menunggu implementasi pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, H. Khairulloh, menyoroti pentingnya menjaga marwah pers sebagai pilar keempat demokrasi. Ia mengingatkan agar jurnalis tetap menjadi penyampai fakta dan kebenaran, bukan terjebak polarisasi.

Khairulloh juga mengkritisi hilangnya sejumlah program sosial pasca pergantian pemerintahan, seperti santunan kematian bagi warga miskin dan pengurangan pembimbing rohani.

 “Silakan ganti nama program, tapi jangan hilangkan manfaatnya untuk rakyat kecil,” tegasnya.

Politisi PKS ini melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Pemerintah Kota Depok yang menghapus sejumlah program pro-rakyat.  

Dia menyesalkan keputusan Pemkot yang dianggap abai terhadap masyarakat kecil.  

“Program itu hanya Rp 1,8 miliar per tahun, langsung untuk rakyat, tapi tetap dihapus. Sungguh terlalu,” ujarnya.  

Ia menyoroti penghapusan program kesehatan seperti UHC yang sebelumnya membantu warga miskin. Menurutnya, alasan efisiensi anggaran justru merugikan masyarakat bawah.  

Dia bahkan membandingkan perlakuan pemerintah terhadap warga kaya dan miskin. “Kalau pejabat atau kiai meninggal, wali kota hadir bahkan kirim bunga. Tapi kalau orang miskin mati, berharap santunan kematian, programnya sudah dihapus,” tuturnya

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Depok, Heridianto, menegaskan bahwa acara ini merupakan bagian dari agenda membangun harmoni dengan seluruh elemen masyarakat. “Tagline kerja kami saat ini adalah harmoni dan sinergi. Tanpa kebersamaan, kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Depok,” ujarnya.  

Heridianto juga menekankan pentingnya meninggalkan perbedaan masa lalu demi fokus pada kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menambahkan, dalam pemerintahan daerah tidak ada istilah oposisi karena semua pihak memiliki tanggung jawab mendukung pelayanan publik.  

Senada Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bentuk cinta kepada masyarakat. “Kalau sudah saling kenal, ketika kita mengkritik tidak ada sekat lagi. Kritik itu justru karena sayang,” katanya.  

Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menyoroti tantangan dunia pers, terutama soal kesejahteraan wartawan dan keberlangsungan media. Ia mengingatkan agar masyarakat tetap mempercayai pers sebagai pilar demokrasi, bukan hanya informasi dari media sosial. (Lucy)

Tag : No Tag