Para Buruh KBB Sambangi Kantor DPRD KBB Sampaikan Aspirasi Perusahaan Nakal dan Validasi BPJS Tenagakerja yang Valid

Reporter: Fauzi K
9 Jam lalu, Dibaca : 42 kali

BANDUNG BARAT, medikomonline – Ratusan buruh KBB yang tergabung dalam Serikat Pekerja sambangi kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat dan kantor bupati. Para buruh langsung mendatangi kantor Bupati KBB dan disambut hangat oleh Wakil Bupati Bandung Barat Drs. H. Asep Ismail. Setelah berorasi di depan kantor bupati para buruh langsung menyabangi kantor DPRD KBB menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

Para buruh terlihat konvoi kendaraan menuju kantor DPRD KBB yang jaraknya sekitar 300 meter. Wakil bupati pun ikut dalam kendaraan roda 2 milik para buruh menuju gedung DPRD KBB. Kedatangan para buruh yang tergabung dalam serikat pekerja di KBB bersama Wakil Bupati KBB disambut hangat oleh Ketua DPRD Mohamad Mahdi dan Setwan. Setelah para buruh melakukan orasi dan menyampaikan beberapa tuntutan terkait validasi BPJS ketenaga kerjaan, outsourcing, dan beberapa aturan yang dianggap tidak pro para buruh, Wakil Bupati Bandung Barat didampingi Ketua DPRD Mohamad Mahdi memberikan tanggapan terkait sejumlah tuntutan, khususnya persoalan BPJS Ketenagakerjaan dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan.

Wakil Bupati Bandung Barat, Drs. H. Asep Ismail, M.Si. mengatakan pentingnya validitas data dalam penyelesaian persoalan BPJS yang melibatkan perusahaan dan pekerja yang harus valid dan tepat. Pemerintah telah berkomunikasi langsung dengan BPJS agar dilakukan koordinasi lebih intensif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil (Disdukcapil) dan Disnaker, Selasa (27/04/2026).

Lanjut Asep kunci dari persoalan ini ada di data. Saya sudah menyampaikan ke kepala cabang BPJS tenagakerja agar berkoordinasi dengan Disdukcapil dan Disnaker. Karena selama ini disampaikan seolah sudah selesai, tapi ternyata masih dalam tahap pengecekan dan singkoronisasi data.

Pemerintah daerah tidak ingin persoalan serupa terus berulang akibat data yang tidak akurat. Oleh karena itu, validasi data menjadi prioritas agar seluruh pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan.

Asep menekankan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Data harus benar-benar valid supaya semua bisa tercover dan menerima haknya. Pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran sesuai perencanaan, tinggal dipastikan semuanya tepat sasaran.

Asep menambahkan, Pemkab Bandung Barat berkomitmen untuk memastikan hak dan kewajiban masyarakat, khususnya para pekerja, dapat terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua DPRD Bandung Barat, Muhammad Mahdi, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan serikat pekerja dengan berkordinasi hingga ke tingkat pusat.

“Nanti kita akan koordinasi dengan komisi terkait, termasuk di DPR RI. Prinsipnya, kami ingin agar aspirasi ini benar-benar dirasakan langsung oleh pengambil kebijakan di pusat,” ujar Mahdi.

Ia menegaskan, DPRD sebagai wakil rakyat memiliki kewajiban untuk mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat, termasuk terkait dugaan pelanggaran oleh sejumlah perusahaan.

“Kalau menyangkut kepentingan masyarakat, kami pasti akan dorong. Ini juga berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah dan janji politik kepala daerah,” katanya.

Terkait dugaan adanya perusahaan yang tidak patuh, seperti membayar upah di bawah UMK, Mahdi menyebut DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dengan menginventarisasi data perusahaan yang diduga melanggar.

“Kami akan cek, benar atau tidak perusahaan-perusahaan yang disebutkan itu. Jangan sampai hanya sebatas rumor. Semua harus berbasis data yang valid,” tegasnya.

Tag : No Tag