Loading

Pemda Ciamis Tidak Serius Mengelola Program BPNT


Penulis: Herz_Cms/Editor: Mbayak Ginting
2 Tahun lalu, Dibaca : 766 kali


Beni Octavia, mantan anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai PDI - Perjuangan

CIAMIS, Medikomonline.com - Hiruk pikuk semerawutnya penyaluran Bantuan Sembako atau yang dikenal dengan istilah Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dari waktu ke waktu di Kabupaten Ciamis, seperti tidak ada perbaikan dan masih tetap jauh dari Pedoman Umum (Pedum) BPNT.

Hal ini diungkapkan Beni Octavia, mantan anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai PDI Perjuangan dari Dapil V meliputi Kecamatan Banjarsari, Banjaranyar, Purwadadi dan Lakbok.

Dirinya menilai, peran Pemerintah Kabupaten Ciamis harus hadir dan mendukung program BPNT. “Saya masih melihat kesemerawutan dan E-Warong menjadi mainan para oknum penguasa,” ujar Beni Oktavia kepada Medikomonline.com, Senin (30/8/2021).

“Permasalahan di lapangan sangatlah kompleks, besar unsur kepentingan para pengusaha yang berlindung di para oknum penguasa,” ungkap Beni.

Untuk mengatasi hal tersebut menurutnya, Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini khususnya Bupati Ciamis segera membuat rapat kerja dengan dinas terkait. Dinas yang berhubungan dengan komoditi untuk membahas standar kualitas dan harga supaya ada keseragaman, jangan sampai kualitas dan harga ditentukan para pengusaha beras (suplayer).

Pedum mengatakan, E-Warong sesungguhnya memiliki hak penuh dalam mengadakan komoditi. Namun mereka E-Warong seakan digiring oleh seseorang untuk diisi oleh pengusaha yang sudah tertuju.

Selain dari pada itu E-Warong yang semestinya bebas mencari komoditi dengan harga penawaran terendah supaya bisa menjual ke KPM dengan standar harga di pasaran mendapat komoditi bagi KPM lebih banyak. Kenyataan di lapangan, harga beli dan jual mereka ditentukan para suplayer. Jadi seolah-olah para E-Warong ini adalah pekerja dari pada suplayer,” katanya.

Lanjut Beni, bila dilihat di Pedum Bantuan Sembako tahun 2020 yang merupakan pengembangan dari program BPNT ini, tidak mengatakan harus beras medium atau premium, akan tetapi beras layak konsumsi.

Kenapa Pedum mengatakan demikian, ungkapnya, karena pemerintah pusat menginginkan perputaran roda ekonomi sampai ke tingakat bawah. Sehingga desa pun nantinya dapat terangkat produk lokalnya, dan para petani daerah terangkat pula derajatnya.

Sementara yang terjadi sekarang ini, penikmat program BPNT itu hanya segilitir pengusaha yang mempunyai kepentingan dan mereka berlindung di ketiak oknum penguasa bahkan ada pasokan beras dari luar kota,” terang Beni Octavia.

“Saya melihat Pemerintah Ciamis tidak ada keseriusan atau tidak sayang terhadap rakyatnya (KPM). Karena dari program yang menikmati keuntungan besar adalah pengusaha, penguasa yang memliki kekuatan dan yang menjadi dampak adalah KPM karena membeli beras dengan harga tinggi, jenis dan kualitasnya mereka tidak tahu dan karena itu sudah dipaket dengan komoditi yang lainnya,” tegasnya.

Saya berharap Bupati bisa mengintruksikan ke Dinas Indagkop untuk menentukan harga dengan melakukan operasi pasar. Dinas Pertanian dan Peternakan menentukan kualitas yang akan dipakai,” paparnya.

Kalau pemerintah serius menangani program ini dengan mengutamakan produk lokal, maka rakyat di Ciamis akan bisa lebih sejahtera selain dari pada itu produk dan nama Ciamis pun ikut terangakat,” harap Beni Octavia.  

Tag : No Tag

Berita Terkait