Penulis: Yans
8 Jam lalu, Dibaca : 28 kali
KABUPATEN SUKABUMI, Medikomonline.com - Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu daerah yang memperlihatkan bagaimana kebijakan pusat diuji di tingkat desa.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B yang menyasar ibu hamil, baduta, dan balita mulai diterjemahkan ke dalam praktik lapangan sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting.
Uji lapangan tersebut terlihat saat Bupati Sukabumi H. Asep Japar mendampingi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/Kepala BKKBN, Wihaji, dalam kegiatan Temu Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kecamatan Kabandungan, Senin (12/1/2026).
Menteri Wihaji menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan intervensi pangan. Faktor pernikahan usia dini, keterbatasan pemenuhan gizi, serta akses air bersih dan sanitasi masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah, termasuk Sukabumi.
“Jika akar masalah tidak disentuh, maka program berisiko tidak mencapai dampak optimal,” ujarnya.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memposisikan MBG 3B sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Bupati H.
Asep Japar menilai program tersebut bukan sekadar bantuan, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan daya saing generasi mendatang.
Menurutnya, efektivitas kebijakan pusat sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menyesuaikan program dengan kondisi sosial masyarakat desa.
Implementasi di lapangan bertumpu pada peran kader TPK yang menjadi penghubung langsung antara kebijakan dan keluarga penerima manfaat. Para kader tidak hanya mendistribusikan makanan bergizi, tetapi juga melakukan edukasi gizi serta pendampingan keluarga rawan stunting.
Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang, menyatakan bahwa sinergi pusat dan daerah terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari uji implementasi, rombongan juga melakukan kunjungan ke keluarga rawan stunting (KRS) dan meninjau rumah tidak layak huni di sejumlah desa.
Langkah ini dipandang sebagai upaya memastikan program nasional tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi berdampak langsung pada masyarakat.
Pelaksanaan MBG 3B di Kabupaten Sukabumi kini menjadi gambaran bagaimana jarak antara kebijakan pusat dan realitas desa dapat dipersempit melalui peran aktif pemerintah daerah dan pendamping lapangan.
Dalam konteks ini, Sukabumi tampil sebagai cermin awal efektivitas implementasi kebijakan pangan bergizi nasional. (Yans)
Tag : No Tag
Berita Terkait
Rehat
Tajuk
Memahami Pemikiran Jenderal Dudung Abdurachman
PERLUNYA MENGUBAH CARA PANDANG PEDAGANG DI LOKASI WISAT...
Berita Populer
Arief Putra Musisi Anyar Indonesia
Ketua Umum GRIB H Hercules Rozario Marshal, Saya Bagian Dari Masyarakat Indramayu
Project Fly High Terinspirasi dari Pengalaman Hidup Dr Joe dan Tamak
Dari Kegiatan Aksi Sosial, Hercules Kukuhkan Ketua DPC GRIB JAYA Se-Jawa Barat
Chief Mate Syaiful Rohmaan
SAU7ANA
GMBI Kawal Kasus Dugaan Penipuan PT. Rifan Financindo Berjangka di PN Bandung
Indramayu Diguncang Gempa Magnitudo 4.4, Kedalaman 280 Kilometer
Ivan Lahardika Arranger dan Komposer Indonesia
SAU7ANA Come Back