Loading

Ratusan Guru Honorer GTK Non ASN SMA/SMK Se-Jabar Lakukan Aksi Di Depan Gedung DPRD Provinsi Jabar Minta Dukungan Segera Di Angkat PPPK


Manah
23 Hari lalu, Dibaca : 91 kali


MANAH/MEDIKOMONLINE.COM Foto : saat guru honorer SMK/SMA dan SLB Negeri demo di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat

BEKASI, Medikomonline.com - Ratusan guru dan tenaga kependidikan honorer dari berbagai wilayah di Jawa Barat melakukan unjuk rasa didepan gedung DPRD Jabar dijalan poneogoro Kota Bandung, Senin (12/1/2025).

Para guru dan tenaga kependidikan honorer mereka berunjuk rasa dengan aksi long march, dari masjid PUSDAI ke gedung DPRD Jawa Barat, dan mereka  berunjuk rasa untuk meminta agar diangkat status mereka dari pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Yang awalnya ingin menuju Gedung Sate menemui Pejabat PEMPROV JABAR. 

Yudi Nurman Fauzi, Ketua forum komonikasi guru honorer SMK-SMA dan SLB Negeri se-Jawa Barat, dalam kesempatan ini mengatakan, ternyata hanya sedikit guru dan tenaga kependidikan honorer di Jawa Barat yang diangkat sebagai PPPK, melalui proses seleksi yang dibuka pemerintah pusat.

"Bahkan masih banyak terdapat guru honorer yang sudah puluhan Tahun mengabdi dan tinggal menunggu pensiun masih belum diangkat menjadi PPPK, dan banyak lagi teman-teman yang satu tahun lagi akan pensiun dan sudah mengabdi 20 Tahun belum juga ada kejelasan," ucapnya.

Yudi Nurman Fauzi, Ketua Forum komonikasi guru honorer SMK-SMA SLB se-Jawa Barat, menuntut Pemerintah agar serius dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh para guru dan tenaga pendidikan honorer.

"di Tahun 2024 ini, baru ada 1,529 guru honorer yang diangkat PPPK dari total 4000 guru honorer tingkat SMK-SMA dan SLB Negeri," ungkapnya.

Kurniawan, guru honorer Kabupaten Bekasi, juga mengatakan, bila mana ada sikap yang disampaikan dari pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat akan keterbatasan anggaran untuk pengkondisian atau pengangkatan PPPK non ASN yang terdata di BKN.

"Maka kami dari SMK dan SMA dari Kabupaten Bekasi, yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat maka kami meminta untuk dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi," tutup Kurniawan. (Manah)

Tag : No Tag

Berita Terkait