Tidak Sebatas Seremonial

Agil Nanggala, S.Pd.
5 Tahun lalu, Dibaca : 976 kali

Kepres No. 26 Tahun 2016 menegaskan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila yang merupakan ideologi bangsa, memang masih menuai pro dan kontra. Khususnya di kalangan akademisi. Konteks pengamalan Pancasila harus tetap dilaksanakan oleh setiap warga negara. Tanpa terjebak pada persoalan yang tidak terlalu mengganggu substansi Pancasila itu sendiri.

Momentum Spesial?

Penetapan pemenang Pilpres 2019, pada selasa 21 Mei 2019, memang menimbulkan riak politik yang kuat di masyarakat. Dengan bukti gelaran demo 21-22 Mei 2019, guna menuntut keadilan. Aksi semula berjalan damai, sampai larut malam berubah menjadi medan konflik yang memprihatinkan.

Demokrasi memang pisau bermata dua, ketika kecerdasan menjadi permasalahan utama. Buktinya banyak masyarakat yang terjebak oleh hoax, terutama mengenai dinamika gelaran pemilu. Isu sensitif memang menjadi komoditas efektif guna membakar kemarahan publik.

Terlalu banyak oknum yang memanfaatkan demokrasi demi kepentingannya. Sehingga terjadi bias, di mana letak demokrasinya, serta bagaimana penggunaanya. Pun setelah demokrasi diduetkan dengan hukum, nyatanya perilaku yang selalu mengatasnamakan demokrasi masih saja ditemui dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara kita.

Ricuhnya demo 22 Mei 2019, menjadi catatakan kelam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Senjata api kedap suara, anak panah beracun, bayaran dengan dollar Singapura, menjadi bukti kuat bahwa kericuhan tersebut telah disusun sistematis oleh oknum yang tidak bertangung jawab.

Walau kericuhan tersebut sudah berakhir, tetapi berdampak besar bagi kehidupan bangsa. Fasilitas umum rusak, timbulnya korban jiwa, pusat ekonomi merugi 1.5 triliun. Hasil dari aksi politis semata, yang kurang menggunakan rasionalitasnya.

Memperingati lahirnya Pancasila 1 Juni pada 2019 ini memanglah spesial. Pertama pada bulan suci Ramadan. Kedua pada masa gelaran pemilu, yang telah mencapai tahap sengketa di Mahkamah Konstitusi. Harusnya menjadi kesadaran bersama dalam menghadirkan iklim demokrasi yang sehat.  

Mari berkontemplasi “demo yang ricuh”, apakah mendeskripsikan perilaku kita yang sedang menjalankan ibadah di bulan suci, “saling memfitnah serta merugikan orang banyak” apakah membuktikan kita berusaha mencari pahala dari Yang Maha Kuasa. Kiranya siswa sekolah pun bisa menjawab kegundahan tersebut.

Negara ini lahir dari hasil perjuangan bersama, Perbedaan bukan menjadi alasan untuk melakukan hal yang inkonstutusional. Lebih berguna jika menggunakan kelebihan kita untuk membantu sesama, dari pada berteriak, ricuh yang keuntunganya entah untuk siapa.

Tidak untuk Seremonial

Memperingati lahirnya Pancasila pada bulan suci ini harus menjadi momentum sempurna, merajut kembali persatuan bangsa. Sebagai insan beragama dan berakal, kiranya kita malu dengan berbagai dinamika yang tidak perlu.

Cukuplah peristiwa tersebut menjadi pelajaran yang mendewasakan bangsa. Terlalu rendah nasionalisme kita, jika menggadaikan kepentingan negara demi ambisi politik belaka. Demokrasi memang berisik, tetapi harus tertib, semua memiliki prosedurnya, yang harus dihormati bersama.

Fatsun politik utama Indonesia, tentu Pancasila, sehingga segala perilaku masyarakat dalam berdemokrasi haruslah mereptesentasikan nilai-nilai Pancasila. Saling menghormati, serta menggunakan cara yang berdabab merupakan kunci mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Energi bangsa habis oleh konflik yang tidak perlu, sehingga permasalahan penting, seperti kesenjangan sosial, kesehatan, pemerataan pembangunan dan pendidikan, kurang mendapat perhatian lebih. Tentu menjadi catatan kita semua, apakah orientasi diberdirikannya bangsa Indonesia, saat ini sudah mulai beralih.

Memperingati memanglah mudah, yang sulit adalah menerapkannya dalam keseharian. Tentu kita mendambakan negeri yang aman, damai dan sejahtera, tetapi apakah perilaku kita sudah berekulivalen dengan keinginan kita. Renungkanlah dengan sungguh-sungguh.

Tabiat manusia, tidaklah gampang bersyukur, kurang apa negeri kita, tanahnya subur, lautnya luas. Jika kurang optimal dalam pengelolaannya, cukuplah disikapi dengan sewajarnya. Kerja bersama merupakan kunci dari bangsa ini tetap berdiri.

Kualitas individu terlihat dari cara berfikir serta emosinya dalam menghadapi suatu masalah. Karena sebentar lagi bulan suci berakhir, tentu harus dijadikan batu loncatan, untuk memingkatkan kapasitas diri kita sendiri, sebelum  menyambut kemenangan di idul fitri.

Mewujudkan Indonesia yang baldlatun thayyibatun wa rabbun ghafur tanpa usaha dan kesadaran bersama, akan sulit terealisasi. Maka tumbuhlah bersama seperti pepatah Soekarno, tentang sepasang kekasih yang diibaratkan sayap seekor burung, jika sama kuat, mampu terbang setinggi-tingginya.

Tanggung Jawab Bersama

Pemilu 2019 telah berakhir, apapun hasilnya harus dihormati, terlepas hasil dari putusan sengketa dari Mahkamah Konstitusi nanti. Siapa pun pemenangnya wajib kita dukung untuk mengoptimalkan pembangunan negeri ini.

Karena negara mengeluarkan dana yang tidak sedikit dalam membiayai pesta demokrasi ini. Terlebih berbagai kerugian lain yang harus dialami oleh negara. Tentu semakin menjadi alasan hasil dari pemilu ini akan berdampak bagi meningkatnya kesejahteraan bangsa. Jika tidak berdampak, apa gunanya kelelahan kita untuk menghadapi konflik yang tidak produktif.

Merayakan hari lahir Pancasila pada tahun politik, menjadi peluang dalam mewujudkan kembali keharmonisan masyarakat, yang sempat terbelah karena perbedaan dalam pandangan politik. Tidaklah salah, yang berbahaya itu berbeda dalam pandangan politik, menghancurkan persaudaraan bangsa.

Belajarlah pada Moh. Hatta, sampai akhir hayatnya, beliau memilih hidup sebagai “bapak bangsa”, yang sederhana, tanpa menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya, beliau mengajarkan integritas. Mari bijaksana, agar kita tidak mewariskan dendam politik pada anak cucu kita.

Agil Nanggala, S.Pd.

Mahasiswa S2 Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI

Tag : No Tag