Penulis: IthinK
3 Tahun lalu, Dibaca : 715 kali
BANDUNG,
Medikomonline.com
– Kemacetan lalu lintas di kawasan aglomerasi Bandung Raya (Kota/Kab Bandung –
Cimahi – Bandung Barat) dan Bodebek (Bogor – Depok – Bekasi) semakin meningkat.
Kondisi ini membawa kekhawatiran berbagai pihak, terutama epidemiolog. Mereka
memperingatkan kedatangan COVID-19 gelombang ketiga.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil mengatakan, kemacetan lalu lintas di kawasan aglomerasi ini
perlu disikapi pemda kabupaten/kota dengan disiplin dan penegakan hukum
protokol kesehatan.
Gubernur meminta petugas Satpol
PP/TNI/Polri mengawasi pergerakan orang di ruang-ruang publik dan komersial. Pemda
kabupaten/kota juga harus memastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol
kesehatan terutama menghindari kerumunan.
"Kalau ada keramaian di PKL, tempat
makan, dipastikan tidak terjadi kerumunan yang belebihan. Kalau kerumunannya
baik, masih jaga jarak kita masih izinkan dengan kebijakan- kebijakan
prokes," kata Gubernur.
Pemda Provinsi Jawa Barat juga terus
memantau kebijakan ganjil genap yang diberlakukan pemerintah daerah apakah
berjalan konsisten atau tidak. "Kami juga terus memonitor ganjil genap di
Kota Bandung untuk mengurangi mobilitas," kata Ridwan Kamil.
Gubernur mengatakan, kemacetan lalu
lintas merupakan konsekuensi peningkatan mobilitas masyarakat akibat pelonggaran
PPKM. Transisi keadaan dari pendemi ke endemi terus berjalan bertahap. Namun pergerakan
orang tetap perlu dipantau secara epidemiologis sehingga pandemi COVID-19 tetap
terkendali.
"Khususnya Kota Bandung, saya
sampaikan tingkat vaksinasinya yang tertinggi di Jawa Barat. Sehingga
kemungkinan dalam teorinya Kota Bandung menuju herd immunity," kata Ridwan
Kamil saat memimpin Rakor Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan
Ekonomi Daerah di Jabar di Gedung Pakuan Bandung, Senin (18/10/2021).
Gubernur mencontohkan, vaksinasi dosis
pertama Kota Bandung sudah di angka 90,22 persen atau melebih target 70 persen.
Sementara vaksinasi dosis kedua 67,97 persen mendekati target. Demikian juga Kota
Bogor dan Kota Cimahi vaksinasi dosis pertamanya sudah di atas 80 persen.
Meski tingkat vaksinasi tinggi, Gubernur
mengingatkan vaksin bukan obat, dan orang yang sudah divaksin tetap berpotensi
terpapar COVID-19 jika kedisiplinannya kendur.
Di wilayah perkantoran sesuai Instruksi
Kemendagri, khususnya untuk PPKM level 3 dan 2, penguatannya adalah dengan
surat keterangan sudah di-swab.
"Khususnya bagi tamu - tamu yang
akan berkunjung ke kantor pemerintahan. Protokol kesehatan pengetatannya itu
salah satunya memperlihatkan surat swab antigen, yang tidak terlalu
merepotkan," kata Gubernur.
Sementara untuk sertifikat vaksin
diperuntukkan di ruang- ruang publik, tempat pariwisata, mal, pertokoan, lokasi
event, dan lain sebagainya. "Termasuk juga memaksimalkan pemasangan QR
Code dengan aplikasi pedulilindungi.com di berbagai tempat di seluruh wilayah-
wilayah publik," tambahnya.
Tag : No Tag
Berita Terkait
Rehat
Tajuk
Memahami Pemikiran Jenderal Dudung Abdurachman
PERLUNYA MENGUBAH CARA PANDANG PEDAGANG DI LOKASI WISAT...
Berita Populer
Arief Putra Musisi Anyar Indonesia
Project Fly High Terinspirasi dari Pengalaman Hidup Dr Joe dan Tamak
Ketua Umum GRIB H Hercules Rozario Marshal, Saya Bagian Dari Masyarakat Indramayu
Dari Kegiatan Aksi Sosial, Hercules Kukuhkan Ketua DPC GRIB JAYA Se-Jawa Barat
Chief Mate Syaiful Rohmaan
SAU7ANA
GMBI Kawal Kasus Dugaan Penipuan PT. Rifan Financindo Berjangka di PN Bandung
Ivan Lahardika Arranger dan Komposer Indonesia
SAU7ANA Come Back
Mika Andrian Artis & Executive Producer