Strategi Mempermalukan Musuh dalam Perspektif Sun Tzu

Penulis: Dr. Dadang Solihin, S.E, M.A.
1 Jam lalu, Dibaca : 32 kali

Oleh Dr. Dadang Solihin, S.E, M.A.

Taprof Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI 17 Mei 2026

1. Pengantar

Kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke China pada 12–15 Mei 2026 untuk melakukan pembicaraan strategis dengan Xi Jinping kembali menegaskan bahwa rivalitas global saat ini tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer konvensional, melainkan juga oleh perang psikologi, perang persepsi, dan perang legitimasi. Dalam konteks tersebut, pemikiran Sun Tzu dalam The Art of War1 menjadi semakin relevan untuk memahami dinamika geopolitik abad ke-21.

Sun Tzu menegaskan bahwa kemenangan tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa peperangan. Dalam praktik geopolitik modern, prinsip tersebut diterjemahkan melalui strategi mempermalukan musuh secara diplomatik, politik, ekonomi, maupun informasi. Tujuan utamanya bukan sekadar penghinaan simbolik, tetapi penghancuran moral, legitimasi, dan kohesi internal lawan sehingga lawan kehilangan daya tawar strategisnya. Amerika Serikat dan Tiongkok pada saat ini terlibat dalam pola persaingan yang sangat mencerminkan pendekatan tersebut.

Amerika Serikat berupaya menekan legitimasi Tiongkok melalui isu hak asasi manusia di Xinjiang, Hong Kong, dan Tibet, serta melalui narasi global mengenai COVID-19. Sebaliknya, Tiongkok menggunakan diplomasi agresif “Wolf Warrior” untuk memperlihatkan kemunduran moral dan politik Amerika Serikat di mata negara-negara Global South. Persaingan tersebut menunjukkan bahwa perang modern telah bergeser  dari perang fisik menuju perang narasi dan persepsi global.

Dari perspektif geopolitik, rivalitas tersebut merupakan bentuk kontestasi antara kekuatan status quo dan rising power dalam memperebutkan pengaruh global. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep “Thucydides Trap”2, yaitu kecenderungan konflik antara kekuatan lama dan kekuatan baru. Indonesia sebagai negara besar di kawasan Indo-Pasifik berada pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap dampak rivalitas tersebut.

Dalam perspektif Ketahanan Nasional, perang persepsi global dapat memengaruhi stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan nasional Indonesia. Disinformasi, propaganda digital, polarisasi opini publik, serta penetrasi kepentingan asing berpotensi mengganggu kohesi nasional apabila tidak diantisipasi secara tepat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan ketahanan informasi dan ketahanan kepemimpinan nasional yang kuat agar tidak mudah terseret dalam konflik kepentingan global.

Dari perspektif Kepemimpinan Nasional, pemimpin Indonesia harus memiliki kecerdasan strategis, kemampuan membaca lingkungan strategis global, serta kemampuan menjaga keseimbangan diplomasi secara adaptif. Kepemimpinan nasional tidak boleh reaktif terhadap tekanan geopolitik, tetapi harus mampu menjaga kepentingan nasional berdasarkan prinsip bebas aktif.

Permasalahan ini juga berkaitan erat dengan Empat Konsensus Dasar Bangsa Indonesia. Implementasi nilai Pancasila menjadi fondasi moral dalam menghadapi perang narasi global agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri. Implementasi nilai UUD 1945 menegaskan kewajiban negara melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman ideologis dan informasi. Implementasi nilai NKRI mengharuskan seluruh elemen bangsa menjaga persatuan nasional di tengah tekanan geopolitik global. Sementara implementasi nilai Bhinneka Tunggal Ika menjadi benteng sosial budaya dalam menghadapi polarisasi yang dipicu perang persepsi internasional.

Dalam konteks Wawasan Nusantara, Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan geososial budaya yang utuh. Persaingan AS–Tiongkok jangan sampai memecah orientasi strategis nasional atau menjadikan Indonesia sekadar arena perebutan pengaruh kekuatan besar.

Sementara itu, dari perspektif Kewaspadaan Nasional, perang mempermalukan musuh ala Sun Tzu mengajarkan bahwa ancaman modern sering kali tidak tampak dalam bentuk agresi militer langsung, melainkan dalam bentuk perang informasi, perang ekonomi, dan manipulasi persepsi publik. Ancaman  tersebut lebih sulit dikenali karena bekerja melalui media digital, diplomasi internasional, hingga pengaruh budaya global.

Hakikat utama dari strategi mempermalukan musuh adalah perebutan legitimasi dan pengaruh tanpa perang terbuka. Apabila Indonesia gagal memahami dinamika tersebut, maka kepentingan nasional dapat terganggu melalui meningkatnya polarisasi domestik, ketergantungan ekonomi strategis, hingga melemahnya posisi diplomatik Indonesia di tingkat global. Karena itu, Indonesia harus memperkuat Ketahanan Nasional secara komprehensif dengan kepemimpinan nasional yang adaptif, berkarakter negarawan, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

2. Latar Belakang

Perkembangan lingkungan strategis global pada abad ke-21 menunjukkan perubahan mendasar dalam pola rivalitas antarnegara besar. Persaingan geopolitik tidak lagi hanya diwujudkan melalui penggunaan kekuatan militer konvensional, tetapi juga melalui perang psikologi, perang informasi, perang ekonomi, dan perang reputasi yang bertujuan melemahkan legitimasi lawan tanpa konfrontasi terbuka. Dalam konteks tersebut, strategi mempermalukan musuh menjadi salah satu instrumen geopolitik modern yang semakin sering digunakan oleh negara-negara besar untuk menghancurkan moral, kredibilitas, dan pengaruh lawan di mata masyarakat internasional maupun rakyat domestiknya sendiri.

Pemikiran Sun Tzu dalam The Art of War menjelaskan bahwa kemenangan tertinggi adalah kemenangan yang diperoleh tanpa peperangan fisik. Sun Tzu menekankan bahwa menghancurkan strategi, moral, dan kohesi internal musuh jauh lebih efektif dibandingkan menghancurkan kekuatan militernya secara langsung. Prinsip tersebut pada masa kini tercermin dalam  pola  rivalitas antara Amerika Serikat dan China yang saling menggunakan perang narasi dan perang persepsi sebagai bagian dari strategi geopolitik global.

Amerika Serikat secara konsisten menggunakan isu demokrasi, hak asasi manusia, transparansi pemerintahan, serta kebebasan sipil untuk menekan legitimasi Tiongkok di mata dunia internasional. Kritik terhadap isu Xinjiang, Hong Kong, Tibet, hingga narasi  mengenai pandemi COVID-19 menjadi instrumen untuk membangun persepsi bahwa Tiongkok merupakan ancaman terhadap tatanan internasional liberal. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menekan Tiongkok secara diplomatik, tetapi juga memperlemah citra kepemimpinan Xi Jinping di mata komunitas global.

Sebaliknya,  Tiongkok  juga menggunakan strategi serupa terhadap Amerika Serikat.  Melalui diplomasi agresif yang dikenal sebagai “Wolf Warrior Diplomacy”, Tiongkok berusaha membangun narasi bahwa Amerika Serikat sedang mengalami kemunduran moral, politik, dan ekonomi. Ketimpangan sosial, polarisasi politik domestik, diskriminasi rasial, hingga kegagalan penanganan pandemi dijadikan bahan propaganda untuk memperlihatkan kelemahan Amerika Serikat sebagai pemimpin global. Dengan demikian, rivalitas kedua negara berkembang menjadi perang legitimasi global yang tidak hanya melibatkan kekuatan negara, tetapi juga media internasional, teknologi digital, platform media sosial, dan opini publik dunia.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa geopolitik modern telah memasuki era perang multidimensi. Medan pertempuran tidak lagi terbatas pada wilayah darat, laut, udara, dan ruang angkasa, tetapi juga mencakup ruang siber, ruang informasi, dan ruang persepsi publik. Dalam situasi demikian, negara yang mampu mengendalikan narasi global akan memiliki pengaruh strategis yang lebih besar dibandingkan negara yang hanya mengandalkan kekuatan militer.

Indonesia sebagai negara besar di kawasan Indo-Pasifik menghadapi tantangan yang sangat kompleks akibat rivalitas tersebut. Posisi geografis Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat perhatian geopolitik dunia. Indonesia berada di jalur perdagangan  internasional, jalur  komunikasi  laut  strategis, dan kawasan yang menjadi titik temu kepentingan kekuatan besar global. Karena itu, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari dampak rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok.

Tekanan geopolitik tersebut dapat memengaruhi stabilitas nasional Indonesia dalam berbagai aspek. Pada bidang politik, perang narasi global berpotensi memicu polarisasi opini  publik domestik. Pada bidang ekonomi, rivalitas perdagangan dan teknologi dapat memengaruhi stabilitas investasi, rantai pasok global, serta ketergantungan teknologi nasional. Pada bidang sosial budaya, derasnya arus informasi dan propaganda asing dapat memengaruhi identitas nasional dan kohesi sosial masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif Ketahanan Nasional, situasi ini menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan ideologi, ketahanan informasi, ketahanan digital, dan ketahanan sosial budaya bangsa Indonesia. Indonesia harus mampu menjaga independensi strategis nasional agar tidak terseret dalam konflik kepentingan kekuatan besar. Politik luar negeri bebas aktif harus tetap menjadi landasan utama diplomasi Indonesia dalam menghadapi rivalitas geopolitik global.

Tabel

Indikasi Strategis Rivalitas AS–Tiongkok dalam Perspektif Sun Tzu

Tabel di atas menunjukkan bahwa rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok telah berkembang menjadi perang multidimensi yang mencakup aspek diplomasi, ekonomi, teknologi, informasi, dan psikologi global. Strategi mempermalukan musuh digunakan sebagai instrumen untuk menghancurkan legitimasi lawan tanpa peperangan terbuka. Kedua negara tidak hanya berupaya memenangkan persaingan kekuatan material, tetapi juga berusaha mengendalikan persepsi publik internasional agar memperoleh pengaruh geopolitik yang lebih besar.

Bagi Indonesia, kondisi tersebut mengandung risiko sekaligus peluang strategis. Risiko muncul apabila Indonesia gagal menjaga independensi nasional dan terjebak dalam polarisasi geopolitik global. Indonesia dapat menjadi arena perebutan pengaruh politik, ekonomi, maupun informasi yang berpotensi melemahkan stabilitas nasional. Namun di sisi lain, rivalitas tersebut juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat perannya sebagai kekuatan penyeimbang strategis di kawasan Indo-Pasifik melalui diplomasi aktif, pembangunan ekonomi nasional, dan penguatan Ketahanan Nasional.

Dalam perspektif Lemhannas RI, tantangan utama Indonesia adalah memastikan bahwa seluruh unsur Astagatra tetap kokoh menghadapi dinamika geopolitik global. Ketahanan ideologi harus diperkuat melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ketahanan politik harus dijaga melalui demokrasi yang stabil dan berintegritas. Ketahanan ekonomi harus diperkuat melalui kemandirian nasional dan hilirisasi industri strategis. Ketahanan sosial budaya harus diwujudkan melalui penguatan identitas nasional dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan demikian, pemahaman terhadap strategi mempermalukan musuh ala Sun Tzu menjadi penting bukan untuk membangun permusuhan, tetapi untuk meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi perang narasi dan perang persepsi global yang semakin kompleks pada era geopolitik modern.

3. Pembahasan

Strategi mempermalukan musuh merupakan bagian dari bentuk perang nonmiliter yang bertujuan menghancurkan legitimasi, moral, dan kepercayaan publik lawan tanpa konfrontasi fisik secara langsung. Strategi ini berkembang seiring transformasi lingkungan strategis global yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, media digital, dan interdependensi ekonomi dunia. Pada era geopolitik modern, kemenangan  tidak lagi hanya ditentukan oleh superioritas militer, tetapi juga oleh kemampuan mengendalikan  persepsi, opini publik, dan legitimasi internasional.

Pemikiran Sun Tzu dalam The Art of  War menegaskan bahwa kemenangan tertinggi adalah kemenangan yang diperoleh tanpa peperangan terbuka. Prinsip tersebut saat ini terlihat jelas dalam rivalitas antara Amerika Serikat dan China yang sedang menjalankan perang legitimasi global melalui berbagai instrumen nonmiliter. Amerika Serikat berupaya mempertahankan posisinya sebagai pemimpin tatanan dunia liberal dengan menggunakan isu demokrasi, hak asasi manusia, transparansi, dan supremasi hukum sebagai instrumen diplomasi global. Sebaliknya, Tiongkok membangun narasi kebangkitan dunia multipolar dengan menampilkan keberhasilan ekonomi, stabilitas politik, serta kemitraan strategis dengan negara-negara berkembang sebagai alternatif terhadap dominasi Barat.

Persaingan tersebut menunjukkan bahwa geopolitik abad ke-21 telah bergerak menuju perang narasi dan perang persepsi global. Media internasional, platform digital, kecerdasan buatan, dan media sosial menjadi arena baru pertarungan pengaruh antarnegara. Dalam konteks ini, strategi mempermalukan lawan dilakukan melalui pengungkapan kelemahan politik, kegagalan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, maupun ketidakmampuan kepemimpinan dalam menghadapi krisis global. Tujuannya adalah menciptakan persepsi bahwa lawan kehilangan legitimasi moral dan politik di mata masyarakat internasional.

Dari perspektif geopolitik Indonesia, perkembangan tersebut harus dipahami sebagai perubahan karakter ancaman nasional. Ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi hanya berbentuk agresi militer, tetapi juga infiltrasi informasi, manipulasi opini publik, perang siber, dan tekanan ekonomi global. Oleh karena itu, konsep Ketahanan Nasional Indonesia harus diperluas secara multidimensional dengan memperkuat ketahanan ideologi, ketahanan informasi, ketahanan ekonomi, ketahanan digital, dan ketahanan sosial budaya.

Indonesia sebagai negara besar di kawasan Indo-Pasifik memiliki posisi strategis sekaligus rentan terhadap dampak rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Letak geografis Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional dan jalur komunikasi laut strategis menjadikan Indonesia sebagai arena perebutan pengaruh geopolitik global. Dalam situasi tersebut, Indonesia harus mampu menjaga independensi strategis nasional agar tidak terseret ke dalam blok kekuatan tertentu yang dapat mengganggu kepentingan nasional jangka panjang.

Politik luar negeri bebas aktif harus tetap menjadi landasan utama diplomasi Indonesia. Indonesia perlu memperkuat diplomasi strategis yang adaptif, fleksibel, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Hubungan baik dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok harus dijaga secara seimbang tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan nasional. Indonesia tidak boleh menjadi subordinat kepentingan geopolitik negara lain, melainkan harus tampil sebagai kekuatan penyeimbang strategis yang mampu menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Selain diplomasi, Indonesia juga perlu membangun kapasitas nasional dalam menghadapi perang informasi global. Perkembangan teknologi digital memungkinkan penyebaran propaganda, disinformasi, dan manipulasi opini publik secara cepat dan masif. Dalam kondisi demikian, masyarakat Indonesia dapat menjadi sasaran operasi pengaruh asing yang bertujuan memecah persatuan nasional dan menciptakan instabilitas politik domestik.

Karena itu, penguatan literasi digital masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat harus memiliki kemampuan kritis dalam memilah informasi, memahami propaganda digital, serta menghindari polarisasi sosial akibat manipulasi media. Negara juga perlu memperkuat keamanan siber nasional melalui pengembangan teknologi nasional, penguatan infrastruktur digital strategis, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi.

Dalam perspektif Ketahanan Nasional, perang informasi global merupakan ancaman serius terhadap stabilitas bangsa. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, propaganda asing  dapat memengaruhi ideologi masyarakat, memperuncing konflik sosial, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan sektor swasta menjadi sangat penting dalam menjaga ruang informasi nasional agar tetap sehat, produktif, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

Kepemimpinan nasional menjadi faktor penentu dalam menghadapi dinamika geopolitik global tersebut. Pemimpin nasional harus memiliki wawasan geopolitik yang luas, kemampuan membaca perubahan lingkungan strategis, serta kecerdasan dalam merumuskan kebijakan nasional yang adaptif terhadap perubahan global. Kepemimpinan nasional tidak boleh bersifat reaktif atau pragmatis jangka pendek, tetapi harus memiliki orientasi strategis jangka panjang demi menjaga keberlanjutan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam perspektif Lemhannas RI, kepemimpinan nasional harus mencerminkan karakter negarawan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemimpin nasional harus mampu menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya arus globalisasi dan polarisasi geopolitik internasional. Kepemimpinan nasional juga harus mampu membangun kepercayaan publik, memperkuat kohesi sosial, serta menjaga stabilitas nasional dalam menghadapi tekanan global yang semakin kompleks.

Sementara itu, dalam perspektif Wawasan Nusantara, Indonesia harus tetap memandang dirinya sebagai satu kesatuan geopolitik yang utuh dan tidak terpisahkan. Rivalitas global tidak boleh memecah kohesi nasional melalui infiltrasi ideologi, polarisasi politik, maupun konflik identitas sosial budaya. Keberagaman bangsa Indonesia justru harus dijadikan kekuatan strategis nasional dalam menghadapi tekanan eksternal.

Sun Tzu mengingatkan bahwa kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang diperoleh melalui penghancuran fisik, melainkan kemenangan yang mampu menciptakan stabilitas dan pengaruh tanpa peperangan terbuka. Dalam konteks Indonesia, hal tersebut berarti bahwa pembangunan Ketahanan Nasional, penguatan diplomasi strategis, pengembangan kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan penguatan karakter kebangsaan merupakan instrumen utama untuk menghadapi rivalitas geopolitik global abad ke-21.

Dengan demikian, strategi mempermalukan musuh yang digunakan dalam rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok harus dipahami Indonesia sebagai pelajaran strategis untuk memperkuat kewaspadaan nasional. Indonesia harus mampu menjadi bangsa yang tangguh, mandiri, dan berdaulat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, kepentingan nasional, dan semangat persatuan dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks.

4. Penutup

Dinamika geopolitik abad ke-21 menunjukkan bahwa perang modern telah berubah menjadi perang persepsi, perang legitimasi, dan perang pengaruh global. Strategi mempermalukan musuh sebagaimana diajarkan Sun Tzu kini menjadi instrumen penting dalam rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertempuran tidak lagi hanya berlangsung di medan perang, tetapi juga di ruang diplomasi, media internasional, teknologi digital, dan opini publik dunia.

Bagi Indonesia, situasi ini merupakan tantangan strategis yang harus dihadapi dengan kecerdasan geopolitik, kewaspadaan nasional, dan kepemimpinan nasional yang visioner. Indonesia tidak boleh sekadar menjadi objek perebutan pengaruh kekuatan besar, melainkan harus tampil sebagai subjek geopolitik yang mampu menjaga kedaulatan, persatuan, dan kepentingan nasionalnya sendiri.

Ketahanan Nasional Indonesia harus dibangun secara komprehensif, integral, holistik, integratif, dan profesional. Ketahanan ideologi harus diperkuat melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan politik  harus diwujudkan melalui demokrasi yang sehat dan berintegritas. Ketahanan ekonomi harus diperkuat melalui kemandirian nasional dan penguasaan teknologi strategis. Ketahanan sosial budaya harus dibangun melalui penguatan identitas nasional dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Di tengah perang narasi global, bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin nasional yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki watak kebangsaan, moralitas negarawan, serta keberanian menjaga kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau kekuatan asing. Kepemimpinan nasional harus mampu menjadi jangkar stabilitas bangsa sekaligus navigator strategis dalam menghadapi turbulensi geopolitik global.

Wawasan Nusantara harus terus menjadi landasan berpikir strategis bangsa Indonesia. Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan geopolitik yang utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Persatuan nasional merupakan kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi tekanan global yang semakin kompleks dan multidimensional.

Pada akhirnya, ajaran Sun Tzu mengingatkan bahwa kemenangan tertinggi bukanlah menghancurkan lawan melalui peperangan terbuka, melainkan menciptakan situasi strategis yang membuat lawan kehilangan kemampuan untuk mendominasi. Dalam konteks Indonesia, kemenangan sejati adalah ketika bangsa ini mampu menjaga persatuan, memperkuat Ketahanan Nasional, mempertahankan kedaulatan, dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 di tengah rivalitas global yang semakin tajam.

Indonesia harus hadir sebagai bangsa besar yang bermartabat, berkarakter, dan berdaulat; bangsa yang mampu berdiri tegak  dalam percaturan dunia dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, semangat kebangsaan, dan kepentingan nasional.

Daftar Pustaka

Allison, G. (2017). Destined for war: Can America and China escape Thucydides’s trap? Houghton Mifflin Harcourt.

Brzezinski, Z. (1997). The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives. Basic Books.

Clausewitz, C. V. (1989). On war. Princeton University Press. Kissinger, H. (2011). On China. Penguin Books.

Mearsheimer, J. J. (2014). The tragedy of great power politics. W. W. Norton & Company. Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs.

Nye, J. S. (2011). The future of power. PublicAffairs.

Sun Tzu. (2005). The Art of War. Shambhala Publications.

Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. McGraw-Hill. Zedong, M. (2000). On protracted war. Foreign Languages Press.

Tag : No Tag