Loading

(Jangan) Kembali ke MPR


Dadan Supardan
4 Tahun lalu, Dibaca : 374 kali


Wacana pemilihan Presiden (Pilpres) oleh MPR membuat jagat perpolitikan di Indonesia riuh. Efisiensi anggaran menjadi landasan argumen yang mendasar. Pertikaian horizontal juga dijadikan penguatan. Lalu, kecenderungan banyak mudaratnya dicuatkan. Tujuannya untuk lebih melogiskan dan kalau bisa memungkas perdebatan.

Prokontra terus menajam. Di sisi lain pemilihan presiden tidak langsung dinilai sama halnya dengan pengkebirian kedaulatan rakyat. Sebab, sesungguhnya rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Siapapun pemimpin atau penguasanya ditentukan oleh rakyat. 

Dalam konteks ini, rakyat menjadi objek sekaligus subjek kekuasaan negara. Maka, tak akan sudi jika kedaulatan yang sudah direngkuh lesap kembali. Artinya, pilpres jangan kembali ke MPR. “One man one vote” terasa lebih elegan dan demokratis banget.

Rakyat pun bisa dipastikan ogah bila harus menghambur-hamburkan uang untuk pesta demokrasi. Rakyat jauh dari sifat hura-hura, apalagi huru hara. Namun, apabila kedaulatannya disalahgunakan---dengan modus pilpres tidak langsung---rakyat akan mati-matian menentang. Perkara biaya, berapa pun tak jadi soal. Sebab, tidak murah memang harga sebuah kedaulatan.

Coba juga dibayangkan, siapa yang dapat menjamin kalau anggota MPR merupakan representasi rakyat. Siapa juga yang yakin ada anggota MPR yang sungguh-sungguh memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat.

Jadi, manakala pilpres tidak langsung dijalankan, dikhawatirkan kedaulatan rakyat malah diperjualbelikan. Pola transaksional lebih mengedepan. Posisi rakyat? Sudah pasti dilupakan.

Lalu dalam perjalanannya, terbangun persekongkolan antara eksekutif dan legislatif. Politik balas budi menjadikan keduabelah pihak bersekutu untuk melanggengkan kepentinga. Kalau sudah begitu, fungsi pengawasan menjadi absurd.

Belum lagi menghadapi dominasi parpol. Bagaimanapun anggota MPR dari unsur DPR tak ubahnya sebagai abdi partai. Bukan abdi rakyat. Semangatnya juga ditengarai lebih menghambakan kekuasaan. Bukan pengabdian. ***

Tag : No Tag

Berita Terkait