DPRD Jabar Soroti PPDB 2024, Meninggalkan Banyak Masalah

Penulis: IthinK
9 Bulan lalu, Dibaca : 302 kali

BANDUNG, Medikomonline.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menyoroti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024.

PPDB tahap pertama jalur zonasi dan afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) pendaftaran pada 3-7 Juni 2024 dan pengumuman hasilnya dilakuan pada 19 Juni 2024.

PPDB tahap kedua jalur perpindahan tugas orang tua/anak guru, prestasi nilai rapor, dan prestasi kejuaraan pendaftaran pada 24-28 Juni 2024 dan hasilnya diumumkan pada Senin 5 Juli 2024.

Daddy menjelaskan, selesainya PPDB tidak berarti semua lancar-lancar saja. “PPDB 2024 ternyata masih meninggalkan banyak masalah,” ungkap Daddy yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar kepada Medikomonline.com, Senin (8/7/2024).

Dikatakan Daddy, bukan rahasia lagi bahwa banyak titipan "anggota keluarga baru" pada kartu keluarga yang letaknya berdekatan dengan sekolah. Hal itu dilakukan karena pemberlakuan zonasi.

Hasilnya, ada penumpukan calon siswa akibat "migrasi masal". Lingkungan seputar sekolah pun seolah-olah berubah menjadi kompleks perumahan para calon peserta didik baru.

“Penumpukan tersebut memang akibat ketatnya penerapan jalur zonasi. Sebenarnya kebijakan jalur zonasi baik-baik saja jika diberlakukan secara fair. Hal itu untuk mempermudah agar calon peserta didik tidak perlu bersekolah di lokasi yang jauh,” papar dewan dari Daerah Pemilihan Jabar X (Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Kota Cirebon).

Sayangnya, sebut Daddy, masih banyak pemikiran tentang "sekolah favorit". Hasilnya adalah terjadinya "migrasi" ke seputar lokasi sekolah favorit tersebut.

Daddy memaparkan beberapa dugaan kejanggalan Jalur Zonasi. Pertama, jarak antara siswa yang satu dengan siswa yang lain ada yang hanya beberapa meter. Lantas, ada yang menyebut dengan sindiran ekstrem, hanya berjarak centi meter.

Bahkan, ada yang mencurigai adanya beberapa siswa yang berlokasi sama. Inilah yang kemudian dijuluki "kompleks perumahan baru yang dikhususkan bagi calon pendaftar PPDB".

Kedua, menggunakan perpindahan kartu keluarga (KK) dengan membuat wali dadakan. Caranya dengan memalsukan surat kuasa pengasuhan.

Hal itu dikarenakan dalam SOP PPDB 2024 tidak diperkenankan untuk pindah KK saja tanpa berdomisili bersama keluarganya/orang tuanya di alamat domisili sesuai KK terbaru paling lambat 1 tahun sebelumnya.

Ketiga, asal sekolah berada jauh di luar zona. Bahkan, ada yang berasal dari luar provinsi. Namun, alamat domisilinya berada di sekitaran sekolah tujuan.

“Hal ini bertentangan dengan SOP PPDB Jabar 2024 dan bertentangan dengan akal sehat. Seolah-olah ini menggambarkan bahwa  siswa pada saat sekolah SMP-nya setiap hari menggunakan helikopter atau pesawat jet pribadi untuk bersekolah,” jelas Anggota Komisi IV DPRD Jabar ini.

Ada pula siswa dari SMP elite, tetapi ketika masuk ke SMA menggunakan jalur KETM. “Di mana logikanya? Mana mungkin siswa dari KETM mampu membayar biaya di sekolah elite? Tanyanya terheran.

Masih ada lagi yang lebih parah. “Banyak calon siswa yang diduga melakukan "cuci raport"? Oknumnya diduga kepala sekolah dan Panitia PPDB,” katanya.

Isu pun menjadi kian liar. Ada yang diduga nyogok Rp 5 juta sampai Rp 15 juta demi anaknya diterima di sekolah yang dituju.

“Bayangkan, skor ada yang mencapai hampir 500. Tidak aneh jika skor 440 sampai 450 pun tak lolos seleksi. Ini diduga hasil dari nilai raport yang "disulap" menjadi lebih tinggi,” ungkap Daddy.

Lanjutnya, bahkan ada pula kasus lain seperti ramai diberitakan. Ada yang menggunakan sertifikat tingkat internasional atau nasional yang diduga kuat palsu adanya. Belum lagi banyak dugaan adanya oknum sekolah yang "main mata".

“Semua itu membuktikan bahwa PPDB 2024 masih karut-marut. Tampaknya butuh penyelidikan lebih serius tentang semua itu,” tegas Daddy.

Tag : No Tag