Komisi IV DPRD Jabar Harapkan Kinerja Sumitomo Selaku Pengelola TPPASR Legok Nangka Maksimal

Penulis: IthinK
1 Bulan lalu, Dibaca : 72 kali

BANDUNG, Medikomonline.com - Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan progres program kegiatan di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPPASR) Legok Nangka di Kabupaten Bandung berjalan dengan lambat, mengingat TPPASR Legok Nangka bisa menjadi solusi terhadap permasalahan sampah di Jawa Barat khususnya di Bandung Raya yang sudah masuk ke dalam kategori darurat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Tetep Abdulatip saat kunjungan kerja Komisi IV dalam rangka peninjauan program kegiatan di TPPASR Legok Nangka di Kabupaten Bandung, Kamis (7/03/2024).

Tetep mengatakan, dengan hadirnya perusahaan Sumitomo asal Jepang sebagai pemenang tender pengelolaan TPPASR Legok Nangka dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.

“Mudah-mudahan setelah beberapa perusahaan gagal memenangkan tender dan sekarang sudah ada perusahaan dari Jepang (Sumimoto) dan sudah Mou juga diharapkan sesuai rencana pada Februari 2025, dan bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Kalau bisa dimulai pada tahun 2024, mengingat program konstruksi yang sudah dibangun di dalamnya ada anggaran untuk pemeliharaan. Legok Nangka belum beroperasi, tetapi kita harus mengeluarkan untuk pemeliharaan. Ini penghamburan," kata Tetep Abdulatip.

Tetep berharap progres program kegiatan tersebut menjadi fokus Pemprov Jabar melalui Dinas Lingkungan Hidup Jabar untuk terus mengawal dengan ketat progres TPPASR Legok Nangka dan Legok Nangka bisa menjadi solusi permasalahan sampah di Provinsi Jawa Barat.

Tetep mengatakan, hal yang disoroti oleh Komisi IV DPRD Jabar ialah operasional TPPASR Legok Nangka terkait realisasi program yang belum bisa terlaksana pada tahun 2024.

“Hal yang memprihatinkan karena progres Legok Nangka ini sampai 2024, di road map pelaksanaannya sampai akhir tahun 2024 hanya baru bisa menyelesaikan proses administratifnya saja, akan tetapi proses kontruksinya baru bisa dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2025. Itu yang kita sesalkan," ucap Tetep. (IthinK)

Tag : No Tag