Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu Salurkan Bansos Tahap Satu dan Dua

Penulis: Yonif - Editor: Dadan Supardan
4 Tahun lalu, Dibaca : 1393 kali

INDRAMAYU, Medikomonline.com – Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Indramayu lewat sentuhan dana APBD kabupaten tahun 2020 telah menyalurkan bansos tahap satu dan dua masing-masing 24.919 KPM yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 yang tersebar di 31 kecamatan atau 317 desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Indramayu Erpin Marpinda, S.Sos, S.H., M.H. melalui Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan setempat Dra Hj Tati Rahmawati M.Pd mengatakan bantuan sosial tahap kesatu dan dua bagi warga masyarakat yang terdampak Covid-19 memang sudah tersalurkan sebanyak 49,828 KPM.

Hanya saja menurut Hj Tati Rahmawati pada saat bantuan tahap satu masih ada yang tertahan sebanyak 2.949. Kondisi itu menurutnya akibat adanya data ganda, di mana mereka menerima bantuan lain serta alamat yang tidak ditemukan dan meninggal dunia. "Memang masih ditemukan adanya nama ganda (human error) namun perbandingannya sangat kecil dengan data murni KPM," ujarnya.

Dikatakan Tati, untuk bansos tahap ke-2 telah disalurkan pada tanggal 17 Juni 2020. Namun untuk tahap ke-2 ini ada tambahan angka dari sebelumnya, yakni dari sisa yang tertahan sebanyak 2.949. "Alhamdulillah untuk tahap kedua, sesuai dengan data yang ada, bantuan sudah kami salurkan dan terdapat tambahan bansos sebanyak 2.949. Mudah-mudahan kali ini tidak lagi ditemukan nama- ganda," tandas Tati.

Dalam perkembangan yang sama Hj Tati Rahmawati mengungkapkan, bila kita lihat memang jumlah uang untuk bantuan sosial dari APBD kabupaten cukup besar, yakni Rp 25.141.000.000 dengan rincian Rp350.000 untuk bantuan pangan (sembako), sedangkan Rp150.000 bantuan tunai.

”Jadi jumlah seluruhnya untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp500.000 dan saat ini sudah memasuki tahap kedua, saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi adanya daftar ganda," tandas Hj Tati Rahmawati kepada medikomonline.com di ruang kerjanya baru-baru ini.

Dijelaskan, Bansos ini seharusnya dikerjakan oleh Dinas Sosial, hanya saja karena komponen bantuan sosial sudah terlalu banyak, makanya Dinas Ketahanan Pangan ditunjuk sebagai satuan kerja (Satker) agar tidak ada tumpang tindih dalam hal penjaringan data nama penerima.

”Dinas Ketahanan Pangan tetap masih bekerja sama dengan Dinas Sosial,” terangnya.

Disinggung siapa yang ditunjuk sebagai penyedia barang, Hj Tati menjelaskan, pihaknya menunjuk langsung Perusahaan Daerah PD BWI. ”PD BWI kami tunjuk langsung karena mereka kami anggap mampu menyediakan bantuan pangan, dan faktanya sudah didistribusikan dengan baik,” jelasnya seraya menegaskan untuk bansos ini baru dianggarkan dua bulan, namun Plt bupati menginginkan agar bantuan sosial itu bisa dilakukan selama tiga bulan.

Di akhir perbincangannya dengan medikomonline.com Hj Tati Rahmawati berharap agar bantuan pemerintah ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sehingga bisa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi Covid-19. ***

Tag : No Tag