Kepala Kantor Cadisdikwil VII Endang Susilastuti: Tidak Ada Pemotongan TPP Pengawas

Penulis: Dadan Supardan
4 Tahun lalu, Dibaca : 1429 kali

BANDUNG, medikomonline.com – Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah (Cadisdikwil) 7 Endang Susilastuti menegaskan tidak ada pemotongan atas TPP Pengawas di lingkup Kantor Cadisdikwil 7.

Ia juga mengaku kaget dengan adanya rumor pemotongan atas TPP Pengawas tersebut. “Engga. Jadi itu tidak benar,” ujar Endang kepada medikomonline.com, Jumat (21/8/2020).

Endang dengan penuh keramahan menjelaskan, yang benar karena ada migrasi data. Yang biasanya pembayaran gaji dan TPP para pengawas melalui sekolah, sekarang dialihkan ke disdik. Tujuannya supaya langsung masuk ke rekening yang bersangkutan.

Kalau melalui sekolah, tambah Endang, mereka harus datang, harus tanda tangan. Kalau ini nanti sama dengan pegawai yang di disdik langsung masuk ke rekening. Maka dimigrasilah data tersebut. Nah pada saat proses migrasi itu kemudian diperlakukan sama.

“Kalau kita TPP itu kan berdarsarkan kinerja. Nah begitu dimasukkan, dimigrasi seolah disamakan dengan kita, dengan pegawai disdik itu. Jadilah kemudian keluar angkanya ada peyesuaian dengan kinerja. Padahal bagi pengawas belum memperhitungkan kinerja,” ungkap Endang.

Dijelaskan, karena SP2D sudah ditandatangani, maka sudah langsung diantisipasi dengan kekuranganya akan dibayarkan secepatnya dan sudah diajukan lagi. 

“Jadi sebenarnya ngga ada (pemotongan). Jadi akan tetap dibayarkan 100 persen. InsyaAllah paling selisih dua tiga hari aja,” ungkapnya.

Terakhir, ia pun meminta untuk dijelaskan tanpa harus ada yang tersudutkan. Jangan sampai juga kemudian menimbulkan fitnah seolah-olah ada pemotongan.

“Pokoknya harus mengedukasi. Karena, sebenarnya hanya miskomunikasi,” pungkasnya. 

Sebelumnya Ketua MKPS Jawa Barat Juli Wahyu Pari Dunda menegarai sebagian besar TPP pengawas dipotong karena pengawas sebagian besar tidak mengisi TRK. Padahal instrumen dalam TRK tidak ada yang berkaitan dengan Kinerja Pengawas. Kalau mau diberlakukan, harusnya instrumen TRK-nya dibuatkan dulu sesuai dengan kinerja pengawas.

Dalam artikelnya, di medikomonline.com dan beritadisdik.com berjudul HEBOH TPP PENGAWAS DIPOTONG DI KCD VII, Juli menyebutkan postingan TPP melalui Pdf pada pengawas di KCD VII membuat heboh para pengawas SMA dan SMK. Karena, pdf tentang TPP dikaitkan dengan TRK, yang berbasis kinerja. Sehingga sebagian besar TPP pengawas dipotong karena pengawas sebagian besar tidak mengisi TRK. Padahal instrumen dalam TRK tidak ada yang berkaitan dengan Kinerja Pengawas. Kalau mau diberlakukan harusnya instrumen TRK-nya dibuatkan dulu sesuai dengan kinerja pengawas.

Setelah dikonfirmasi, tulis Juli, TPP pengawas di KCD lainnya tidak ada yang dipotong, hanya di KCD VII. Padahal dalam rapim di dinas pendidikan pernah disampaikan oleh Sekdis bahwa pengawas hanya mengisi Kmob dan prereview karena instrumen TRK untuk pengawas belum ada.

Juli juga mendesak agar TPP pengawas SMA dan SMK di KCD VII dikembalikan sesuai yang diterima setiap bulannya. Dan meminta keadilan kesetaraan Pengawas SMA dan SMK, dari pengawas SLB yang TPP-nya lebih besar.

“Kami berharap Pak Kadis untuk meninjau kebijakan TPP pada pengawas SMA, SMK, dan SLB disamakan. Karena, semua adalah Pengawas Sekolah dan ASN Provinsi Jawa Barat bertugas di Dinas Pendidikan Jawa Barat yang harus diperlakukan sama,” ungkapnya. *** 

Tag : No Tag