Kalau Mau Jadi Wasit, Janganlah Ikut Main

Penulis: Herz_Cms/Editor: Dadan Supardan
3 Tahun lalu, Dibaca : 866 kali

KAB. CIAMIS, Medikomonline.com – Program pemerintah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi masyarakat kurang mampu (miskin) telah berjalan sejak tahun 2017 lalu. Tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran dan memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan waktu. BPNT diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di E-Warong yang kerja sama dengan pihak Bank Mandiri untuk di Ciamis.

Tujuan mulia pemerintah untuk masyarakat bisa mendapatkan bantuan pangan itu pun tampaknya tidak luput dari segudang persoalan. Bahkan tidak tanggung-tanggung banyak pihak pun telah memanfaatkan dugaan kesemrawutan di balik pengadaan pangan program BPTN tersebut.

Meski di Ciamis sampai dibahas di ruang legislatif hingga dipansuskan hingga tiga bulan belum selesai, sejumlah pihak mempertanyakan urgensinya dipansuskan di DPRD Kabupaten. “Sementara bantuan ini berasal dari pusat disertai Pedoman Umum (Pedum) yang menjadi aturan main,” terang beberapa pegiat pemerhati kebijakan daerah.

Dikatakan Tarya selaku penangungjawab PT. Mitra Desa Pamarican (MDP) juga sekaligus pelaku pengadaan beras pada program BPNT, sejak awal adanya program ini pihaknya ikut menyuplai bahan pangan beras saja.

“Tentu dengan koridor mematuhi Pedum BPNT yang ada,” ujarnya, Sabtu 3 April 2021 kepada media di Gudang MDP.

Dijelaskan, dalam pengadaan pangan sudah diatur dengan kategori semisal pada beras harus berkualitas bagus. Akan tetapi karena harga yang disepakati ini kisaran Rp 12.300 per kilo bahkan lebih (variatif) tentu ini pun harus memiliki standar bagus istilah kata premium atau mendekati.

“Karena sulit juga memang harus benar sesuai dengan ketentuan Pemerintah bahwa beras medium dan premium itu ada kadar-kadar tertentu. Untuk itu pun akan sulit jika saklek dengan aturan Kementan mengenai kategori beras,” ujarnya.

Namun pihaknya selaku penyuplai bahan pangan berupa beras sudah berkomitmen bahwa beras haruslah kualitas bagus dan pihaknya sudah bekerja sama dengan para Gapoktan, BUMDes se Kecamatan Pamarican dalam pengadaannya. “Mengingat program BPNT harus memberdayakan masyarakat sekitar,” katanya.

Disinggung saat ini DPRD tengah mengadakan pansus BPNT, Tarya enggan berkomentar. Yang jelas dirinya mengungkapkan, ”Kalau mau jadi wasit, janganlah ikut maen. Baik yang dari para terhormat birokrasi maupun legislatif atau bahkan pihak yudikatif sekalipun.”

Hal senada diungkapkan, H. Edi selaku penyuplai bahan pangan di program BPNT dari Sentra Pelayan Pertanian Padi Terpadu (SP3T). Saat disambangi awak media termasuk Medikomonline.com Jumat 2 April 2021 pihaknya menegaskan sudah sepakat untuk aspek pengadaan bahan pangan baik beras, maupun kacang-kacangan dari areal sekitar.

“Karena kami pun kerja sama dengan para gapoktan yang ada, khusus untuk yang di sekitaran Lakbok, Purwadadi kami berasal dari sekitar, agar terberdayakannya masyarakat petani di daerah. Dan ini kami sepakat lakukan harus dari wilayah sekitar,” terangnya.

Meski tidak menutup kemungkinan kadang juga menerima pasokan dari luar, jika pas tidak musim panen atau bahan langka, maka mencari ke luar mengingat pihaknya sudah kontrak penjualan/suplai dengan program BPNT.

“Gudang kami ada di beberapa wilayah dan itu kami pastikan yang terbaik, mengingat pengadaaan/suplai bahan pangan haruslah kualitas bagus,” ujarnya.

H. Edi enggan berkomentar mengenai sedang dipansuskannya BPNT di DPRD Ciamis. Pihaknya selaku penyuplai bahan pangan pada program BPNT hanya akan mengikuti apa yang akan menjadi hasil terbaik untuk pengawasan, penyaluran dan lain-lain di Ciamis.

“Meski sebetulnya itu sudah jelas Pedoman Umum (Pedum) sebagai aturan main pada program BPNT dari pusat,” ujarnya singkat.

Tag : No Tag