Banyak Awak Media Kecewa, Wali Kota Depok Tebang Pilih Cuma Anggap 2 Media Saja

Penulis: Lucy
3 Hari lalu, Dibaca : 93 kali

DEPOK , Medikomonline.com  - Tidak dipungkiri peran media massa sangat penting bagi pemerintah daerah. Melalui pemberitaan, masyarakat dapat mengetahui kinerja serta program-program yang dijalankan pemerintah, termasuk oleh Wali Kota. Namun, hal ini tampaknya belum sepenuhnya dipahami oleh Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra.

Pasangan kepala daerah ini disinyalir tidak mengakomodasi puluhan media yang aktif meliput kegiatan pemerintahan di Kota Depok. Dalam praktiknya, hanya dua media yang terindikasi mendapat perhatian khusus dari Wali Kota, yaitu satu media online dan satu media cetak yang belum disebutkan secara eksplisit

Dalam pergantian dan rotasi (mutasi) untuk jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) memang merupakan hal yang biasa. Hal ini dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk penyegaran, pengembangan karier, dan optimalisasi kinerja organisasi. Seperti yang dilakukan Wali Kota Depok, Supian Suri baru-baru ini telah merotasi sejumlah pejabat ASN, di lingkup Pemerintah Kota pada Senin (26/5/2025), lalu.

Salah satu pejabat yang dirotasi adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Agus Suprayitno. Pria yang biasa disapa Apray tersebut digantikan oleh Ade Hukmawan, salah satu kerabat Pimpinan DPRD Kota Depok.

“Jadi, dengan kehadiran Ade Hukmawan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok tersebut mendapat perhatian sejumlah masyarakat,” ujar Pemerhati Kota Depok, Juli Efendi, Minggu (1/6/2025).

Ia menilai, bahwa kehadiran Ade Hukmawan di Diskominfo untuk menggantikan Agus Suprayitno atau Apray memiliki alasan khsusus. Yakni, selain menaikkan karir Ade Hukmawan yang dianggap terhambat pada masa pemerintahan lama, pergantian Apray kepada Ade Hukmawan dikatakannya, sarat akan kepentingan politik.

“Artinya, dinilai Ade Hukmawan akan menjadi motor suksesi kinerja Wali Kota Depok dalam menginformasikan kinerja, namun hanya untuk media tertentu. Selain itu, ada hal soal pembagian kerjasama di Diskominfo yang diduga hanya dikuasai pihak media terdekatnya,” ucap Juli.

Dirinya juga menilai Wali Kota Depok Supian Suri saat ini seperti hanya menganggap wartawan di Depok hanya segelintir media cetak sementara lainnya dari media online yang baru diterbitkan.

“Jadi, nanti saya beritahu Informasi lengkapnya dengan data. Diskominfo sepertinya akan mengkotakannya,” ujar Juli.

Dijelaskannya, bahwa pergantian Agus Suprayitno dari jabatan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik, terutama karena rotasi tersebut dinilai sarat akan kepentingan politik. “Artinya, jika benar bahwa keputusan ini lebih didorong oleh afiliasi politik atau tekanan kekuasaan, maka ini merupakan preseden buruk bagi iklim birokrasi yang seharusnya netral, profesional, dan meritokratis,” jelas Juli.

Menurutnya, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah alat politik. Mereka digaji oleh negara untuk bekerja bagi kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu.

Ketika rotasi jabatan strategis seperti ini dilakukan tanpa transparansi dan akuntabilitas yang jelas. “Maka integritas institusi publik dipertaruhkan. Lebih dari itu, ini bisa mematikan semangat dan motivasi ASN lain yang bekerja dengan dedikasi dan integritas tinggi,” tuturnya

Diingatkannya, bahwa Pemerintah daerah, khususnya Wali Kota Depok dan jajaran pejabat pembina kepegawaian, semestinya menjadikan rotasi sebagai bentuk penyegaran organisasi yang berbasis pada kinerja, kompetensi, dan kebutuhan organisasi, bukan karena loyalitas politik atau kepentingan pragmatis sesaat. “Jika tidak, maka birokrasi akan terus tersandera oleh tarik-menarik kekuasaan, bukan bekerja untuk pelayanan publik yang optimal,” imbuh Juli.

Dia juga menambahkan, bahwa masyarakat Depok berhak mendapatkan kejelasan atas alasan rotasi ini. Keterbukaan informasi dan penjelasan yang logis adalah bagian dari akuntabilitas publik. Tanpa itu, persepsi negatif akan terus tumbuh dan kepercayaan terhadap pemerintahan lokal akan semakin menurun.

“Jadi, sudah saatnya kita menagih komitmen netralitas ASN dan menuntut agar jabatan publik tidak dijadikan alat barter politik,” pungkas mantan aktivis itu. (Lucy)

Tag : No Tag