Ada Proyek Tanpa Papan Informasi, Kepala BBWS Citanduy Bambang Hidayah: Kegiatan Fisik OP di Bendung Manganti Belum Dimulai

Penulis: Herz_Cms/Editor: Mbayak Ginting
2 Tahun lalu, Dibaca : 1698 kali

CIAMIS, Medikomonline.com - Sebuah pekerjaan berupa pasangan batu dengan tujuan untuk menahan tebing dari anggaran negara, dilaksanakan tanpa ada papan informasi pekerjaan. Hal ini pun menjadi tanya sejumlah kalangan terkait adanya kegiatan pekerjaan pasangan batu di Saluran Irigasi Bendung Manganti Desa Sidarahayu, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Saat dikonfirmasi ke salah satu pekerja, Liman, Senin (21/2/2022) kepada Medikomonline.com mengatakan, kalau ini pekerjaan punya Masto warga sekitar dan kerjaan ini dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy bagian OP 3.

Dirinya tidak tahu jumlah anggaran berapa dan RAB-nya. “Yang jelas bikin pasangan batu setinggi 3 meter, sedang panjang kurang tahu,” katanya. 

Pekerjaan yang juga minim keselamatan kerja.

Beberapa warga sekitar pun tidak mengetahui pekerjaan tersebut karena sulit didapati sumber informasi, dana, jenis kegiatan. Papan informasi juga tidak ada terpangpang di lokasi pekerjaan.

“Pekerjaan dari mana? Anggarannya berapa? Jenis pekerjaannya seperti apa pun, warga tidak tau. Hanya dimungkinkan paling pekerjaan dari BBWS Citanduy mengingat itu kerjaan dekat areal persawahaan dan irigasi,” terang warga sekitar.

Pelaksana Teknis (Peltek) Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumber Daya Air III, Ijang saat dikonfirmasi menyebutkan, kalau itu kerjaan bencana. Ketika disinggung pekerjaan bencana  apakah memiliki surat keputusan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) atau Bupati, Ijang menuturkan, “Lebih baik ke PPK, takut salah.”

Ketika dikonfirmasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP SDA III BBWS Citanduy, Nowo mengiyakan, kalau itu kerjaan di bagian OP3 BBWS Citanduy.  

Namun disinggung sumber dana dari mana dan berapa jumlah anggarannya, Nowo tidak memberikan jawaban atau keterangan. Demikian juga Nowo tidak memberikan jawaban terkait apakah pekerjaan ini nantinya masuk anggaran bencana atau Operasi dan Pemeliharaan (OP) seperti biasanya dan panjang pekerjaan.

Di tempat terpisah, Kepala BBWS Citanduy dibawah Direktur Jendral Pengeolaan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bambang Hidayah ME saat dikonfirmasi Medikomonline.com, Senin (21/2/2022) apakah sudah ada kegiatan pekerjaan untuk di OP, dirinya mengatakan, belum ada. Mengingat Surat Keputusan (SK) PPK dan Satuan Kerjanya pun belum ada. “Belum dimulai, masih menunggu SK Satker dan PPK,” kata Bambang Hidayah.

Sementara saat disampaikan kalau ternyata ada pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh pihak rekanan, Bambang mengatakan, kalau kegiatan tetap berjalan dan itu harus. “Sedang untuk penyerapan dana mereka belum berani karena SK belum ada,” katanya.

Namun Bambang menambahkan, “Kegiatan fisik OP di Bendung Manganti yang saya tahu belum dimulai.”  

Medikomonline juga mengonfirmasi Sekretaris Desa Sidarahayu, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Nurman mengatakan, dirinya tidak tahu kalau ada pekerjaan di sana. Bahkan dirinya pun belum pernah menerima surat pemberitahuan akan ada pekerjaan dari mana pun. 

Andy Ali Fikri, pegiat pembangunan Kabupaten Ciamis.

Menanggapi hal tersebut, pegiat pembangunan Kabupaten Ciamis, Andy Ali Fikri saat dimintai keterangan oleh Medikomonline.com mengatakan, harusnya BBWS Citanduy atau pihak rekanan bisa memberikan informasi yang jelas dan mudah untuk diketahui masyarakat (publik).

“Upaya langkah pemangku kebijakan atau pemerintah dalam memberikan kemudahan informasi bagian dari bentuk ketransparansian publik. Tentu dengan cara, minimal ada pemasangan papan informasi pekerjaan atau surat pemberitahuan ke unsur pemerintah setempat itu dikakukan. Semua demi kemudahan masyarakat mendapatkan informasi dan tujuan transparansi publik di situ,” ujarnya.

Dirinya pun menambahkan, sering mendengar khusus untuk kegiatan pekerjaan OP di BBWS Citanduy yang sifatnya penunjukan langsung, itu pun banyak yang tidak memasang papan informasi atau pemberitahuan unsur pemerintah setempat.

“Ini tidak pernah ada. Apalagi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa pun harus mengedepankan keterbukaan informasi publik agar masyarakat (publik) bisa mudah mendapat informasi,” imbuh Andy Ali Fikri. 

Tag : No Tag