Loading

DPRD Jabar Setujui Tiga Calon Daerah Otonomi Baru


Penulis: IthinK
2 Tahun lalu, Dibaca : 656 kali


Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) I Pembahasan Persetujuan Bersama tentang Usulan Pembentukan CPDOB (Foto : Humas DPRD Jabar)

BANDUNG, Medikomonline.com - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyetujui Calon Persiapan Daerah Otonomi  Baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, dan Garut Utara dalam Rapat Raripurna DPRD Jabar, Jumat (11/2/2022).

Rapat Paripurna ini digelar dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) I Pembahasan Persetujuan Bersama tentang Usulan Pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CPDOB) Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan dan Garut Utara di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menghadiri Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jabar Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat.

Setelah persetujuan CPDOB ini, dilanjutkan pembentukan Pansus I CPDOB. Susunan Pansus I yaitu Ketua Sadar Muslihat, Wakil Ketua I Bedi Budiman, dan Wakil II Yod Mintaraga.

Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat mengatakan, pembentukan Pansus CPDOB ini merupakan Pansus CPDOB ke tiga setelah sebelumnya dua Pansus CPDOB telah dibentuk. Adapun dua Pansus sebelumnya Pansus CPDOB Sukabumi Utara, Bogor Barat, dan Garut Selatan. Kemudian Pansus Indramayu Barat dan Bogor Timur.

"Sampai hari ini karena diajukan oleh gubernur sudah memenuhi persyaratan normatifnya. Kita bersama gubernur sudah sepakat, sesuai tugas kewenangan kita membantu dan yang mengajukan dari bawah proses akhirnya di DPR RI," kata Sadar usai rapat paripurna.

Sadar menambahkan, Pansus I sesuai dengan tugas dan fungsinya akan memeriksa ulang terkait kesesuaian hal-hal yang telah diajukan serta mengunjungi secara langsung masyarakat, termasuk komitmen dari pihak kabupaten induk.

"Kita akan memeriksa ulang apa yang telah diajukan apakah sudah sesuai. Di samping itu akan mengunjungi daerahnya langsung, termasuk komitmen dari kabupaten induknya. Kabupaten induk kemudian perwakilan masyarakat pemekaran, kemudian kita on the spot ke masyarakat langsung," pungkasnya.

Tag : No Tag

Berita Terkait