Ketua DPRD Depok Sosialisasi Peran Komisi D, PWI Soroti Kepemimpinan Wali Kota Supian Suri

Penulis: Lucy
15 Jam lalu, Dibaca : 42 kali

DEPOK, Medikomonline.com - Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok pada Selasa (4/11/2025) malam. Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi tugas dan wewenang Komisi D DPRD Kota Depok untuk Tahun Sidang 2025.

Acara yang dihadiri sekitar 50 wartawan ini juga dihadiri Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah. Dalam paparannya, Ade menegaskan peran strategis Komisi D yang membidangi sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Ade menyampaikan kebanggaannya atas capaian Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok kini berada di posisi dua atau tiga tertinggi di Jawa Barat, sementara tingkat kemiskinan menempati peringkat keempat terendah secara nasional.

“Perbaikan pelayanan publik setiap tahun menunjukkan hasil nyata. Ini bukti kerja keras pemerintah daerah,” ujar politisi PKS tersebut.

Salah satu program yang disorot adalah inisiatif sekolah swasta gratis bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dari sekitar 33 ribu lulusan SD, hanya 11 ribu yang diterima di sekolah negeri. Sisanya harus bersekolah di swasta, dan sebagian masih menanggung biaya pendidikan.

“Program sekolah swasta gratis adalah langkah maju yang adil dan solutif,” jelas Ade. Ia berharap program ini terus berlanjut dan diiringi pertumbuhan seimbang antara sekolah negeri dan swasta demi peningkatan kualitas pendidikan.

Namun, diskusi juga berkembang ke isu kepemimpinan Wali Kota Depok, Supian Suri. Sejumlah peserta menilai kepemimpinan Supian kurang mandiri dan terlalu dipengaruhi partai pendukung, terutama Gerindra. Salah satu kebijakan yang menuai kritik adalah pembatalan anggaran pembangunan Masjid Al Quddus di bekas lahan SDN Pondok Cina Margonda senilai Rp 20 miliar.

Menurut sejumlah pihak, pembatalan tersebut tidak memiliki alasan kuat dan diduga akibat tekanan politik dari partai koalisi seperti Gerindra, PDIP, dan PSI. Padahal, pembangunan masjid itu telah tercantum dalam dokumen resmi negara.

Ade menanggapi bahwa meskipun kebijakan publik tidak bisa lepas dari nilai-nilai partai, seorang politisi yang telah menjadi pejabat publik harus mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat.

“Ketika sudah disumpah di hadapan publik, maka ia telah menjadi negarawan. Fokusnya harus pada pelayanan untuk semua,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa rencana pembangunan Masjid Al Quddus kini digantikan dengan pembangunan rumah pendidikan bagi anak disabilitas. Padahal, sebelumnya SDN Pondok Cina 1 dipindahkan karena lokasinya dianggap tidak layak di pinggir jalan protokol yang padat.

“Periodisasi kepemimpinan seharusnya menjamin kesinambungan pembangunan. Ini juga sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto, bahwa pemimpin baru menghormati program pendahulunya,” ujar Ade.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menilai kemerdekaan pers di Depok cukup baik. Ia memberikan skor 85–90 dalam survei Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilakukan Pemkot Depok.

“Tidak ada intimidasi terhadap pers. Hubungan PWI dan Pemkot berjalan baik, meski kami tetap kritis dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Rusdy berharap ke depan, setiap program pembangunan dan isu strategis dapat dikomunikasikan melalui diskusi bersama PWI. Ia menekankan pentingnya peran pers dalam meredam kegaduhan di media sosial dan mencerdaskan masyarakat.

“Media sosial penting, tapi pers yang berpegang pada kode etik tetap menjadi pilar utama informasi yang sehat,” pungkasnya. 

Tag : No Tag