BPN Depok Tancap Gas, Target Nasional Tercapai, Tunggakan Layanan Anjlok Drastis

Penulis: Lucy
5 Hari lalu, Dibaca : 108 kali

Depok, Medikomonline.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok menutup tahun 2025 dengan torehan kinerja impresif. Tak hanya sukses memenuhi target nasional, lembaga ini juga berhasil memangkas tunggakan layanan pertanahan secara signifikan dan menyelesaikan berbagai program strategis nasional.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Budi Jaya, mengungkapkan bahwa hingga 20 Desember 2025, penyerapan anggaran telah mencapai 98,80 persen. “Ini bukan klaim, tapi data resmi yang dimonitor langsung oleh kementerian. Bentuk tanggung jawab kami terhadap kepercayaan negara dan masyarakat,” ujarnya dalam acara Coffee Morning BPN Depok, Selasa (30/12/ 2925).

Tak sekadar menyerap anggaran, BPN Depok juga mencatat pencapaian penuh dalam program strategis nasional, termasuk sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari target 69 bidang BMN dan 850 bidang PTSL, seluruhnya berhasil diselesaikan 100 persen.

Di sektor keagamaan, BPN Depok bahkan melampaui target sertifikasi tanah wakaf. Dari target 19 bidang, sebanyak 68 bidang berhasil disertifikasi. “Ini bukan sekadar mengejar angka, tapi bentuk pelayanan kepada umat dan juga amal ibadah,” kata Budi.

Salah satu capaian paling mencolok adalah penurunan tunggakan layanan pertanahan. Dari 11.291 berkas yang menumpuk di awal tahun, kini hanya tersisa 888 berkas. “Ini hasil kerja keras tim, penguatan sistem, dan pengawasan ketat,” tegasnya.

Kontribusi BPN Depok terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tak bisa dipandang sebelah mata. Melalui BPHTB, PPh, dan instrumen lainnya, sektor pertanahan menyumbang signifikan ke kas Pemerintah Kota Depok. “Tidak ada satu rupiah pun yang masuk ke rekening kami,” tegas Budi, menepis isu miring soal pungutan liar.

Menanggapi isu mafia tanah, Budi memastikan pihaknya bersikap tegas. “Kami tidak beri ruang untuk praktik percaloan atau pungli. Silakan awasi kami, asal disertai data dan bukti,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, BPN Depok tetap membuka layanan pada 1 Januari 2026, meski bertepatan dengan hari libur nasional. Ke depan, BPN Depok bertekad memperkuat tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.

“Kami ingin meninggalkan sistem yang lebih baik, bukan sekadar angka. Yang tertinggal haruslah kepercayaan, keteraturan, dan manfaat nyata bagi Kota Depok,” pungkas Budi. (Lucy)

Tag : No Tag