ISFHAN BANTU PEMENUHAN DAN IMPLEMANTASI P5 HAM DI CIANJUR DIDAMPINGI KAKANWIL KEMENHAM JAWA BARAT

Penulis: Dadan
3 Hari lalu, Dibaca : 49 kali

Isfhan Taufik Munggaran, Anggota DPR RI Komisi XIII menegaskan pentingnya implementasi P5HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM) sebagai fondasi kehidupan berbangsa yang berkeadilan. Dalam semangat membangun kesadaran hak asasi manusia (HAM) di tengah masyarakat. Pada acara Implementasi HAM di desa Jambu Dipa Kabupaten Cianjur, Sabtu, 18 Oktober 2025.

Isfhan menjelaskan bahwa kesadaran HAM bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata yang harus diwujudkan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. “Hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan, karena itu, penghormatan terhadapnya adalah bentuk penghormatan kita terhadap Sang Pencipta,” ujarnya.

Perlindungan HAM, lanjut Isfhan, merupakan kewajiban mutlak pemerintah dan aparat hukum. Kasus-kasus pelanggaran seperti kekerasan seksual, eksploitasi anak, dan pelanggaran terhadap saksi atau korban harus ditangani secara serius. Kini, peraturan terbaru menegaskan bahwa aparat tidak boleh menunggu laporan untuk bertindak. Pemerintah wajib turun langsung ke lapangan ketika indikasi pelanggaran HAM terjadi, bahkan tanpa aduan resmi dari masyarakat.

Dalam konteks pemenuhan HAM, negara memiliki tanggung jawab menjamin layanan dasar bagi seluruh warga. Hal ini mencakup akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas publik. Menurut Isfhan, pemenuhan hak bukan sekadar janji, tetapi wujud konkret dari keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi.

Pada kesempatan tersebut Isfhan secara pribadi membantu Pembangunan Pos Yandu Desa Jambu Dipa dengan memberikan bantuan sebesar Rp. 40 Juta dalam rangka peningkatan Kesehatan Masyarakat dalam mendorong perbaikan IPM kabupaten Cianjur yang masih terendah di Jawa Barat.

Sementara untuk Penegakan HAM harus dijalankan secara adil dan transparan oleh aparat penegak hukum. Tidak boleh ada diskriminasi dalam memperlakukan warga negara, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. Dalam hal pemajuan HAM harus dilakukan melalui pendekatan budaya dan ideologi bangsa, berlandaskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Nilai-nilai ini menjadi roh yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama.

Pada kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Jabar, Hasbullah Fudail perlunya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan IPM Cianjur agar tidak selalu berada paling rendah di tingkat Jawa Barat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikenal sebagai Human Depelopment Indeks (HDI) menjadi indicator kemajuan Pembangunan suatu negara maupun daerah yang disepakati saat ini. IPM/HDI adalah ukuran komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia suatu negara berdasarkan tiga dimensi mendasar: kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (pengetahuan dan rata-rata tahun sekolah), dan standar hidup layak (pendapatan per kapita). IPM memberikan gambaran yang lebih luas tentang kualitas hidup masyarakat, melampaui sekadar pertumbuhan ekonomi.

Indeks ini sangat berhubungan dengan salah satu hak dasar yaitu Hak Atas Kesejahteraan dari 10 Hak dasar menurut Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak atas kesejahteraan seperti memperoleh Pendidikan, Kesehatan dan lainnya.

Cianjur pada tahun 2024 mempunyai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 68,89. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,71 poin dari tahun sebelumnya dan menempatkan Cianjur periode 2020-2024 IPM-nya secara konsisten berada di posisi terbawah se-Jawa Barat.

Selain itu Hasbullah mengingatkan pentingnya edukasi HAM sejak dini, terutama terkait isu-isu seperti HIV/AIDS dan kekerasan terhadap anak. Ia menegaskan, perlindungan generasi muda adalah investasi bagi masa depan bangsa. “Kesadaran HAM dimulai dari kesadaran diri. Dari menghargai hak sendiri, hingga menghormati hak orang lain,” pungkasnya.