KPK sebagai Lembaga Orderan: Ini Mempertegas Posisi KPK sebagai Alat kekuasaan untuk Memukul Lawan

Penulis: Rajo Galan
1 Bulan lalu, Dibaca : 89 kali

Oleh Rajo Galan

(Ketua Umum Gema Pasundan)

Perjalanan kasus Harun Masiku bak film drama Korea. Di bulan-bulan ini drama kasus Harun Masiku mempertontonkan drama-drama kelas dinosaurus.

Dimulai dari sayembara 8 Miliar yang dibuat oleh Maruarar Sirait yang seolah mengecilkan lembaga KPK dan dilanjutkan dengan gerakan-gderakan demontrasi dari berbagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang menurut kami banyak sekali kejanggalan dalam gerakannya.

Karena mereka lebih peduli terhadap kasus yang tidak merugikan negara bahkan dalam tuntutannya tidak terlihat penuh tekanan untuk menangkap dan menemukan Harun Masiku, malah di luar dugaan mereka terlihat menekankan untuk secepatnya mentersangkakan dan menangkap Sekjen Partai Berlogo Banteng.

Sungguh sangat mengerikan gerakan ini terlihat gerakan yang terkondisikan dan gerakan penuh orderan.

Di tengah kenikan PPN 12% yang mencekik rakyat, di tengah korupsi Joko Candra 546 miliyar atau kasus korupsi PT Timah 300 triliun dan kasus BLBI 138 triliun. Seolah para demonstran itu tidak peduli dengan kasus yang merugikan negara dan kebijakan pemerintah yang akan membuat kesulitan rakyat.

KPK baru saja menetapkan para Pimpinan Baru yang disusun zaman Jokowidodo. Semoga saja mereka bukan orang-orang titipan dan orang-orang yang menjalakan orderan dari para penguasa untuk memukul lawan. Ini pasti menjadi doa seluruh Rakyat Indonesia.

Tapi nyatanya baru saja dilantik mereka sudah mengkhianati semua harapan Rakyat Indonesia. Karna kalau kami melihat akhir-akhir ini Sekjen PDI Perjuangan sangat keras dan tajam kritiknya kepada pemerintah untuk membela rakyat kecil dan PDI Perjuangan baru saja memecat keluarga "Agak laen" yakni Jokowi, Gibran dan Boby Nasution. Ditersangkakannya Hasto ini sangatlah politis dan juga bagian dari praktek kriminalisasi hukum dan politik.

Karena sebelum ditersangkakan nya Hasto yang bersangkutan sudah mengungkapkan di salah satu kanal youtobe bersama Connie Bakri bahwasannya berkas sudah siap dan Hasto akan segera ditersangkakan, tinggal menunggu waktu yang pas. Sehingga kami menilai bahwasannya kasus ini sudah jelas kasus kriminalisasi politik dan kriminalisasi hukum.

Kami melihat dalam kasus Harun Masiku ini ada udang di balik batu. Tujuannya bukan 100% untuk Harun Masiku tetapi untuk menyerang partai berlogo banteng (PDI Perjuangan) dan untuk menangkap Sekjen PDI Perjuangan. Ini sangat jelas KPK adalah lembaga orderan yang tidak mempunyai moral. Dari pada KPK menjadi lembaga orderan lebih baik bubarkan saja KPK ini.

Kami sepakat yang bersalah harus dihukum dan harus ditangkap tapi kami tidak sepakat kalau KPK menjadi lembaga orderan.

Buktikan kalau benar KPK bukan alat kekuasaan untuk memukul lawan.

Kita lihat saja apakah akhir dari drama kasus Harun Masiku adalah ditersangkakannya Sekjen PDI Perjuangan. Atau ada kelanjutannya? Kalau pasca ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan menjadi tersangka KPK tidak ada upaya lagi mencari Harun Masiku Atau Si Ara "Maruar Sirait" ini diam tidak mengangkat kasus Harun Masiku lagi ke publik. Ini sudang sangat jelas berarti KPK Harus dibubarkan karena sudah memperkuat posisinya menjadi lembaga kotor penuh orderan.

Tag : No Tag