Loading

M-Perjakons Demo ke KPK, Desak Tangani Dugaan Kasus Korupsi


Penulis: Herz.Cms
16 Hari lalu, Dibaca : 231 kali


Ormas M-Perjakons Demo ke Depan Gedung KPK, Tuntut Laporannya Segera Ditangani.

JAKARTA, Medikomonline.com -Masyarakat Pemerhati Jasa Kontruksi (M-Perjakons) Kota Banjar Jawa Barat, Senin siang (3/6/2024) berdemo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada No.Kav 4, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. 

Kedatangan mereka jauh-jauh dari Kota Banjar tiada lain hanya ingin mempertanyakan sekaligus mendengarkan langsung jawaban dari KPK. 

"Sejauh ini sudah sampai mana, KPK menangani dan menindaklanjuti kasus atas laporannya selama ini," terang Ketua Umum M-Perjakons, Erwin. 

Bahkan kami juga sudah diminta KPK beberapa kali untuk melengkapi kekurangan data laporannya. 

Kami sudah melaporkan beberapa titik pekerjaan kontruksi yang diduga ada tindak pidana korupsi dibawah lingkup Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy yang beralamat kantor di Kota Banjar. 

"Sudahkah KPK melakukan penyidikan atau investigasi ke lapangan sesuai titik-titik pekerjaan yang kami laporkan, " tanya Ketua M-Perjakons, Erwin kepada wartawan. 

Lebih lanjut, Erwin mengatakan, aksi orasi yang kami lakukan semata, upaya menyampaikan dukungan penuh kepada KPK untuk segera bisa turun tangan dan memeriksa para koruptor di BBWS Citanduy. 

"Kami berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya KPK supaya mengambil tindakan cepat dan akurat supaya oknum pejabat di BBWS Citanduy segera diperiksa dan diambil langkah hukum semestinya," harap Erwin. 

Di tempat yang sama, Sekertaris M-Perjakons, Iwa Kartiwa mengatakan, M-Perjakons selama ini sudah melaporkan beberapa titik pekerjaan kontruksi di bawah lingkip BBWS Citanduy yang diduga masuk kategori kasus korupsi. 

"Sedikitnya ada sebelas (11) titik pekerjaan kontruksi dibawah lingkup BBWS Citanduy yang diduga mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi, " katanya. 

BBWS Citanduy ini adalah panjang tangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaam Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. 

"Sebelas laporan titik pekerjaan itu kesemuanya ada pada paket irigasi. Pekerjaan tahun 2019 Cikunten satu dan dua (1 & 2). Tahun 2020 Lakbok Utara dan Cihaur 1, 2 dan 3. Tahun 2021 Lakbok Utara dan Bantarhelang, dan tahun 2022 pekerjaan Lakbok Utara paket 1 dan 2," ungkap Iwa Kartiwa. 

Kami akan terus mempertanyakan kejelasan dan sudah sejauh mana penanganan kasus ini ditangani kPK hingga selesai dan menjadi produk temuan hukum. 

Jika misal laporan kami tidak juga ada jawaban, dan sanksi bagi para pelaku, maka kami pun akan terus berdemo dan mempertanyakan hal tersebut. 

Dikatakan, Iwa Kartiwa, sebelum kmai akhirnya membuat laporan ke KPK, kami juga sudah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi diwilayah hukum dibawah baik ke kepolisian maupun kejaksaan termasuk Polda dan Kejati Jabar. 

Namun apa yang didapat sampai saat ini, tidak ada satupun perkara yang dijatuhi sanksi. 

"Semua hasilnya mentok tidak ada kejelasan hingga kami sekarang melaporkan dugaan kasus ini ke KPK, " bebernya. 

Iwa pun menyebutkan, BBWS Citanduy ini sangat-sangat lah kuat, entah ada apa dan siapa sejatinya yang bermain dibalik proyek di BBWS Citanduy. 

Inipun nantinya bisa akan juga diketahui siapa yang bermain (back up) proyek-proyek di BBWS Citanduy, " pungkas. 

Menanggapi demo tersebut, Ibu Lintang dibagian Pengaduan Masyarakat KPK RI menjelaskan kepada beberapa pendemo di ruang kerjanya, bahwa KPK sampai saat ini sudah melakukan cek-cek data (memeriksa). 

"KPK akan tetap menangani kasus dugaan korupsi yang menjadi laporan masyarakat juga. 


Hanya saja saat ini kami masih melakukan cek and ricek data terlebih dahulu, " ulas Iwa Kartiwa kepada Medikomonline.com.

Tag : No Tag

Berita Terkait