Loading

Proyek Pembangunan Kantor Belum Rampung Ditinggalkan Pemborong, BPSDM Jawa Barat Sangat Tertutup Dari Informasi


Penulis: Fredy HS/Editor: Mbayak Ginting
5 Tahun lalu, Dibaca : 1728 kali


Pembangunan gedung Kantor BPSDM Jawa Barat yang diduga belum mengantongi IMB seharusnya sudah diserahteriman dan diresmikan, ternyata banyak menyimpan masalah. (Foto: Fredy HS)

CIMAHI, Medikomonline.com - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BPSDM) Jawa Barat yang terletak di Jalan Kolonel Masturi Cimahi ini beberapa kali hendak dikonfirmasi wartawan untuk mendapatkan informasi dan berita tentang kegiatan Diklat para Aparatur Sipil Negara (ASN) ini. Sayangnya, BPSDM Jawa Barat sangat tertutup, bahkan tidak pernah mau memberi jawaban dari para pencari berita.

 

Dihubungi berkali-kali dengan mendatangi kantor BPSDM, wartawan harus berhadapan dengan pengawasan dari pihak keamanan yang sangat berlebihan. Terlihat sistem keamanan pada kantor publik ini cukup berlapis dan mempunyai gerbang yang otomatis.

 

Yang sangat ironis beberapa kali wartawan menyambangi kantor BPSDM ini, para pejabat selalu tidak berada di tempat dengan alasan sedang keluar atau ke Gedung Sate.

 

Wartawan Medikom yang bolak balik menghubungi salah seorang pejabat berinisial E dihubungi melalui telepon seluler dan mengirimkan pesan WhatsApp sama sekali tidak mau menjawab dan mengubris. Wartawan cukup tertahan di pos satpam sambil menunggu berjam-jam.

 

Informasi yang didapat wartawan Medikom, para pejabat BPSDM Jawa Barat ini sangat enggan berhubungan dengan awak media karena diduga banyak kegiatan yang kongkalikong dalam melaksanakan kegiatan.

 

Kecurigaan wartawan timbul karena pengawasan dari pihak keamanan yang berlapis yang sengaja dipasang para pejabat BPSDM. Sistem keamanan terbagi dua, yaitu kemanan luar dan dalam. Jadi sangat sulit masuk ke lingkungan BPSDM ini.

 

Untuk itu para awak media berharap kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar pelayanan publik dan para pejabat yang tertutup dan tidak mau memberi informasi seputar kegiatan BPSDM ini agar segera ditindak.

 

Gubernur Ridwan Kamil yang sangat dekat dengan para jurnalis yang selama ini terbuka dengan kegiatan dan selalu melibatkan para pencari berita, tentu dalam hal kebijakan dan layanan publik sudah sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan para pejabat di lingkungan BPSDM Jawa Barat ini.

 

Tidak diketahui persis apa alasan para pejabat di lingkungan BPSDM Jawa Barat ini sehingga tertutup dengan media dan publik. Beberapa sumber yang dimintai oleh Wartawan Medikom di sekitar kantor BPSDM mengatakan, tidak ada yang bisa masuk sembarangan ke lingkungan BPSDM. Hal ini sudah berlangsung lama. Mereka menduga ada kegiatan proyek yang tidak transparan dan diperoleh keterangan di BPSDM hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk.

 

 

Ketua LSM GASAK Drs Hikmat Siregar SH mengalami hal yang sama. Dirinya mengaku telah mengirim surat konfirmasi ke BPSDM Jawa Barat sekitar bulan Agustus yang lalu, akan tetapi balasan dan jawabannya sampai hari ini tidak ada dan tidak digubris.

 

"Saya sangat menyayangkan dan sangat kecewa terhadap pelayan publik di kantor BPSDM ini. Saya sengaja datang dari Jakarta untuk menanyakan balasan surat kami. Saya sudah 4 jam di sini hanya menunggu informasi dari satpam, tahu jawabannya pejabatnya pada tidak ada di tempat. Zaman sekarang ini setiap pejabat Negara wajib memberi informasi kepada publik perihal kegiatan yang menyangkut keugan Negara,” kata Hukmat.

 

Dirinya mengaku mengirim surat ke BPSDM Jawa Barat ini seputar kegiatan proyek tahun 2018 lalu yang diduga kuat banyak dimonopoli oleh seseorang yang dekat dengan pejabat BPSDM ini. Sampai saat ini proyek Pembangunan Kantor BPSDM belum juga rampung karena ditinggal pemborongnya yang seharusnya sudah diserahterimakan. Selain itu, kuat dugaan perijinan Kantor BPSDM yang baru ini, sampai saat ini belum diberikan Pemerintah Kota Cimahi.

 

"Yaa banyaklah yang hendak kita pertanyakan ke BPSDM ini. Kita memiliki data kalau memang mereka, dalam hal ini BPSDM Jawa Barat tidak mau memberikan klarifikasi dengan pihak kami, maka kami akan segera membuat laporan kepada aparat hokum,” tegas Hikmat. 

"Dulu setahu saya kantor ini peruntukkannya adalah rumah dinas anggota DPRD Jawa Barat. Nah seperti apa mekanisme pengalihan dan aturannya kita tidak tau persis,” imbuhnya.

Tag : No Tag

Berita Terkait