Tuntut Kenaikan UMK, Guru Honorer Demo Menagih Janji Bupati Eka

Penulis: Iwan Gunawan/Editor: Mbayak Ginting
4 Tahun lalu, Dibaca : 1472 kali

BEKASI, Medikomonline.com - Guru Honorer menggelar aksi demo damai di Pemda Kabupaten Bekasi, Rabu (15/07/2020). Dalam aksi demo damai tiga hari berturut-turut ini,  mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bekasi.

Guru Honorer ini juga meminta dinaikan dan hapus poin 4 dan 5 disurat penugasan yang memberatkan para Guru Honorer dari Guru SD dan SMP se-Kabupaten Bekasi.

Selama tiga hari berturut-turut aksi demo yang mereka lakukan tidak ada yang merespons sama sekali, baik dari Pemerintah Daerah maupun dari DPRD Kabupaten Bekasi.

Sambil berteriak mereka berorasi menyampaikan berbagai tuntutan kepada Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, tapi tak seorang pun dapat menemui para Guru.

“Kita akan terus bergerak memperjuangkan nasib kita bersama sebagai Guru Honorer jangankan diangkat untuk menjadi PNS untuk kesejahteraan saja masih minim jauh dari hidup layak dan sejahtera. “Tuntutan kita jelas apa yang Bapak Bupati Eka janjikan dulu kesejahteraan kita akan dinaikan sebesar Rp500 ribu, tapi mana janjimu Pak Eka? ” teriak para Guru.

Janjinya (Bupati-red) Rp500 ribu, namun kenyataannya hanya Rp100 ribu saja naiknya. Guru Honorer akan terus bergerak memperjuangkan nasibnya sampai tetes darah penghabisan. 

“Ingat Pak Bupati, jabatan anda hanya titipan dari Allah SWT. Sewaktu-waktu jabatan itu akan dicabut oleh yang maha kuasa. Kami semua dari Guru Honorer SD, SMP, operator dan penjaga sekolah sedang berjuang meminta keadilan agar tuntutan kami ini untuk menaikan UMK dan hapus poin 4 dan 5 yang sudah tidak sesuai untuk dikabulkan,” ujar para guru. 

Guru Honorer menggelar aksi demo damai di Pemda Kabupaten Bekasi.

“Wahai Bupati keluarlah engkau untuk menemui kami ini. Jika engkau Bupati sekarang tidak keluar maka kami besok akan kembali lagi dengan jumlah yang besar yaitu lebih dari 8 ribu Guru Hinor akan turun lagi untuk demo. Sekarang hari Rabu (15/07/2020) ada sekitar 2.000 lebih yang turun berdemo dan tergabung dalam FPHI ( Front Pembela Honorer Indonesia)  akan terus berjuang sampai tuntutan kami dikabulkan oleh Bupati,” teriak Andi Heriyana, Ketua FPHI.

“Kita jangan takut diintimidasi terutama dari kepala sekolah yang melarang berdemo, sebab tujuan kita jelas yaitu menuntut kesejahteraan yang dijanjikan oleh Bupati Eka pada waktu itu, sebab demo kita damai kawan-kawan. Dan demo itu untuk menyampaikan pendapat di muka umum sudah diatur oleh undang-undang. Bila kepala sekolah melarang atau mengintimidasi dan mengancam Guru Honorer untuk ikut demo, artinya mereka (Kepela Sekolah-Red) tidak memahami peraturan perundang-undangan,” teriak Andi lagi menyemangati kawan-kawan.

“Jelas sudah tuntutan kita ini, “ kata Andi pada wartawan. “Masa surat tugas hanya selembar harusnya surat tugas dan SK yang diberikan itu terpisah. Kita diberi surat tugas dan SK  sebagai Guru Honorer biar jelas ada kekuatan hukumnya lah? ujar Andi.

“Ini cuma selembar saja. Nah itu yang kita minta supaya lebih jelas lagi surat penugasan dan SK-nya yang mempunyai dasar hukum,” pungkas Andi. 

Tag : No Tag