Pemilu dan Revolusi Gen Z di Bangladesh

Penulis: Kaka Suminta
13 Jam lalu, Dibaca : 64 kali

Oleh Kaka Suminta

International Observer

Perjalanan Panjang Jakarta-Dhaka dengan transit di Kuala Lumpur yang memakan 8 jam di perjalanan menjadi terasa ringan ketika saya menyaksikan perubahan signifikan struktur politik Bangladesh, yakni berakhirnya dominasi kekuasaan Liga Awami di bawah kepemimpinan Sheikh Hasina. Pemilu ini menjadi rangkaian perubahan politik Bangladesh abad ke-21. Setelah sebelumnya terjadi apa yang disebut Revolusi Juli 2024, yakni ketika mahasiswa dan masyarakat mampu menumbangkan rezim represif tadi. Bisa dikatakan perubahan besar ini merupakan revolusi pertama Gen Z di Asia, bahkan di dunia, yang berhasil mengubah keadaan.

Perjalanan selanjutnya saya terbang ke Division (setingkat Provinsi) Rajshahi di barat laut Dhaka yang ditempuh pesawat jenis ATR selama sekitar 45 menit. Organisasi pemantau pemilu Asia, Asian Network for Free Election (ANFREL) yang bermarkas di Bangkok menempatkan saya di division ini, yang merupakan salah satu dari 8 division di seluruh Bangladesh. Maka pemantauan pemilu dan upaya untuk memberikan makna revolusi Gen Z tadi dimulai sepekan sebelum pemungutan suara 12 Februari 2026 atau lebih dari setahun setengah setelah Revolusi Juli 2024.

Rajshahi menyambut saya dengan udara yang lebih sejuk dari Dhaka, meski matahari Februari tetap membakar ubun-ubun. Kota yang dikenal sebagai kota sutra ini tengah bersolek. Spanduk-spanduk biru langit bergambar tanda tangan—simbol Komisi Pemilihan Umum Bangladesh yang baru—terpampang di hampir setiap sudut jalan. Namun yang lebih menarik perhatian bukanlah atribut kampanye, melainkan wajah-wajah muda yang duduk di depan balai desa, sekolah, bahkan di bawah pohon beringin, tengah asyik mendebatkan program calon anggota parlemen setempat.

Di sinilah revolusi Gen Z menemukan wujud konkretnya. Bukan lagi sekadar narasi heroik di media sosial tentang gugurnya pahlawan muda di persimpangan jalan Dhaka, tetapi sebuah kesadaran politik baru yang menolak untuk kembali ke masa lalu. Selama seminggu berkeliling Rajshahi, saya bertemu dengan setidaknya tujuh pemuda yang pernah menjadi koordinator lapangan saat Revolusi Juli. Mereka kini menjadi relawan pemilu, pelatih saksi, bahkan calon anggota dewan kota. Nama-nama seperti Rohan, Nafisa, dan Shamsul mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah resmi, tetapi mereka adalah arsitek perubahan yang sesungguhnya.

"Saya belajar dua hal dari revolusi," ujar Rohan, mahasiswa tahun ketiga jurusan Sastra Inggris yang kini tercatat sebagai koordinator pemuda untuk salah satu kandidat independen. "Pertama, bahwa pemerintah bisa jatuh jika rakyat bersatu. Kedua, bahwa menjatuhkan pemerintah jauh lebih mudah daripada membangun tata kelola yang baru." Ia tersenyum getir. Senyum yang sama saya lihat di wajah aktivis reformasi di Indonesia tahun 1998, atau di Kairo tahun 2011. Ada kebanggaan, tetapi juga kesadaran akan beban yang kini dipanggul.

Asia Network for Free Election menugaskan tim kami untuk memantau enam distrik di Rajshahi. Dalam setiap kunjungan ke tempat pemungutan suara (TPS), kami menggunakan formulir standar yang mencakup 42 indikator, mulai dari aksesibilitas bagi penyandang disabilitas hingga potensi intimidasi. Namun, catatan saya lebih banyak terisi oleh pengamatan sosiologis ketimbang sekadar daftar periksa teknis.

Di sebuah desa bernama Puthia, yang terkenal dengan kompleks kuil kunonya, saya menyaksikan simulasi pemungutan suara yang difasilitasi oleh sekelompok mahasiswa. Mereka telah merancang aplikasi sederhana berbasis Android untuk melacak dugaan kecurangan real-time. Tiga tahun lalu, aplikasi serupa mungkin akan berujung pada penangkapan oleh pasukan keamanan. Hari ini, perangkat lunak itu diuji coba di hadapan pejabat komisi pemilu setempat. Generasi yang tumbuh bersama koneksi internet 4G ini tidak hanya piawai dalam aksi jalanan, tetapi juga dalam merancang infrastruktur demokrasi digital.

Namun, revolusi tidak pernah berjalan lurus. Pada hari ketiga pemantauan, saya menerima laporan dari tim di distrik tetangga, Chapai Nawabganj. Sekelompok preman bayaran mencoba merusak logistik pemilu di sebuah gudang kecamatan. Yang menarik bukanlah insidennya—karena hampir semua pemilu di Asia Selatan memiliki cerita serupa—melainkan respons warganet. Dalam hitungan jam, video amatir tentang percobaan perusakan itu tersebar di TikTok dan Instagram. Algoritma media sosial, yang dulu digunakan rezim Liga Awami untuk membungkam kritik melalui UU Kekuasaan Digital, kini menjadi alat akuntabilitas publik.

Apakah Gen Z Bangladesh sadar bahwa mereka sedang menciptakan preseden global? Sejauh pengamatan saya, hanya segelintir yang menyadarinya. Kebanyakan dari mereka terlalu sibuk dengan urusan teknis: memastikan tinta tidak mudah luntur, mengawasi proses sortir surat suara, atau membantu para lansia menemukan nama mereka dalam daftar pemilih. Revolusi, bagi mereka, adalah soal memindahkan kursi plastik ke tempat teduh agar para ibu hamil tidak kepanasan saat mengantre. Revolusi adalah soal menolak menerima amplop cokelat berisi uang dari calon legislatif. Revolusi adalah rutinitas baru yang melelahkan tetapi membanggakan.

Sore hari menjelang pemungutan suara, saya berbincang dengan seorang petugas KPPS bernama Farida Begum. Ia berusia 52 tahun dan telah menjadi guru madrasah selama tiga dekade. "Saya tidak mengerti politik," katanya dalam bahasa Bengali yang pelan. "Tapi saya tahu anak-anak saya yang lulus universitas kini punya pekerjaan. Bukan karena rezim baru memberi mereka jabatan, tetapi karena mereka tidak takut lagi untuk membuka usaha sendiri. Mereka tidak perlu menyuap pejabat untuk mengurus izin." Farida tidak menyebut kata "revolusi", tidak pula "Gen Z". Ia hanya bercerita tentang anak bungsunya yang kini membuka kafe kecil di dekat stasiun kereta.

Malam 11 Februari 2026 menjadi malam paling sunyi di Rajshahi sejak kedatangan saya. Toko-toko tutup lebih awal. Jalanan nyaris sepi. Tim pemantau berkumpul di ruang tamu sewaan, menyusun strategi distribusi ke 47 TPS yang tersebar di wilayah rawan. Generasi milenial dan Gen Z tidur lebih awal malam itu, bukan karena lelah, tetapi karena mereka paham bahwa esok adalah pertaruhan terbesar dalam hidup mereka.

Pukul 5.45 pagi, saya tiba di TPS 03 Kelurahan Motihar. Antrean telah mengular sejak pukul 5. Seorang perempuan muda berjilbab oranye berdiri paling depan. Ia membawa map plastik berisi dokumen kependudukan yang dilaminating agar tidak lecek. Saya bertanya, sudah berapa lama ia menunggu. "Sejak subuh. Saya tidak mau terlambat. Saya tidak mau golput seperti ibu saya dulu." Namanya Sumaiya, 22 tahun, mahasiswi semester akhir jurusan Teknik Sipil Universitas Rajshahi.

Hari pemungutan suara berjalan dengan kecepatan yang aneh. Kadang terasa lambat ketika kami harus menunggu berjam-jam di posko koordinasi, kadang terasa cepat ketika laporan dari berbagai distrik mengalir deras. Tidak ada insiden besar yang dilaporkan. Seorang saksi dari partai kecil mengeluh karena saksi dari partai besar duduk terlalu dekat dengan kotak suara. Di TPS lain, seorang lansia menangis karena sidik jarinya gagal terdeteksi oleh alat verifikasi biometrik. Masalah-masalah kecil yang justru menandakan bahwa demokrasi sedang bekerja.

Ketika matahari terbenam dan penghitungan suara dimulai, saya menyadari sesuatu yang mungkin luput dari banyak analis politik. Revolusi Gen Z di Bangladesh tidak terutama tentang usia, teknologi, atau bahkan media sosial. Revolusi ini adalah tentang keberanian untuk membayangkan bahwa hal-hal biasa—seperti antre untuk memilih, seperti protes yang tidak berujung pembunuhan, seperti laporan keuangan kampanye yang bisa diakses publik—adalah sesuatu yang layak diperjuangkan sampai mati. Dan mereka yang bertahan hidup kini bertugas merawat kewajaran itu agar tidak direbut kembali oleh kekuatan lama.

Saya meninggalkan Rajshahi dua hari setelah Komisi Pemilihan mengumumkan hasil sementara. Partisipasi pemilih mencapai 78 persen, tertinggi dalam dua dekade terakhir. Di ruang tunggu bandara, saya membuka kembali buku catatan. Halaman terakhir hanya berisi satu kalimat yang saya tulis sambil lalu: "Bagaimana mengukur keberhasilan revolusi?" Mungkin jawabannya tidak perlu dicari di Dhaka, di parlemen, atau di istana presiden. Mungkin jawabannya ada di Rajshahi, di TPS 03, pada seorang perempuan muda yang bangun sebelum subuh hanya untuk menggunakan hak pilihnya. Mungkin revolusi berhasil justru ketika ia tidak lagi disebut sebagai revolusi, melainkan telah menjadi keseharian yang lumrah.

Pesawat ATR itu kembali membawa saya menembus awan tipis di atas Sungai Padma. Di bawah, sawah-sawah menghijau dan permukiman padat bergantian menghilang di balik gumpalan putih. Delapan jam transit di Kuala Lumpur masih menanti sebelum penerbangan lanjutan ke Jakarta. Namun, kali ini perjalanan pulang terasa lebih ringan dari perjalanan datang. Bukan karena saya terbiasa, tetapi karena saya membawa pulang sesuatu yang dulu sempat saya ragukan: keyakinan bahwa generasi muda, ketika diberi ruang dan kepercayaan, mampu menulis ulang takdir bangsanya sendiri.

Terpikir oleh saya, apakah di sudut lain Asia Tenggara, di negeri saya sendiri, sedang lahir gerakan serupa yang kelak juga akan mengubah segalanya. Revolusi bukan monopoli satu generasi. Mungkin ia hanya menunggu waktu untuk mengetuk pintu revolusi perubahan lagi. Sebuah revolusi Gen Z di negeri sendiri.

Penghitungan suara di Bangladesh

Tag : No Tag